14. KEPALA SEKOLAH, BUKAN. GURU, JUGA BUKAN

KEPALA SEKOLAH, BUKAN
GURU, JUGA BUKAN

Aneh bin ajaib. Begitulah dunia pendidikan jika tulisan di atas benar-benar terjadi di sekolah negeri, lebih-lebih Sekolah Dasar Negeri yang pelaksana teknisnya hanya ada di tingkat kecamatan.

Menurut Keputusan Mendiknas Nomor 162/U/2003, tanggal 21 Oktober 2003, tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kepala Sekolah adalah….. dan seterusnya. Itu artinya, surat ijin (baca : SK).menjadi Kepala Sekolah ”hanya” berlaku selama empat tahun dan setelah itu yang bersangkutan kembali lagi menjadi guru, kecuali kalau berprestasi.

Penulis tidak hendak membicarakan masalah prestasi Kepala Sekolah. Sebab, kriteria prestasi itu sendiri menjadi bias setelah di lapangan. Contoh sederhana, misalnya, yang bersangkutan menjadi pengurus organisasi ini, pengurus organisasi itu, kader ini, kader itu sudah ”dianggap” prestasi.

Makin laku Kepala Sekolah di luar sekolah -–sekalipun tidak penah melakukan tatap muka, dan sebagainya sebagaimana layaknya seorang guru– itu semakin berprestasi. Urusan sekolahnya bagaimana, apa kata guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Padahal, mereka digaji pemerintah /negara karena menjadi guru /kepala sekolah BUKAN karena menjadi yang lain-lain di luar sekolah.

Sementara mereka yang tidak menjadi apa-apa, sekalipun jungkir-balik dalam mengelola sekolahnya agar tidak oleng dianggap sepi, dianggap tidak berprestasi.

Kembali ke judul tulisan di atas. ”Kepala Sekolah, bukan. Guru, juga bukan”, itu dapat terjadi ketika ketika seorang Kepala Sekolah yang SK –nya sudah jatuh tempo empat tahun (masa berlakunya habis) tetapi masih duduk manis di kursi pimpinan sekolah, masih menjalankan biduk yang bernama sekolah, masih marah-marah kepada guru, dan seterusnya. Itu, lucu. SK –nya sudah kedaluwarsa, kartunya sudah mati, tetapi masih dimainkan. Sementara SK Penugasan Guru dengan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang baru, belum terbit.

Pertanyaannya sederhana, dalam kapasitas apa di sekolah? Kepala Sekolah, bukan. Guru, juga bukan. Itu adalah salah satu contoh dari korupsi kapasitas. Di luar sana, seorang tukang ojek tanpa SIM (Surat Ijin Mengemudi) akan ditilang polisi. Hanya tukang ojek dengan satu atau dua orang penumpang.Di sekolah dengan sekian puluh atau ratus penumpang, sang sopir melenggang tanpa pegangan ….. Memang, semua bisa diatur.

Maka dari itu, ke depan perlu ada lembaga peradilan pendidikan yang akan mengadili birokrat pendidikan yang lalai akan tugas dan kewajibannya, mengadili guru yang bermasalah, mengadili korupsi di lingkup pendidikan, dan sebagainya. Ingat, masalah pendidikan tidak selesai hanya dengan naiknya anggaran pendidikan menjadi 20 % dari APBN. Selebihnya baca ”Noto Pendidikan” pada ”Revolusi Bilangan Start Sebuah Keadilan”

Untunglah, Pengadilan Pendidikan belum ada sehingga benalu-benalu dapat tumbuh subur di pohon pendidikan..
Wallahualam.

Tentang Sang Nata Sugiarno

Sang Nata Sugiarno bukan siapa-siapa ...
Pos ini dipublikasikan di Noto Pendidikan dan tag , , , . Tandai permalink.