6. Meretas Jalan Menuju Indonesia Raya (Bagian 2)

MERETAS JALAN MENUJU INDONESIA RAYA
(BAGIAN DUA)

Beruntung, tidak ada kewajiban bagi guru untuk membuktikan ”Untuk apa dan untuk siapa” ilmu yang diajarkan di sekolah. Bahkan, jika mereka terjebak dalam lingkaran Guru Jarkoni (bisa mengajar tetapi tidak bisa nglakoni) –pinjam istilah penulis lain– pun tidak terlalu salah. Tidak ada keharusan bagi guru untuk menilai pendidikan.

Guru adalah pelaksana langsung proses pendidikan (Prof. Mr. St. Munadjat Danusaputro, 1981 : 206), tidak lebih dari itu. Dengan kata lain, guru berada di ”bawah sayap” mantan murid-muridnya. Maka dari itu, menjadi wajar, jika mantan murid menjadi (maaf) kurang ajar terhadap sejawat gurunya –ingat dengan kasus Periodesasi Kepala Sekolah.

Dari situ dapat digeneralisir, jika kepada sejawat gurunya saja perilaku mantan murid yang kebetulan berkuasa saja sudah seperti itu, apalagi ….. Kesimpulannya sederhana, pendidikan yang permisif telah menemukan jalan buntu. Pendidikan telah gagal mencerdaskan peri kehidupan bangsa, dan bangsa ini telah gagal setelah sekian puluh tahun ”merdeka”. Untuk apa cerdas jika tidak bermartabat.

Mengingat pemain utama setor pendidikan adalah guru maka peran mereka dalam menyongsong kebangkitan nasional kedua menjadi sangat sentral. Guru dituntut oleh keadaan untuk mengembalikan orientasi pendidikan ke jalur semula.

Orientasi pendidikan yang sosialis telah menghasilkan krisis politik dengan puncaknya tragedi 1965. Orientasi pendidikan yang lebih mengarah pada kapitalis menghasilkan korupsi sebagai primadona.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan masing-masing, keduanya telah membuat rakyat kecil sengsara (lihat tabel 2, bagian satu. ”aa” dan ’bb” tersingkir dari lahan kehidupannya –langsung atau tidak langsung–karena pendidikan) dan sedikit banyak mengikis semangat nasionalisme.

Orientasi pendidikan menjadi benar dan lurus jika berorientasi pada Indonesia. Pada titik ini, guru dituntut untuk mampu menggali, mengungkap, dan mengaktualisasikan dengan memberikan sedikit polesan akhir terhadap aset budaya bangsa yang telah termarginalkan oleh denyut pendidikan tu sendiri.

Hal ini menjadi penting, sebab pada budaya bangsa tersebutlah terdapat identitas bangsa atau jati diri bangsa. Dengan demikian, guru bukan sekedar agen perubahan namun sebagai pencipta perubahan.

Dalam hal tersebut di ataslah, fungsi guru sebagai pendidik dipertaruhkan. Katanya, Ing Ngarsa Sung Tuladha. Penulis tidak sedang menggiring pembaca untuk mengenang romantisme ketika guru dipuja sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Namun, jika ternyata mampu mengembalikan figur panutan tersebut ke tempat semula, apa salahnya.

Pendidikan yang berorientasi pada Indonesia adalah sebuah pola pendidikan –yang diajarkan oleh guru di sekolah– dengan mengedepankan nilai-nilai budaya lokal yang sudah menasional karena kelebihannya serta tidak bertentangan dengan nilai moral transedental.

Ini berarti, sekalipun pengguna budaya tersebut relatif sedikit namun karena dipandang baik –versi Kemanusiaan yang adil dan beradab– maka akan dipacu untuk dapat naik ke permukaan nasional. Kalaupun pada akhirnya terdapat kekurangan, maka budaya lokal dari daerah lain yang akan menggenapinya. Dengan demikian, bangsa ini akan terbebas dari ideologi latah /latahisme.

Malangnya, justru institusi pendidikan (maaf, lewat tangan guru) sendiri yang telah membuat bangsa ini menjadi latah. Mereka tidak lagi mengenal identitasnya sendiri, terombang-ambing antara timur yang sosialis dan barat yang kapitalis serta menjadi medan tarik-menarik utara yang kaya dan selatan yang miskin. Lebih malang lagi, mereka yang takut kian latah menjadi asing, terasing, dan malah diasingkan (?) di negeri sendiri.

Bangsa yang latah tidak mampu menjadi tuan di negeri sendiri, apalagi di negeri orang. Mentalnya telah jatuh, mental bangsa inferior, selalu merasa tidak berdaya /tidak bisa, dan (maaf) tidak bisa berkata tidak. Hal-hal tersebut adalah sebuah keniscayaan dari sebuah keterputusan mata rantai sebuah peradaban. Ada faktor kesengajaan untuk memutus hubungan mata rantai penjalanan sejarah bangsa. Tragis, memang.

Alhasil, cermin yang selau digunakan adalah cermin bangsa lain, tolok ukur yang digunakan selalu bangsa lain. Mereka lupa bahwa “sana” adalah “sana” dan “sini” adalah “sini”. Dalam hal apa dan bagaimana “sana” dan ‘sini” dapat bertemu menjadi samar. Akhirnya terjebak dalam nafsu penyeragaman global.

Pada gilirannya, tidak ada batas yang jelas antara yang boleh dan yang tidak boleh dikerjakan, tak ada batas yang jelas antara yang baik dengan yang tidak baik. Semua menjadi bebas nilai atau nihil.

Muara dari latahisme adalah sibuk mencari patron untuk acuan, sibuk mencari nilai-nilai baru milik bangsa lain dengan melepaskan nilai-nilai milik bangsa sendiri yang telah ada. Kemandekan berpikir pun membayang dan akhirnya jatuh pada budaya hedon. Penganjur dan penganut paham latah selalu menganggap yang datang dari “sana” lebih baik dan bermutu. Pada tataran inilah ‘filter” Pendidikan Indonesia menjadi penting.

Guru adalah aktor utama Pendidikan Nasional Indonesia. Hal yang satu ini tidak dapat dipungkiri oleh siapapun juga. Pada pundak mereka telah diamanatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, mereka bukan sekedar pion. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika guru di republik ini tidak mampu membidani kelahiran Guru Pendidikan Nasional Indonesia –yang setara dengan Presiden.

Guru terlalu besar untuk bersembunyi atau /disembunyikan di balik sayap mantan muridnya –siapapun mereka. Dengan keberadaan Guru Pendidikan Nasional Indonesia sebagai jabatan puncak strata guru itulah fungsi guru sebagai pendidik (Drs. M. Ngalim Purwanto, MP, 1997 : 138) dapat dioptimalkan.

Memang, tidak dapat dipungkiri bahwa kesempurnaan kemanusiaan manusia dapat diwujudkan melaui proses pendidikan (Abu Ridho, 2002 : 7). Masalahnya, sudahkah pendidikan yang guru berikan kepada anak-anak Indonesia memiliki akar budaya Indonesia? Jika sudah, periksalah. Jangan-jangan, hanya labelnya saja yang Indonesia sedangkan isinya bukan. Label penting untuk mengangkat citra, tetapi isi jauh lebih penting.

Konkritnya, sebagai contoh sederhana, tulisan yang tersaji di hadapan para pembaca ini menggunakan bahasa (lingua) Indonesia. Lantas, perhatikan aksaranya. Tulisan ini menggunakan aksara latin yang bukan lahir dari bumi Pertiwi. Kenyataan ini membuktikan bahwa, jika berani jujur, bangsa ini masih buta huruf! Bangsa Indonesia baru bisa berbicara (lingua) namun belum bisa menuliskan apa yang dibicarakan –apalagi mengerjakan (?).

Hal ini dapat terjadi karena aksara Indonesia sendiri belum tercipta. Belum pernah ada aksara daerah yang diangkat sebagai Aksara Persatuan Indonesia. Padahal, dari aksara tersebut akan lahir industri berbasis aksara, setahap demi setahap. Memang, untuk itu membutuhkan waktu.

Itulah salah satu sebab, mengapa Masa Transisi harus jelas, kapan dimulai dan kapan diakhiri. Sebab, dalam Masa Transisi, guru harus belajar menulis. Mereka pun (mohon maaf sebesar-besarnya) masih buta Aksara Indonesia. Dari situ barulah kelihatan, bagaimana mungkin “Garuda” dapat terbang tinggi untuk Meretas Jalan Menuju Indonesia Raya jika belajar terbang pada “Ayam” yang hanya mampu melompat setinggi pagar. Ternyata, kita –termasuk penulis– masih buta huruf terhadap aksara bangsanya.

Dengan lahirnya Aksara Indonesia, barulah Bahasa Indonesia dapat disejajarkan dengan Bahasa Arab, Bahasa Jepang, Bahasa Latin (?), dan bahkan dengan Bahasa Jawa. Gila? Memang! Sesuatu yang dikerjakan dengan gila-gilaan maka hasilnya juga gila-gilaan. Jika dikerjakan dengan biasa-biasa maka hasilnya juga biasa-biasa. Begitu pula, jika dikerjakan dengan asal-asalan karena situasi maka hasilnya juga situasional. Katanya, bahasa adalah bangsa.

Oleh karena itu, sudah bukan waktunya menangisi “susu yang telah tumpah”. Bahkan, sudah tiba saatnya merenungkan kembali bagaimana caranya meramu “susu yang baru”, yang tidak membuat alergi yang lain, yang membuat tidak aman bagi yang lain. Pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan yang ringan, sebab nyaris melibatkan semua orang, sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Padahal, jika dengan menggunakan kacamata pendidikan ada tiga kelompok besar kelompok orang Indonesia, yaitu : pendidik (baca: guru), peserta didik, dan mantan peserta didik. Peserta didik masih terlalu hijau untuk sebuah pekerjaan besar, mereka masih mudah ditunggangi. Mantan peserta didik sudah terlalu sibuk dengan dunia masing-masing(?). Dengan demikian, hanya tinggal guru yang dapat diharapkan.

Guru tidak mempunyai kepentingan dengan kekuasaan. Sebab, kalau guru mau, Panglima Besar Jenderal Sudirman (yang seorang guru) dapat dengan mudah mengambil alih kekuasaan. Oleh karena itu, mantan peserta didik tidak perlu khawatir. Sebagai pendidik, guru mempunyai kepetingan melindungi siswanya, (andaikan mampu) melindungi kepentingan mantan siswanya, dan juga (andaikan mampu) melindungi institusi pendidikan dari segala macam bentuk intervensi.

Sudah tiba waktunya bagi guru untuk mempersembahkan “susu” bagi negeri, mempersembahkan saripati pendidikan pada negeri. Dalam hal ini, menurut penulis, saripati Pendidikan Indonesia adalah MENGERTI. Dengan demikian, akhirnya dapt diketahui bahwa yang dimaksud dengan cerdas bermartabat adalah mengerti.

Dengan mengerti, persoalan besar dapat dikecilkan (disederhanakan) sehingga dapat diselesaikan. Dengan mengerti, persoalan kecil dapat ditiadakan. Masalahnya adalah ada atau tidak adanya kemauan untuk mengerti, bukan hanya ingin dimengerti. Hanya itu.

Dengan demikian, jika konsep mengerti ini ditarik ke masalah sistem yang berhasil dengan gemilang menelorkan korupsi dengan segala macam bentuknya maka hanya ada satu pintu untuk dapat menyelesaikannya, yaitu pulang ke start awal. Tugas ini hanya dapat diselesaikan oleh institusi pendidikan, bukan institusi yang lain.

Cukup sudah “guru” bersama institusinya melaksanakan pendidikan dengan membawa bangsa ini berputar-putar pada tiang tambatan yang dibuat dengan simbul merdeka. Padahal, sejatinya, bangsa ini baru merdeka sehari, yaitu pada 17 Agustus 1945. Sedangkan selebihnya, belum. Ini dapat terjadi karena “susu yang telah dipersiapkan oleh PPKI tumpah sehari kemudian”. Bisa dikatakan, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Bebas dari penjajahan primitif masuk ke penjajahan modern –lihat tabel 2, bagian satu.

Dengan kata lain, yang dapat merasakan merdeka hanyalah Kelompok X, AA, dan BB. Padahal, jumlah mereka hanya beberapa gelintir. Memang, secara fisik, bangsa Indonesia telah merdeka. Penjajahan primitif yang mengandalkan kekuatan militer telah enyah dari bumu Pertiwi, sudah bukan jamannya. Secara fisik, tanah air telah berada dalam genggaman bangsa sendiri. Jadi, secara fisik, Indonesia telah betul-betul merdeka.

Penjajahan modern mengandalkan pola pikir. Penjajahan ini hanya dapat berhasil dengan melalui jalur pendidikan, dengan menggunakan teori-teori. Dengan demikian, institusi pendidikanlah yang harus pertama kali “dicuci” sebab dari sanalah semua kemelut bangsa ini berawal.

Dengan demikian, untuk memberantas korupsi yang telah tersusun secara sistemik maka pembenahan harus dimulai dari hulu. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, mereka yang pernah merasakan bangku pendidikan (sekolah) pernah terlibat korupsi. Dengan parameter uang, mungkin selamat.

Bagaimana jika ditimbang dengan menggunakan parameter yang lain? Sebab, yang dapat dikorup bukan hanya uang. Ada korupsi waktu, korupsi kapasitas, korupsi informasi, korupsi keadilan, korupsi aksara, korupsi bilangan, korupsi lahan kehidupan, dsb. dsb. Bahkan, korupsi konstitusi! Semua itu ada harganya, meskipun bukan uang.

Penulis tidak sedang membabi-buta menyerang “guru” dengan institusi pendidikannya. Justru, penulis mengucapkan selamat atas kesuksesan lakon yang ditampilkan. Cerita “Petruk Jadi Ratu” yang sampai babak ketiga (Orde Lama, Orde Baru, dan Onde Reformasi) benar-benar memukau dan menghanyutkan –sampai-sampai para niyogo berkelahi, para sinden berebut mikrofon untuk dapat memperdenagrkan suaranya yang merdu, bahkan penonton histeris, mual, dan sebagian mulai enek. Sampai di titik ini, penulis memberi nilai 99 (sembilan puluh sembilan).

Tapi, fajar telah menyingsing, Kebangkitan Nasional Ke II telah tiba, dan “Jamus Kalimasada” masih di tangan “Petruk”. Apakah si “Petruk” akan menjadi ratu kesiangan? Apakah lakon akan dilanjutkan sampai babak ke tujuh? Semua berpulang kepada “guru”.

Mungkin, sudah waktunya bagi “guru” untuk mengakhiri parade dagelan di negeri ini. Cukup sudah derita nestapa “aa” dan “bb”, cukup sudah “X, AA, dan BB” memperdayai mereka. Ingat “guru”, pada suatu masa, mereka semua adalah murid-muridmu! Mereka semua adalah hasil pendidikanmu.

Kalaupun pada akhirnya “guru” tidak dapat bekerja sendiri dalam menangkap “Petruk” yang telanjur liar, itu wajar. Guru perlu mendapat dukungan dari mantan muridnya yang pandai, yang kaya, yang berkuasa, dan nomor satu pada tiap level. Tanpa mereka, “Petruk” akan semakin menggila.

Sekali lagi, semua berpulang kepada guru. Oleh karena itu, saya hanya mengingatkan bahwa semakin pandainya mantan peserta didik menguasai ilmu dasar yang permisif akan membuat mereka semakin jauh dari harapan para pendiri negeri ini. Pada gilirannya, mereka akan kehilangan wawasan bela negara, sejarah perjuangan bangsa, wawasan nusantara, dan kewiraan (Letkol CAJ. Bambang Sulistyono, 2005 : 12). Masalahnya, mampukah guru menempatkan diri sebagai pendidik dalam aarti sesungguhnya dan bukan sekedar pelaksana proses pendidikan? Sebagai catatan, ilmu dasar berbeda dengan kemampuan dasar. Satu di antara ilmu dasar adalah bilangan.

Sebagai sebuah sistem, bilangan juga mempengaruhi sistem yang lain. Sistem Bilangan Indonesia nyaris menyentuh seluruh sendi- sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat tidak semua kebenaran akan menghasilkan kebaikan jika diungkap secara terbuka, maka penulis hanya akan memaparka tiga hal yang merupakan titik singgung dari masalah korupsi. Ketiganya merupakan titik singgah manuver bilangan dalam mencari keadilan. Sedangkan yang bermanuver adalah bilangan Noto (1064).

Hal tersebut dapat terjadi karena bilangan Noto (1064) akan berbicara pada konteks kini, mundur ke 17 Agustus 1945, mundur lagi ke masa lalu, sontak melompat ke masa kini untuk menyongsong Masa Transisi, dan selanjutnya Meretas Jalan Menuju Indonesia Raya. Noto dapat melakukan perjalanan yang panjang karena telah dinolkannya ”kesaktian Petuk”. Dengan demikian, jalan pulang telah terbuka.

Genderang perang peradaban telah ditabuh. Suaranya telah diperdengarkan. Keretanya adalah institusi pendidikan. Muatannya adalah INDONESIA. Saisnya adalah guru. Panglima perangnya adalah mantan murid yang pandai, yang kaya, yang berkuasa, dan nomor satu pada tiap level. Pasukannya adalah seluruh rakyat Indonesia. Senjatanya adalah tujuh langit madani dan tujuh langit tsaqofi. Strategi perangnya adalah Sistem Bilangan Indonesia. Masa Perangnya adalah sembilan tahun. Tujuannya adalah Indonesia Raya. Dan, musuhnya adalah KORUPSI –apapun bentuknya.

Oleh karena itu, satukan hati, satukan langkah, dan rapatkan barisan sesuai dengan profesi masing-masing. Musuh bersama yang bernama korupsi, tidak lebih dari pengalih perhatian dari masalah yang sesungguhnya dalam skenario mereka. Memang, dengan begutu, nasihat (teori) mereka akan laku dan pada saat yang bersamaan isi negeri ini dikeruknya, baik yang berupa kekayaan alam, kekayaan intelektual, kekayaan budaya, dsb. Itulah bentuk sempurna dari korupsi global.

Sekali lagi, hanya ada satu cara untuk melepaskan diri bangsa ini dari jerat korupsi yaitu dengan kembali ke start awal. Tugas berat ini hanya dapat dilakukan oleh ”guru”. Mereka telah membawa peserta didiknya pergi –meninggalkan hasil kerja PPKI, berputar-putar –mengelilingi simbul merdeka, kelelahan di jalan –sehingga tidak mampu bersaing dengan bangsa /negara lain bahkan dengan negara kecil semacam Singapura, rupiah kedodoran menjadi santapan uang asing, ikat pinggang yang nyaris putus karena dikencangkan terus-menerus –konon, berjuta-juta jiwa rakyat hidup miskin, dan berebut makanan –sebagai pencari kerja.

Dengan mau pulang ke situasi 17 Agustus 1945 tidak ada yang dirugikan. Bekal uang untuk melanjutkan perjuangan, ada. Dana Revolusi yang masih tersimpan dapat diambil. Revolusi tanpa fulus –modal– adalah sebuah kesia-siaan. Revolusi butuh biaya. Ada air mata, darah, nyawa, dan dana. Tiga yang pertama telah dikerjakan oleh para pendahulu.

Dana Revolusi memang ada, dengan catatan mau mengubah pola pikir. Oleh karena itu, selama pola pikir masih kebarat-baratan maka dana tersebut masih tersimpan rapat pada tempatnya. Selama itu pula, virus korupsi akan terus menggerogoti dan kian menggurita. Pada tataran ini, jelas bukan ”X,AA, dan BB” yang menjadi korban.

Mengubah pola pikir pun butuh waktu, terlebih untuk mengubah pola pikir guru. Mereka telah terlalu lama dicekoki oleh barat. Alhasil, mantan muridnya pun kebarat-baratan. Oleh karena itu, ”guru yang besar-besar” yang ada di barisan depanlah yang seharusnya dapat melakukan perubahan yang mendasar. Mereka mempunyai peluang untuk melakukan terobosan.

Nah, di situlah letak masalahnya. Mereka tidak sadar bahwa pendidikan yang mereka berikan telah mencelakai orang banyak –lihat tabel 2, bagian satu. Dengan kata lain, mereka hanya melindungi kepentingan diri sendiri. Menepis tudingan ini akan semakain memperjelas, siapa mereka sesungguhnya? Jadi?

Saatnya membaca dengan hati :

Noto Lahan Kehidupan (10 pangkat 76)

”Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” begitulah bunyi sila kelima dari Pancasila. Cita-cita ini akan menjadi kenyataan jika negara mengembalikan Lahan I kepada Rakyat Birokrasi dan mengembalikan Lahan II kepada Rakyat Murni.

Untuk itu, negara perlu menerbitkan semacam sertifikat kepemilikan lahan kehidupan (sebut saja, Sertfikat Natar) kepada seluruh waega negaranya. Masalah ini harus tuntas selama Masa Transisi. Pasca Transisi, secara administratif, semua kembali ke habitat masing-masing. Dengan demikian, satu biang pintu korupsi tertutup.

Oleh karena itu, perlu dipersiapkan perangkat pendukung dalam hal ”periuk nasi” rakyat. Hal ini menjadi penting sebab, sumber penghidupan yang berupa lahan kehidupan dan sudah tertata rapi sejak awal (ayat 2, pasal 27, UUD RI 1945) menjadi kacau karena sistem pendidikan yang permisif. Misalnya dengan menciptakan aturan main yang jelas, bagaimana sesungguhnya pola pembagian lahan kehidupan agar rakyat dapat memperoleh biaya hidup.

Jika berani jujur, sebenarnya, masing-masing kelompok –lihat tabel 1, bagian 1– sudah memiliki lahan sebagai sumber penghidupan masing-masing. Adanya mobilitas, pendidikan, maupun pengaruh lain harus diatasi dengan cantik. Tanpa itu, dinding pemisah antara yang kaya dengan yang miskin akan kian tebal dan tinggi.

Standar ganda yang digunakan dalam menangani peri kehidupan rakyat harus disingkirkan. Untuk itu, Kelompok I (Rakyat Birokrasi) harus dipanggil pulang untuk menempati pos-posnya –itu baru, ”Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Mereka adalah Pegawai Negara bukan Pegawai Negeri biasa. Ruwetnya birokrasi karena ”tuannya telah diperdayai oleh pelayannya dan akibat terlalu lamanya pelayan berkuasa di rumah tuan, mereka merasa memilikinya” –pinjam humor sufi.

NIP /NRP / nomor sejenis milik Pegawai Negara tidak dapat disejajarkan dengan nomor serupa milik Pegawai Negeri. Nomor yang mereka miliki bukan nomor registrasi biasa. Deretan angka pada nomor tersebut sama kedudukannya dengan deretan nomor sertifikat tanah sawah milik petani, sama kedudukannya dengan nomor SIUP milik pengusaha, sama dengan nomor BPKB para tukang ojek, dsb. Oleh karena itu, sebagai sesama pemilik lahan kehidupan, pada Pegawai Negara melekat sederet hak-hak istimewa kepemilikan seperti halnya Kelompok II di Lahan II.

Uang pensiun yang diterima Pegawai Negara tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan nilai lahan kehidupan mereka. Apalagi, sekian persen dari gaji mereka memang untuk dana pensiun. Uang tipu-tipu tersebut tidak lebih dari uang pelipur lara karena sumber penghidupan yang seharusnya dapat diwariskan kepada anak-anak mereka telah dirampas penguasa atas nama negara.

Oleh karena itu, jika ”aa” sering ribut, jangan dipersalahkan. Mereka telah dikhianati oleh kawan seperjuangan sendiri, begitu pula halnya dengan ”bb”. Sistem telah membuat mereka terlempar keluar dari orbitnya, menjadi pencari kerja, miskin, dst.

Lahan kehidupan dipilih berdasarkan kecenderungan warna (natar) hidup seseorang. Pada Kelompok I, ada dua macam natar, yaitu : natar militer dan natar sipil.
Pada Kelompok II ada sepuluh macam natar, yaitu : natar alam (misal : petani, melayan, peternak, dsb.), natar perdagangan (misal : pedagang bahan pangan, pedagang pakaian, dsb.), natar komunikasi (misal : pos, telkom, juru bahasa, dsb.), natar transportasi (misal : pemilik kapal, pemilik bus, dsb.), natar seni budaya (misal artis, pelawak, dsb.), natar industri (misal : pengusaha industri logam, pengusaha industri kimia, dsb.), natar jasa militer (Pegawai Negeri Korp TNI), natar jasa sipil (Pegawai Negeri Korp Sipil atau Korpri), natar jasa murni (misal : akuntan, konsultan, sopir, dasb.), dan natar rakyat murni X (misal : politikus).

Sedangkan pada Kelompok X, ada dua macam, yaitu : natar agama dan natar X (misal : para raja, proklamator, dan para tokoh pendiri negara /PPKI I dan PPKI II).

Pengelompokan –tabel 1, bagian satu– bersifat absolut. Oleh karena itu, mereka yang mencari hidup di lahan kehidupan sendiri, jika muslim tidak membayar pajak melainkan membayar zakat. Dengan begitu, baitul maal akan tumbuh dan dikelola oleh negara. Sedangkan bagi non muslim, mereka membayar pajak. Jadi, umat Islam yang mampu tidak harus bayar dua kali untuk hidup di bumi Indonesia. Pada gilirannya, sedekah dapat lebih dioptimalkan. Pajak penghasilan dikenakan kepada mereka yang mencari penghidupan di lahan kehidupan lain.

Dengan terkumpulnya dana zakat pada baitul maal, Revolusi Industri Jilid II telah di depan mata. Jika Revolusi Industri Jilid I model Eropa yang dimodali dana riba –yang dimurkai oleh Allah– menghasilkan kerusakan bumi maka Revolusi Industri Jilid II dimodali dana zakat –yang diridhoi Allah– Insya Allah hasilnya akan memakmurkan bumi.

Sejalan dengan hal itu, natar pun bersifat absolut. Singkatnya, jika diuangkan, saham Rakyat X = Rp 1.0000.0000,- (satu dengan delapan buah nol), saham Rakyat Birokrasi = Rp 1000.0000,- (satu dengan tujuh buah nol), dan saham Rakyat Murni = Rp 100.0000,- (satu dengan enam buah nol) untuk negara.
Saham mereka bertambah seiring pertumbuhan mereka, kecuali ada sebab khusus. Oleh karena itu, besaran saham tidak terpengaruh oleh devaluasi /senering. Saham itulah dana revolusi yang dimaksud dalam tulisan ini.

Mereka berhak mendapatkan jasa atas sahamnya, itulah kue kemerdekaan. Yang banyak mendapatkan banyak, yang sedikit mendapatkan sedikit, yang besar memperoleh besar, yang kecil memperoleh kecil. Bagi Rakyat X disebut gaji, besar gaji ≤ Rp 1000,-Bagi Rakyat Birokrasi desebut gaji pokok, besar gaji pokok ≤ Rp 100,-. Bagi Rakyat Murni disebut gaji rakyat –bukan BLT– yang besarnya Rp 10,- (senilai dengan Rp 100.000,- pada saat ini).

Besaran saham dan jasa tersebutlah yang harus tertera pada sertifikat natar. Dengan barang berharga ini, massa tidak lagi mengambang, mereka memiliki identitas yang jelas. Pada gilirannya, pesta demokrasi sebagai pengamalan sila keempat dari Pancasila menjadi tidak ribet …

Noto Uang (10 pangkat 92)
Banjir uang yang terjadi selama Masa Transisi harus diatasi dengan senering, yaitu tiap Rp 1.0000,- (satu dengan empat nol) uang lama –uang Masa Transisi– menjadi Rp 1,- uang baru, tiap Rp 100,- (satu dengan dua buah nol) uang lama –uang Masa Transisi– menjadi 1 ketip uang baru, dan tiap Rp 1,- uang lama –uang Masa Transisi– menjadi 1 sen. Jadi, pada uang baru Rp 1,- = 100 ketip = 1 0000 sen atau dengan kata lain, senering menggunakan amgka koefisien 1 : 1.0000

Senering dilakukan setelah Masa Transisi, misalnya seminggu setelah 17 Agustus Tahun X + 9. Dengan demikian, ada jeda bagi rakyat untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan naik derajatnya Rupiah.

Sejalan dengan hal itu, seyogyanya nilai pecahan Rupiah tidak lebih dari Rp 100,- . Bagaimana pun, Rupiah adalah satu di antara beberapa simbul kehormatan negara.

Dengan begitu, uang rakyat kecil (ketip dan sen) dapat hidup kembali. Dengan begitu, ”Turunkan harga” sebagai tuntutan Angkatan ’66 dapat direalisasikan. Dengan begitu, antara uang dengan matematika dapat sejalan karena pada keduanya dipergunakan basis bilangan yang sama.

Noto Tarikh (10 pangkat 88)
Kerajaan Kutai berdiri sekitar tahun 400 – 500 Masehi (Suparman, 1994 : 34), Rasulullah wafat pada 12 Rabiul Awal 11 Hijriah /3 Juni 632 M (Muhammad Husain Haekal, 2004 : 28), dan Proklamasi 17 Agustus 1945 bertepatan dengan Jumat, 9 Ramadhan 1364 H (Annida, 1996 : 44).
Dalam kehidupan sehari-hari, bangsa-bangsa timur lazimnya menggunakan kalender komariah (bulan) karena ada hubungan dengan kegiatan keagamaan mereka. Oleh karena itu, mengembalikan penggunaan kalender tersebut sangatlah tepat.

Untuk membangun mozaik Indonesia –yang satu, maka Tahun 1 adalah saat berdirinya Kutai di bumi Kalimantan (pengaruh agama pagan), bulan menggunakan bulan hijriah (pengaruh Islam), dan hari menggunakan hari Masehi (pengaruh Nasrani). Dengan demikian, semua unsur agama ikut andil dan ikut memiliki.

Jika penulis tidak salah dalam menghitung, antara Kutai sampai dengan hijarahnya Rasulullah SAW adalah 221 tahun dalam kalender syamsiah (matahari) = 80.710 hari. Jika disubstitusikan dalam kalender komariah (bulan) = 227 tahun 9 bulan 3 hari.

Dari situ dapat dihitung kelahiran Indonesia. Tiga hari sebelum tanggal 30 adalah tanggal 27. Sembilan bulan sebelum Rabiul Awal adalah Rajab. 227 tahun sebelum hijriah adalah 228 SH. Dengan kata lain, hari lahir Indonesia adalah 27 Rajab 1 I (baca : 27 Rajab Tahun 1 Indonesia), Subhanallaah.

Dari situ terlihat bahwa ada hari, bulan, dan tahun yang telah dikorup oleh sistem.
Jadi seharusnya, Jumat dijadikan hari libur umum, bukan Minggu. Tidak ada hubungan antara Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Indonesia dengan Minggu. Justru, Jumat -lah yang memiliki nilai historis dengan negara ini.

Jadi seharusnya, bagi institusi pendidikan, bulan Ramdhan adalah libur kenaikan kelas (libur panjang). Ramadhan memiliki kaitan erat dengan Proklamasi 17 Agustus 1945.

Jadi seharusnya, kalender Masehi tidak digunakan di Indonesia.

Sebab, pertama, tidak ada hubungan antara Masehi dengan Kuta. Kedua, dengan menggunakan tarikh tersebut ada masa yang hilang dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu masa antara 1 M sampai dengan berdirinya Kutai (4 – 5 abad). Itulah masa yang telah dikorup oleh sisitem –jadi, wajar jika teknologi dsb. negara ini tertinggal jika dibandingkan dengan barat, saat start beda. Ketiga, Indonesia terlalu tua dalam tarikh Masehi.Keempat, sebagian besar isi negara ini menggunakan bulan sebagai dasar perhitungan keagamaannya –katanya demokrasi.

Sebaliknya, dengan menggunakan tarikh hijriah maka urusan hari dan bulan tidak ada masalah. Tetapi, untuk tahun, Indonesia terlalu muda. Indonesia 228 tahun lebih tua daripada Hijriah.
Kalaupun ada keinginan mengenang detik-detik Proklamasi maka kawinkan 17 Agustus 1945 dengan 9 Ramadhan 1364 H. Untuk tanggal, ambil milik Masehi, untuk bulan ambil milik Hijriah, sedangkan untuk tahun leburkan Masehi dengan Hijri menjadi SATU. Jadi, selanjutnya 17 Ramadhan 1 I yang dijadikan tonggak untuk memanusiakan manusia Indonesia.

Oleh karena itu, 1 Syawal = 0 Lebaran dan 2 Syawal = 1 Lebaran. Ini berarti, 1 Lebaran (2 Syawal) adalah Tahun Baru Indonesia. Ini berarti, tanpa pemilik 1 Syawal, Indonesia tidak ada apa-apanya. Ini berarti, agama bumi (baca : Pancasila) harus tunduk pada agama laingit (Islam) –dengan kembali ke Piagam Jakarta. Ini berarti, satu kecil (bawahan) harus tuduk pada satu besar (atasan). Ini berarti, rakyat harus tunduk kepada pemerintahnya, dst. dst. Selebihnya, antara tarikh Indonesia dengan tarikh Hijriah tidak ada perbedaan.

Hanya saja, ada satu syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan tarikh ini yaitu, pada H minus sekian (misalnya, minus 7) semua isi Lemaba Pemasyarakatan (LP) harus dikosongkan. Dengan kata lain, amnesti massal. Mereka semua tidak lebih dari korban, dari sebuah sistem yang korup.

Kemudian, jika dikaitkan dengan Noto Adil, maka pada 0 Lebaran tahun pertama Pasca Transisi diadakan petobatan nasional /rekonsiliasi antar elemen bangsa / permintaan maaf dari pemerintah kepada rakyat /dsb. Di samping untuk menjaga nama baik dan untuk membersihkan harta yang diperoleh di ”zaman gelap” dari hak orang lain, maka diadakan sedekah nasional untuk sesama /negara.

Kesimpulannya sederhana, ternyata, untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, itu mudah. Ubahlah cara pandang! Peraturan harus dibenturkan dengan aturan!

Jika ingin benar-benar melakukan perubahan secara mendasar, tanpa menelan korban, dan tidak merugikan siapapun maka sekarang telah tiba saatnya. Berhentilah memperebutkan kekuasaan, duduklah bersama selama sembilan tahun, dan lihat hasil kemerdekaan. Jika Anda dapat melakukan, pandanglah korupsi secara holistik. Pandanglah korupsi dengan parameter lain, maka akan lain pula hasilnya.

Kelak, tahun pertama Pasca Transisi, murid Kelas I SD akan memulai babak daru sejarah Indonesia. Mereka adalah generasi yang benar-benar merdeka secara hakiki, terbebas dari virus korupsi apapun bentuknya. Oleh karena itu, bersiap-siaplah untuk kehilangan tangan jika masih nekat melakukan tindak tercela dan nista itu.

Wallahualam.

Tentang Sang Nata Sugiarno

Sang Nata Sugiarno bukan siapa-siapa ...
Pos ini dipublikasikan di Noto Bela Negara dan tag , , , , . Tandai permalink.

23 Balasan ke 6. Meretas Jalan Menuju Indonesia Raya (Bagian 2)

Komentar ditutup.