8. Periodesasi Kepala Sekolah Dasar Negeri sebagai Sebuah Bentuk Pengkhianatan Birokrat Pendidikan terhadap Pancasila

PERIODESASI KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI
SEBAGAI SEBUAH BENTUK PENGKHIANATAN BIROKRAT PENDIDIKAN TERHADAP PANCASILA

Latar Belakang
Lahirnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 jelas merupakan terobosan dalam rangka meningkatkan mutu Kepala Sekolah khususnya serta mutu pada jenjang sekolah dasar pada umumnya. Adalah hal yang pasti bahwa keputusan tersebut bukan tindakan yang gegabah. Jika ditinjau dari aspek konseptual tidak ada celanya. Konsep yang bagus akan bermakna manakala pada tataran implementasinya juga disertai dengan kebijakan yang bagus pula. Dengan kata lain, kelahiran sebuah keputusan –dari siapapapun– akan menjadi populis jika tidak ada yang dirugikan karenanya.
Masalahnya, ketika keputusan tersebut di atas lantas diikuti dengan keputusan lain yang “membebastugaskan” Kepala Sekolah dari jabatannya dengan istilah periodesasi maka dampaknya akan merugikan dunia pendidikan itu sendiri. Lebih-lebih, mereka diangkat jauh sebelum kelahiran keputusan sebagai yang dimaksud di atas.
Pasahal, sudah menjadi pemahaman umum bahwa Kepala SDN bukanlah jabatan politis semacam presiden, bupati, ataupun kepala desa. .Kepala SDN juga bukan jabatan “politis” semacam kutua organisasi kemasyarakatan.. Kepala SDN adalah sebuah jabatan kerir yang baru akan dapat dicapai oleh seorang guru jika yang bersangkutan dipandang berprestasi /layak oleh atasannya.
Meskipun standar prestasi itu sendiri masih belum jelas benar namun secara umum mereka memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan guru-guru yang lain. Asumsi semacam itu tidaklah lahir dengan sendirinya. Nilai lebih antara lain dapat dilihat pada loyalitas mereka pada negara, partisipasi aktif mereka pada institusinya, kreativitas dalam pembelajaran, dan sebagainya.
Mencintai sesuatu yang besar (baca : Negara) harus dimulai dari mencintai yang kecil, yang ada di depan mata, terlebih dahulu. Dalam hal ini, karena menyangkut masalah rasa dan hal yang satu ini tidak dapat dijabarkan dengan angka-angka mati maka standar penilaianpun menjadi nisbi. Oleh karena itu kejelian dari atasan yang bersangkutan menjadi sangat perlu.
Loyal pada negara tidak dapat dilepaskan dari loyal kepada atasan –sepanjang menyangkut hal-hal yang positif. Secara sederhana, masalah ini dapat dilihat pada presensi mereka dalam melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang kepangkatannya.
Partisipasi aktif mereka pada institusi tempat mereka mengabdi dapat dilihat pada kepedulian akan maju mundurnya, berada atau tidak berada mereka pada ‘barisan’ saat institusinya mempunyai ‘hajat’. Merka yang masa bodoh akan tidak ambil pusing dengan apapun yang terjadi pada sekolahnya. Sebaliknya, mereka yang aktif akan selalu pada barisan terdepan. Dalam hal yang satu ini, persaingan memang ada namun bukan persaingan yang mematikan. Jika hal yang sebaliknya yang terjadi maka bukn partisipasi aktif lagi yang terjadi melainkan sebuah distorsi dalam kedinasan.
Kreatifitas dalam pembelajaran dari setiap guru akan berbeda. Hal ini bergantung pada banyak factor, misalnya pengalaman, situasi sekolah, kondisi peserta didik, kesejahteraan pendidik, dan sebagainya. Kreatifitas seorang guru dapat dilihat dalam proses pembelajaran sampai dengan hasil akhir pembelajaran tersebut.
Mengingat yang menilai layak atau tidak layaknya seorang guru untuk naik menjadi kepala sekolah adalah atasannya, maka sekalipun sudah berusaha untuk obyektif maka nuansa subyektifitas penilaiannya pun tidak dapat dihindarkan.

Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN)
Kepala Sekolah mempunyai kedudukan yang sentral. Hal ini tidak lepas dari budaya paternalis yang memandang atasan sebagai tokoh panutan dari bawahannya. Oleh karena itu, Kepala SDN dapat membawa ke arah mana ‘biduk’ yang bernama sekolah tersebut. Dalam hal ini, arah yang dimaksud harus sejalan dengan tujuan pendidikan nasional – khususnya pada jenjang pendidikan dasar.
Kepala SDN dikelompokkan sebagai berikut : Kelompok I adalah mereka yang berasal dari guru dan diangkat menjadi Pjs. Kepala SDN untuk membuka sekolah baru; Kelompok II adalah mereka yang berasal dari guru dan diangkat menjadi Pjs Kepala SDN untuk menggantikan pejabat sebelumnya yang purna tugas/ wafat/ sebab lain pada sekolah yang sudah ada; Kelompok III adalah mereka yang berasal dari guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala SDN. Kelompok ini ada yang mendapat tugas membuka sekolah baru dan ada juga yang menggantikan posisi pejabat sebelumnya. Mereka ada sesudah lahirnya keputusan seperti tersebut diatas.
Kelompok I dan Kelompok II tersebut diatas ada sebelum lahirnya keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003.

Periodisasi
Dalam tataran bahasa, pengambil kebijaksanaan menggunakan istilah membebastugaskan Kepala SDN dari jabatan yang disandangnya. Terminologi ini digunakan karena yang bersangkutan memandang bahwa Kepala SDN adalah tambahan tugas bagi seorang guru. Dengan kata lain, seorang Kepala SDN tetap seorang Guru Kelas – jika berasal dari Guru Kelas – dengan kewajiban yang sama seperti Guru Kelas yang lain. Bedanya mereka mendapat tambahan tugas. Dengan demikian, tugas tatap muka dan sebagainya harus sama dengan guru yang lain.
Istilah periodisasi itu sendiri muncul setelah lahirnya keputusun sebagaimana tersebut diatas. Dalam sosialisai /pelaksanaannya periodisasi gelombang I dikenakan kepada Kepala SDN yang memiliki masa kerja ≥ 20 tahun. Gelombang II untuk yang bermasa kerja 16 – 20 tahun. Gelombang III diperuntukkan bagi mereka yang memiliki masa kerja 12 – 16 tahun. Sedangkan gelombang IV diperuntukkan bagi yang bermasa kerja 8 – 12 tahun. Dengan demikian, periodisasi tidak pandang bulu – khususnya bagi yang tidak memiliki akses kekuasaan dan tidak memiliki nilai tawar. Beruntunglah bagi yang memiliki keduanya, jauh-jauh hari sebelumnya dengan mudah (?) dapat meloloskan diri dengan alih tugas sebagai Pengawas TK/ SD dan atau mutasi ke SLTP.
Sepengetahuan penulis, mereka yang terkena periodisasi adalah guru yang telah diangkat sebagai Pjs Kepala Sekolah Dasar, bukan guru dengan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar. Pengangkatan itu sendiri terjadi jauh sebelum era otonomi daerah. Ada banyak kemungkinan berakhirnya kedudukan ini, misalnya karena purna tugas, berhenti, pomosi jabatan, mutasi ke instansi lain, meninggal dunia, dan sebab-sebab lain yang masih relevan dengan peraturan yang digunakan saat yang bersangkutan dipromosikan.
Sejalan dengan itu, dengan menggunakan pendekatan matematis dapat dinyatakan bahwa menurut aturan lama, jika guru = a maka kepala sekolah = b. Sedangkan menurut aturan baru yang dimaksud dengan kepala sekolah adalah x, dimana x = a + b. Dengan kata lain berdasarkan aturan baru Kepala Sekolah Dasar adalah Guru Super, guru yang sangat mumpuni dalam bidang tugasnya, sehingga mampu mengerjakan tugas guru dan juga mampu mengerjakan tugas kepala sekolah dalam satu waktu.
Padahal, tanpa ada tugas tambahan pun beban kewajiban profesi guru sudah melebihi batas kemampuan profesionalnya. Oleh karena itu, menurut penulis, mereka duduk diantara dua kursi. Muaranya, akan ada guru lain yang dikorbankan untuk mengerjakan tugas guru (tatap muka, dsb) yang seharusnya dikerjakan oleh kepala sekolahnya. Dan, sudah menjadi kaidah “umum” mereka yang dikorbankan adalah yang paling lemah (baca : Guru Sukwan).
Deskripsi sederhana dari periodisasi Kepala SDN adalah kebijakan yang diambil oleh penentu kebijaksanaan pendidikan di daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten, untuk memberhentikan seorang Kepala SDN – dari kelompok I dan kelompok II – dari jabatannya dan mengembalikan yang bersangkutan ke jabatan yang sebelumnya, yaitu sebagai guru. Dan, dengan entengnya dikumandangkan selogan ‘kepala sekolah berasal dari guru dan akan kembali menjadi guru’.
Memang, tidak salah memandang selogan tersebut baik. Namun, jika ditelaah lebih jauh, benarkah?.Perlu diingat bahwa ketika seorang guru dipromosikan sebagai kepala sekolah, maka mayoritas akan mutasi ke Sekolah Dasar lain. Di tempat baru itulah, mereka akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kultur di daerah itu.
Sebagai catatan, kultur disetiap lembaga tidaklah sama. Kultur tersebut akan banyak diwaranai oleh karakter pucuk pimpinan pada lembaga tersebut. Oleh karena itu, ada benarnya ungkapan yang menyatakan bahwa Kepala SDN dapat membuat merah hijaunya sekolah yang dipimpinnya. Maka dari itu secara hakiki guru (lebih tepatnya Guru Kelas, Guru Agama atau Guru Olahraga) yang telah dipromosikan menjadi Kepala SDN sudah menjadi Guru Sekolah Dasar – dengan kompetensi tertentu. Oleh karena itu, mereka bukan ‘sebutir pasir’ lagi namun sudah menjadi ‘sebutir kerikil’.
Dengan periodisasi, seorang Guru Sekolah Dasar akan menjadi Guru Kelas/ Guru Agama/ Guru Olahraga kembali, mengulang start lagi. Untuk menjadi guru di tempat asal sebelum yang bersangkutan dipromosikan nyaris tidak mungkin. Dalam segala hal, posisinya telah ditempati oleh guru lain. Bertahan di lembaga yang pernah dipimpinnya akan menjadi beban bagi kepala sekolah yang baru sebab jika salah langkah hanya akan menjadi batu sandungan. Mutasi ke SDN yang lainpun bukannya tidak menimbulkan masalah baik bagi dirinya maupun bagi kepala sekolahnya.
Sebuah kebijaksanaan akan memiliki nilai tambah jika tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada yang merasa haknya dilanggar. Demikian juga periodisasi, sekalipun sasaran tembak dari kebijaksanaan tersebut hanya menimpa sekelompok kepala sekolah “tua” namun dampaknya dapat dilihat dengan mata telanjang.
Pertama, beban psikologis. Beban ini tidak hanya berimbas bagi diri pribadi dan keluarga yang bersangkutan namun juga akan berimabas pada baik buruknya kinerja aparatur negara. Rasa kecewa bagi diri pribadi akan muncul dalam berbagai bentuk mulai dari depresi ringan sampai dengan stress berat. Menurut penulis semua itu wajar. Itu bukan karena post power syndrome namun lebih dikarenakan sadar bahwa diri mereka telah dibohongi oleh atasannya. Dari sinilah, tersemai sudah bibit pembusukan birokrat.
Dengan kata lain, secara mikro periodisasi akan merugikan diri pribadi yang bersangkutan baik secara materi maupun imateri. Muaranya adalah deret makin panjang bagi barisan sakit hati di negeri ini. Mereka adalah generasi ”guru” yang sengaja dikorbankan demi sebuah dalih kemajuan /persamaan hak /demokrasi /apapun namanya oleh pengabil kebijaksanaan pendidikan. Ironis sekali, intstitusi pendidikan yang seharusnya menjadi barometer pendidikan malah tidak memberikan keteladanan dalam mendidik
Memang, di satu sisi, bagi subyek peraturan tidak ada masalah. Mereka telah memiliki posisi kuat –mudah meloncat. Namun bagi obyek peraturan tentu akan betolak belakang. Posisi mereka yang lemah, nilai tawar yang rendah, dan jauh dari akses kekuasaan. Pendek kata, lengkap sudah kertidakberdayaan mereka. Sebagai obyek peraturan, mereka hanya dapat diam dan berusaha untuk realistis.
Meskipun keputusan menteri yang ditimpakan kepada mereka berlaku surut,. jabatan bukan tujuan dan akhir dari sebuah pengabdian pada Pertiwi. Di sisi lain, perlu diingat antara subyek peraturan dan obyek peraturan berstatus sama. Keduanya berstatus Pegawai Negeri Sipil. Jadi, hanya nasib yang membedakan mereka.
Lebih jauh lagi, mereka sama-sama manusia yang konon “ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Jika kepada sesama aparat saja, mereka sudah tega maka dapat dibayangkan bagaimana perilaku mereka terhadap masyarakat yang seharusnya dilayani.
Dari sini terlihat dengan jelas akan adanya tirani minoritas terhadap mayoritas. Dan, sang tiran dengan aman bersembunyi di balik peraturan. Saat posisi keduanya dibalik, dari tirani mioritas ke dominasi mayoritas tentu akan lain akibatnya. Di situlah perlunya dialog dalam kesetaraan. Tanpa itu, ”apa” yang dilihat dari atas tidak pernah bertemu dengan “apa” yang dilihat dari bawah. Memang, menambal “genting“ bocor harus dari atas, tetapi melihat “genting” bocor haruslah dari bawah.
Kedua, beban bagi institusi pendidikan /pemerintah /negara. Dalam hal ini akan mucul dalam berbagai bentuk mulai dari sikap apatis, mangkir, sampai dengan “pembangkangan”.
Sikap apatis diwujudkan dalam bentuk tidak peduli, sehingga ada dan tidak adanya sama saja. Padahal disadari atau tidak disadari, dunia pendidikan tidak statis. Dengan demikian, ketika ada satu mata rantai yang “diam” maka akan menghambat elemen yang lain. Nah, saat itulah perlu ada penelusuran lebih jauh.
Mangkir dari kewajiban dapat berupa ketidakhadiran di sekolah tanpa alasan yang jelas. Mangkir dapat pula berupa ketidakhadiran dalam tatap muka meskipun hadir di sekolah. Kedua-duanya jelas merugikan siswa. Sikap toleran dari kepala sekolah mereka memang baik, mau mengerti, dan manusiawi. Namun jika berkepanjangan , malah akan menunjukkan tumpulnya kepemimpinan dan semakin memperlihatkan bahwa elit pendidikan di daerah tidak mampu mengelola “ konflik” yang mereka cipatakan sendiri. Disitulah dua singa dalam satu kandang. Dan, lazimnya singan tua mengalah dan atau kalah. Ternyata, “beradap” –nya dunia pendidikan adalah ”orang” baru harus mengalahkan “orang” lama. Memang, cukup sulit membudayakan “antri”, sebab yang diperlakukan bukan sekedar tangan kuat. Di samping itu, mungkir juga menjatuhkan kredibilitas sekolah di mata masyarakat.
Bentuk “perlawanan” akan berfariasi, mulai dari diam, bentuk lisan yang sopan sampai dengan sikap, dan tulisan yang secara diametris –berhadapan secara frontal–. Kesemuanya akan muncul sesuai dengan iklim yang mendukung. Oleh karena itu, jika masih dalam tataran orang perorangan maka akan menjadi akan sangat mudah untuk “menjitak”-nya. Beruntunglah, jauh-jauh sebelumnya para guru telah terlena dengan senandung Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Dengan demikian perlawanan kolektif turun ke jalan nyaris tidak mungkin terjadi.
Sebagai bawahan, guru memang harus tunduk sepenuhnya pada atasan, masalahnya, atasanpun manusia juga. Bukankah tidak ada manusia yang sempurna? Maka dari itu masih ada celah untuk main mata dari turunnya kebijaksanaan sebagai yang dimaksud di atas. Muara dari adanya celah tersebut adalah memberi tempat bagi guru untuk “menari” di atas penderitaan guru lain. Politik belah bambu sangat terlihat penerapannya.
Menurut penulis, “perlawanan” tersebut tidak lebih dari sebuah reaksi terhadap kebijaksanaan yang timpang. Bukankah secara hakiki yang dimaksud dengan loyal kepada atasan adalah taat selama atasan masih lurus, di sisi lain perlawanan tersebut merupakan pengejawantahan dari sikap sikap bela negara –karena lahan hidupnya diusik. Jadi bukan menentang karena tidak setia (Sugiarno, 2002:177)
Secara makro kondisi seperti ini akan menjadi penghalang bagi upaya menciptakan aparat negara yang bersih dan berwibawa. Konsekuensinya adalah akan menjadi preseden buruk bagi kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
Memang sejauh ini penulis belum pernah mendengar adanya penelitian empiris tentang kinerja mantan kepala sekolah dasar pasca periodisasi. Namun, sepanjang yang dapat penulis amati, etos kerja mereka turun. Dalam hal ini kerugian jelas ada pada masyarakat sebagai penguna jasa pendidikan dan pada negara karena memelihara penganggur terselubung.
Dengan demikian ternyata slogan Kepala SDN berasal dari guru dan kembali menjadi guru terlalu prematur kelahirannya karena tidak lebih dari sebuah pembodohan publik. Slogan tersebut salah sasaran tembak jika diarahkan pada kelompok I dan kelompok II. Sekali lagi, kelompok ini telah dihianati oleh sistem yang sengaja diciptakan oleh yang kuat posisinya. Jadi, ternyata dunia pendidikan lebih militer dari militer dan lebih kejam dari dunia preman. Masalahnya akan menjadi lain jika slogan tersebut diperuntukkan bagi kelompok III, itupun jika sudah terjadi persaingan murni.
Untuk mewujudkan persaingan murni sebagai yang dimaksud di atas maka harus ditentukan terlebih dahulu kompetensi dari Kepala SDN. Misalnya kepala SDN X dengan kompetensi Kelas I maka yang bersangkutan akan menjadi Wali Guru kelas I, Kepala SDN Y dengan kompetensi Kelas V, maka yang bersangkutan akan menjadi Wali Guru Kelas V, SDN Z dengan kompetensi Guru Agama, maka yang bersangkutan akan menjadi Wali Guru Agama SD, dan seterusnya.
Mengingat Kepala SDN dari Kelompok III hanya memiliki masa bakti 4 tahun dan kompetensi merekapun belum ditentukan maka posisi Wali Guru sebagai contoh di atas menjadi logis jika untuk sementara waktu tidak berada di lembaga (baca : SDN) serta tidak diberikan kepada kelompok tersebut.
Riilnya Kepala SDN, kepala territorial, sedangkan Wali Guru adalah Pembimbing guru. Dalam konteks ini, jika dilihat sekilas seakan-akan bakal menimbulkan dualisme kepemimpinan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah pola membagi daerah kekuasaan agar “bambu” yang terinjakpun masih berfungsi sebagai penopang “bambu” yang diangkat, sehingga keduanya tidak mandul. Menurut penulis, itulah harga yang harus dibayar atas tidak populisnya kebijaksanaan pendidikan tentang periodisasi.
Adalah sebuah keniscayaan jika Kepala SDN dari kelompok III telah berakhir masa baktinya, maka Kepala SDN berikutnya akan mendapatkan kompetensinya, sejak itulah persaingan murni diterapkan. Tanpa pernah ada persaingan murni, bagai mengadu durian dengan mentimun dan laju penetrasi guru di daerah surplus akan sulit dihindarkan.
Persaingan murni adalah persaingan antar guru yang setara dalam tugas pada suatu daerah terkecil pemeritahan (desa). Dengan demikian, kelak jika Kepala SDN dengan kompetensi Wali Guru Kelas I purna tugas maka posisinya akan diperebutkan oleh Guru-guru Kelas I di desa itu. Demikian juga jika ada Kepala SDN dengan kompetensi Guru Kelas III purna tugas maka posisinya akan diperebutkan oleh Guru-guru Kelas III di desa itu, dan seterusnya. Siapa yang terbaik (paling professional) di antara mereka akan tampil sebagai pemimpin (mendapat tugas sebagai Kepala SDN).

Solusi
Sebagai alternative penyelesaian yang manusiawi dan adil, untuk mengatasi periodisasi dari kepala SDN, penulis menawarkan konsep sebagai berikut : Pertama, bagi yang belum terlanjur terkena periodisasi. Untuk Kelompok I, tidak mengganggu posisi mereka sampai purna tugas dan mutasi hanya terjadi atas permintaan sendiri. Hal ini dimaksudkan agar misi yang mereka emban yaitu membangun lahan kehidupan baru bagi pendidikan formal dapat sampai pada garis terakhir kemampuannya. Untuk Kelompok II, dimutasikan secara periodik (4 tahun sekali) sampai purna tugas. Untuk Kelompok III, periodisasi sesuai peraturan tersebut diterapkan, tanpa ada rekayasa memperpanjang masa baktinya –sebelum ada penyempurnaan lebih lanjut.
Kedua, bagi yang sudah terlanjur terkena periodisasi. Hak mereka harus dikembalikan. Padahal mengembalikan mereka sebagai Kepala SDN, ibarat menjilat ludah sendiri dan tidak mengembalikan hak mereka ibarat anak dipangku dilepaskan, beruk di rimba disusukan. Kondisi yang serba salah ini perlu ada jalan tengah yang harus berakhir ”baik” bagi semuanya. ”Baik” bagi subjek kebijaksanaan dan ”baik” bagi objek kebijaksanaan periodisasi tersebut. Oleh karena itu seyogyanya mereka ditampung dalam sebuah organ pendidikan yang otonom di tingkat desa. Sebut saja misalnya, Kantor Pendidikan Desa.
Institusi baru tersebut hanya akan mengurus masalah sekolah dasar di desa dan dipimpin oleh Guru Pendidikan Desa. Di dalamnya ada dua buah ‘sayap’ utama, yaitu sayap edukasi dan sayap pengawasan. Pada sayap edukasi akan terdapat Guru Pendidikan Kelas I/II/III/IV/V/VI, Guru Pendidikan Agama, Guru Pendidikan Olahraga, Guru Pendidikan Kertakes, Guru Pendidikan Muatan Lokal. Mereka inilah yang akan menjadi atasan edukasi dari guru-guru yang ada di SD. Oleh karena itu, mereka memiliki kewenangan menilai kinerja guru yang berkaitan dengan bidang tugasnya, sebagai contoh Guru Pendidikan Kelas I menilai prestasi kerja Guru Kelas I, dsb. Sedangkan pada sayap pengawasan akan terdapat Penilik Kelas I/II/III/IV/V/VI, Penilik Pendidikan Agama, Penilik Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Penilik Kerajian Tangan dan Kesenian, Penilik Muatan Lokal dan Penilik Taman Kanak-kanak. Dengan pola kerja semacam itu, kompetensi semua jajaran pendidikan akan terlihat dengan jelas, siapa membimbing siapa, siapa menjaga siapa, siapa mengawasi siapa dan siapa menilai siapa.
Memang, pada akhirnya, sebagaian lahan garapan Unit Penyelenggara Teknik Pendidikan (UPTD) kecamatan harus dilepaskan sebagai kompensasi, ambil satu kursi bayar satu kursi. Dengan demikian, UPTD hanya akan menangani SLTP sehingga dapat lebih fokus. Oleh karena itu, jumlah pegawaipun akan berkembang seiring dengan pertumbuhan institusi pendidikan sebagaimana yang dimaksud di atas.
Dalih efisiensi pegawai tidak sepenuhnya benar sebab satu diantara sekian banyak penyebab membengkaknya pengangguran dari tahun ke tahun adalah dikarenakan birokrasi –dalam hal ini institusi pendidikan– yang tidak tumbuh bahkan ada kecenderungan untuk memangkasnya seramping mungkin.
Secara garis besaer, konsep ini akan menuntun lahirnya Guru Pedidikan Nasional yang akan memimpin Badan Pendidikan Nasional Indonesia dan terlepas dari bayang-bayang eksekutif. Badan Pendidikan tersebut akan lahir jika terjadi Revolusi Pendidikan, sedangkan Revolusi Pendidikan sendiri akan terjadi jika dan hanya jika sudah terjadi Revolusi Bilangan. (Sugiarno, 2002:243)

Magang
Mengingat sudah bergesernya pengertian Kepala Sekolah, maka guru yang akan mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah perlu magang terlebih dahulu. Mereka inilah yang sebenarnya layak disebut Calon Kepala Sekolah. Dengan demikian semua berjalan secara alami, tidak instant. Selama masa magang diberikan tunjangan pendidikan yang besarnya setara dengan tunjangan fungsional Kepala Sekolah.
Mereka yang lolos dalam masa magang dan lulus tes struktural itulah yang baru mendapat tugas stambahan sebagai Kepala Sekolah. Sedang bagi mereka yang gagal, diberi kesempatan mengulang sekali lagi. Dan, tanpa memandang nilai nominalnya, seyogyangan tunjangan struktural Kepala Sekolah dikembalikan sebab – meskipun diingkari – mereka dalah pimpinan sebuah Organ Pendidikan.
Dengan menerapkan pola seperti terurai di atas, periodisasi tidak dilakukan secara massal sehingga tidak menimbulkan korban. Ini berarti, jatuh temponya periodisasi antar individu tidak harus sama. Maka dari itu, selama masa peralihan harus dimunculkan kebijaksanaan baru untuk menganulir kebijaksanaan sebelumnya yang telah salah arah.
Masalahnya, beranikah institusi Pendidikan melakukan otokritik jika ternyata kebijaksanaan yang diambilnya melanggar norma yang seharusnya dijunjung tinggi? Wallahualam.

Tentang Sang Nata Sugiarno

Sang Nata Sugiarno bukan siapa-siapa ...
Pos ini dipublikasikan di Noto Pendidikan dan tag , , , . Tandai permalink.

Satu Balasan ke 8. Periodesasi Kepala Sekolah Dasar Negeri sebagai Sebuah Bentuk Pengkhianatan Birokrat Pendidikan terhadap Pancasila

  1. sugiarno berkata:

    Hmm, korban tabrak lari tidak hanya ada di jalan raya …

Komentar ditutup.