19. BERHENTILAH MEMBANGUN KEBOHONGAN DI ATAS KEBOHONGAN

BERHENTILAH MEMBANGUN KEBOHONGAN DI ATAS KEBOHONGAN

Adalah sebuah kenistaan ketika untuk menutup sebuah kebohongan diciptakan kebohongan baru. Adalah sebuah kenistaan ketika pencipta kebohongan justru pemegang amanah yang seharusnya membongkar kebohongan. Alhasil, kebohongan massal yang tercipta. Katanya, bohong adalah ibu dari segala dosa.

Mengingat tidak semua kebenaran menghasilkan kebaikan ketika disingkap maka sekarang mari kita singkap satu hal yang patut disingkap. Guru mengajarkan bahwa landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Sekarang, lihat kenyataan.
Bungkus yang dipakai masih asli bungkus UUD 1945. Bungkus yang biasa disebut dengan Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah oleh siapapun. Sebab, mengubah Pembukaan UUD 1945 sama artinya dengan membubarkan negara ini.

Dengan bersembunyi di balik Pasal 37, Isi UUD 1945 telah beberapa kali diamandemen. Entah, masih akan diamandemen berapa kali lagi. Yang jelas, isinya sudah tidak asli. Saya tidak hendak membicarakan kisah dan dasar amandemen tersebut, sebab bukan kapasitas saya.

Penutup UUD 1945 yang berisi Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan pun setali tiga uang, telah diamandemen.

Dengan bahasa sederhana dapat dinyatakan bahwa konstitusi sudah tidak konstitusinal lagi. Sebab ternyata, konstitusipun telah dikorup. Dari UUD 1945, hanya Pembukaan -nya saja yang tersisa, hanya tinggal sampul depan. Sekarang, bandingkan dengan para koruptor yang “hanya” korupsi uang. Koruptor ”uang” dikejar sampai liang lahat. Koruptor ”waktu” karena tidur saat rapat mendapat teguran dari Presiden. Sedangkan koruptor ”konstitusi” dapat melenggang santai dan dielu-elu sebagai kaum reformis. Padahal, dampak dari korupsi yang belakangan tersebut jauh lebih besar, bukan lagi sekedar pembodohan publik melainkan sebuah pembunuhan karakter. Akan lebih indah jika pembunuhan karakter yang dimulai dengan pembodohan publik tersebut dihentikan.

Padahal, seorang bijak di televisi pernah mengatakan bahwa jangan mengganti ban pada saat mobil berjalan. Oleh karena itu, dengan sangat terpaksa maka mobil harus dihentikan. Itu kalau para penumpang ingin lebih aman dan nyaman. Berilah kesempatan kepada Sang Sopir untuk memperbaiki ban mobilnya agar para penumpang dapat merasa lebih aman dan nyaman. Berebut menjadi sopir pada saat ban mobil bermasalah bukan penyelesaian yang arif, sudah saatnya belajar antri.

Saya tidak sedang mempromosikan seseorang untuk Calon Presiden 2009, tidak. Bukan itu maksud tulisan ini dibuat. Menurut saya, siapapun yang menjadi presiden akan sama saja hasilnya jika hanya berani menyentuh masalah hilir. Silakan simak ulang isi lomba pidato para mantan murid guru beberapa waktu yang lalu.
Seharusnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dimaksud pada Pasal 37 diartikan sebagai lembaga konstituante yang mempunyai bobot seperti Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebut saja misalnya, PPKI II. Dengan begitu, yang dimaksud MPR oleh pasal tersebut bukan MPR “biasa” tetapi MPR “luar biasa” yaitu PPKI II. MPR ”biasa” bisa dikatakan masih belum mewakili seluruh rakyat Indonesia terlebih dengan adanya “partai” golongan putih (Golput) setiap Pemilihan Umum.

Pertanyaannya, masihkah UUD 1945 dipakai di NKRI? Jika masih, berarti harus ada dekrit semacam Dekrit Presiden, 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945. Dengan begitu, guru tidak harus membohongi murid-muridnya untuk menutup kebohongan mantan murid-murid sejawatnya. Jika tidak, berarti UUD yang dipakai di NKRI pada tahun ini (2009) adalah UUD 2002 sesuai dengan amandemen terakhir

Oleh karena itu, jika bangsa Indonesia sudah benar-benar yakin ingin berubah ke arah yang lebih bermartabat, berhentilah membangun kebohongan di atas kebohongan. Salah besar ketika memandang UUD 2002 sebagai UUD 1945.

Hanya saja, kembali ke UUD 1945 pun tidak dapat menyelesaikan masalah masa lalu, masalah masa kini, dan masalah masa depan jika hanya sekedar kembali. Tanpa ada maksud menggurui, hulu masalah di tanah air ini ada di pendidikan. Hulu pendidikan ada di sekolah dasar (SD). Hulu SD ada di Kelas I. Hulu Kelas I ada di mata pelajaran (ilmu). Hulu (ratu) -nya ilmu adalah Matematika. Sedangkan hulu dari segala penghulu Matematika adalah bilangan. Ingat, bilangan yang dipakai di Indonesia adalah Sistem Bilangan Hindu Arab. Katanya Indonesia, tapi Hindu Arab. Selebihnya, baca Revolusi Bilangan Start Sebuah Keadlian.

Pada akhirnya dapat diketahui bahwa sumber dari segala sumber kebohongan ada pada sistem tersebut. UUD 2002 yang diklaim sebagai UUD 1945 hanyalah puncak dari gunung es. Sudah waktunya bangsa Indonesia sadar bahwa sudah terlalu banyak air mata ditumpahkan karena kebohongan. Sudah terlalu banyak ikat pinggang yang terputus karena kebohongan –yang satu putus karena perutnya kian buncit, sedangkan yang lain putus karena terlalu lama dikencangkan. Sudah terlalu banyak putra-putra terbaik Pertiwi dikorbankan karena kebohongan, dan seterusnya. Tanpa pernah sadar diri dari kebohongan, bangsa Indonesia tidak bisa masuk ke Negeri Khayangan.

Saya khawatir, jangan-jangan bohong sudah tidak tabu lagi di NKRI karena dengan bohong bisa mendapatkan segalanya. Atau, jangan-jangan Anda pun sudah menjadi korban kebohongan saya?

Mudah-mudahan Para Pemenang Lomba Pidato Mantan Murid pada 9 April 2009 tidak menyuruh guru untuk berbohong lagi. Begitu pula dengan para guru, tidak mau disuruh berbohong lagi. Sebagai catatan, Mantan Murid perlu belajar tidak bohong, jujur tapi harus pintar.

Wallahualam.

Tentang Sang Nata Sugiarno

Sang Nata Sugiarno bukan siapa-siapa ...
Pos ini dipublikasikan di Noto Adil dan tag , . Tandai permalink.

4 Balasan ke 19. BERHENTILAH MEMBANGUN KEBOHONGAN DI ATAS KEBOHONGAN

  1. blackenedgreen berkata:

    ya, saya sudah jadi korban kebohongan anda…

    tapi serius, lebih banyak orang senang mendapatkan predikat “pintar” daripada “jujur”, walaupun untuk itu dia harus menipu.

    memangnya kebohongan pernah tabu di NKRI?

    heheh…:))

    • sugiarno berkata:

      Anda benar, predikat pintar lebih menjanjikan –untuk sementara waktu. Tentang tabunya kebohongan di NKRI, hahahaha … hasil dari kebohongan adalah kebohongan pula. Maaf, Anda telah menjadi korban “kebohongan” saya …

  2. nusantaraku berkata:

    Salam Tarian Raja Garuda…
    Tulisan Sdr Bagus-bagus, semoga blog ini banyak yang membaca.
    Sudah seyogianya dalam keadaan carut marut dengan sebagian sistem dasar konstitusi kita diubah untuk kepentingan non-bangsa dan bernegara.
    Saya cukup mendukung bahwa kita perlu memperlakukan kembali UUD 1945, dan tentunya UUD 1945 perlu diamandemen dengan semestinya melalui kongres Nasional seperti Sumpah Pemuda 1928. Mereka yang berhak mengandemen adalah mereka yang benar dan patriotik melakukan perubahan yang mendasar, bukan mereka yang terpilih karena uang dan kekuasaan egoistis.
    ***
    Saya setuju bahwa masalah fundamental adalah produk kebijakan tidak semata kasus korupsi kelas teri. Sudah saatnya paradigma baru yakni pemberantasan korupsi tidak hanya sebatas korupsi materi, namun korupsi KEBIJAKAN.
    Sedangkan korupsi waktu harus dibenah sejak dini.
    Trims.

    • sugiarno berkata:

      Hmm, sampai detik ini, 23 September 2010, kebohongan masih terus berlanjut, dan sepertinya mulai mengerucut. Maaf, terlambat sekali memberikan balasan🙂

Komentar ditutup.