28. Ketika Rupidin Bangun Selamat Datang, Presiden Bank Indonesia

28. Ketika Rupidin Bangun Selamat Datang, Presiden Bank Indonesia

Rupidin adalah panggilan akrab bagi Presiden Bank Indonesia. Selama ini, ia masih berdiri di luar pagar. Maklum, the founding father lupa menyiapkan kursi untuknya. Bahkan bukan dirinya yang terlupakan, masih ada empat orang lain yang juga terlupakan –mereka adalah si Imam, Ilman (Ilmuwan), Guru, dan Militer. Dari terlalu lamanya berdiri, ia merasa pegal pada ruas-ruas kakinya dan pergi untuk membuat kursi sendiri.

Telah cukup lama rakyat Rupidin yang bernama Rupiah jatuh tersungkur menangisi anak-anaknya yang mati suri. Sekedar tahu, anak Rupiah ada dua ”orang”, yang satu bernama Ketip, dan yang satu lagi bernama Sen.

Masa transisi adalah saat Rupidin dan keempat kawannya kembali. Mereka tidak minta kursi, sebab sudah membawa kursi sendiri untuk diduduki sendiri. Ia pun tidak minta tempat, sebab telah mempunyai tempat sendiri. Ia pun juga tidak minta uang, sebab telah membawa uang sendiri dalam jumlah yang sangat buessar, seIndonesia, satu dengan seratus dua puluh delapan nol dan masih ada empat digit di belakang koma.

Tentu saja, kedatangan Rupidin membuat barang yang ada di pasar menjadi terbeli. Rupidin akan membanjiri Jalan Indonesia dengan Rupiah. Hal yang satu ini bisa terjadi jika dan hanya jika Bangsa Indonesia sudah bisa menghitung ala INDONESIA.

Actian Rupidin adalah Implementasi bilangan pada masa transisi.

Contoh 1
Pada Tahun Anggaran 2001, cadangan devisa negara adalah Rp 1 triliun, ini berarti cadangan devisa negara adalah Rp 1.0000.0000.0000.0000,00 bukan Rp. 1.000.000.000.000,00
Penjelasan : Adanya lompatan jumlah devisa negara dalam bentuk rupiah, membuat pemerintah tidak memiliki alasan apapun untuk membuat hutang baru pada lembaga keuangan manapun, tidak ada alasan untuk menaikkan BBM, tarif dasar listrik, pajak, dan atau yang sejenis dengan itu. Dengan kekuatan 10.000 kali di atas Rp 1 triliun sebelumnya, maka akan mengundang “tikus” semakin menggila. Dengan demikian, “kucing-kucing” harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Mereka inilah yang berkewajiban menggiring “tikus” –dari yang kelas comberan sampai tikus putih kelas kantoran (?) kembali ke habitatnya. Pencatatan kekayaan para penyelenggara negara menjadi sangat diperlukan.

Contoh 2
Gaji seorang pegawai negeri sipil (PNS) pada bulan Januari 2001 adalah satu juta rupiah (Rp 1.000.000,00). Maka, seharusnya gaji yang diterima adalah Rp 1.0000.0000,00. Bukan Rp 1.000.000,00 –satu dengan enam nol di belakangnya belum mencapai satu juta.
Penjelasan : Perubahan penerimaan gaji PNS seperti contoh tersebut di atas bukan merupakan kenaikan gaji, sebab uang yang mereka terima selama ini belum sekualitas dengan yang seharusnya mereka terima. Sehingga, sebenarnya, tuntutan agar aparat negeri ini memberikan pelayanan yang baik kepada rakyat merupakan tuntutan yang semena-mena, sehingga –maaf– ada di antara mereka yang “nakal”. Baik nakal dalam arti sesungguhnya maupun nakal dalam arti –maaf- melacurkan jabatan. Misal: PNS merangkap sebagai x. Pejabat merangkap sebagai y.

Dengan pekerjaan dan /jabatan yang disandangnya, ia memuluskan jalan usahanya di satu sisi pun itu berarti merebut lahan hidup orang lain di sisi lain. Padahal, antara bidang x dan bidang pekerjaan si PNS tidak ada hubungannya sama sekali, kalaupun dipandang ada, itu pun terlihat sangat dipaksakan. Antara jabatan dan bidang y si pejabat pun tidak ada relevansinya. Memang, tidak ada halangan bagi siapapun untuk berusaha dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya, sepanjang dilakukan di luar jam dinas serta tidak memanfaatkan fasilitas dan /statusnya. Jadi, kesalahan total bukan ada pada mereka. Kalau, ada di antara mereka yang nakal … itu wajar, dan sangat wajar sekali. Tapi, percayalah. PNS yang baik –yang komitmen terhadap tugasnya- -jauh lebih banyak daripada mereka yang nakal, begitu pula dengan pejabat (?). Dengan bertambahnya pendapatan PNS –yang hanya satu di antara sekian kran keluarnya uang negara– maka pada gilirannya nanti akan meningkatkan pula pendapatan rakyat. Bukankah PNS tidak mungkin menyimpan uangnya ke luar negeri? Juga terlalu berlebihan, jika mencurigai mereka akan membelanjakan rupiah ke manca negara. Mereka sudah dilatih untuk berpola hidup sederhana, terlebih bagi golongan rendah.

Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan :
Pertama, seorang PNS tidak mutlak menerima gaji sebesar terurai di atas selama masa transisi. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan masa kerja yang bersangkutan antara 27 Desember 1949 sampai dengan start masa transisi. Dengan demikian ada masa pembetulan gaji. Ini berarti, semakin panjang masa kerja seorang PNS maka akan semakin panjang pula jangka penerimaan, sebaliknya semakin sedikit masa kerjanya akan semakin singkat pula penerimaannya. Dengan demikian seandainya masa transisi dimulai 18 Agustus 2003 dan diakhiri 17 Agustus 2012 dan itu (9 tahun) = 108 bulan, dan 27 Desember 1949 s.d. 18 Agustus 2003 = 62 tahun 08 bulan – lebih dari 14 hari dibulatkan menjadi 1 bulan = 752 bulan. Maka cara menghitung masa “pembetulan gaji” adalah = (masa kerja keseluruhan : 752) x 108 x 1 bulan.
Kedua, dengan berakhirnya masa pembetulan gaji, maka harus diadakan rasionalisasi gaji. Rasionalisasi gaji sangat diperlukan sebab –bagi PNS sebagai contoh di atas– penerimaan gaji 100 kali lebih besar dari penerimaan tentunya akan menimbulkan dampak psikhologi yang luar biasa, dari (10)0 satuan gaji menjadi (10)2 satuan gaji atau secara sederhana dari pangkat nol menjadi pangkat dua. Ini terlalu maju. Oleh karena itu harus dimundurkan, sehingga menjadi pangkat satu atau (10). Dengan demikian, besar rasionalisasi gaji adalah 10 kali dari gaji yang diterimanya.

Misalkan :
(1). Anton, gaji Rp 1 000 000,00 (satu juta rupiah) dengan masa kerja keseluruhan 30 tahun 05 bulan = 365 bulan. Maka, masa pembetulan gaji = (365 : 752) x 108 x 1 bulan = 51 bulan. Dari itu, Anton menerima pembetulan penerimaan gaji selama 51 bulan. Itu berarti, gaji September 2003 sampai dengan 51 bulan berikutnya (Desember 2008) tertulis Rp 1.000.000,00, namun yang diterima Anton adalah Rp 1.0000.0000,00 Sesudah itu, gaji dirasionalisasikan sebagaimana seharusnya. Dengan demikian, pada bulan Januari 2009 dalam daftar gaji Anton menerima 10 x gaji atau 10 x Rp 1.000.000,00 sehingga tertulis Rp 1000.0000,00. –jadi, pada Januari 2009 Anton menerima sebesar Rp 1000.0000,00
(2).Supali, pensiunan 1 Januari 1980 dan angkatan pertama negara ini. Gaji Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan demikian masa kerja yang bersangkutan dari 27 Desember 1949 sampai dengan 1 Januari 1980 adalah 30 tahun = 360 bulan. Maka , masa pembetulan gaji = (360 : 752 ) x 108 x 1 bulan = 51 bulan. Supali menerima pembetulan gaji dari September 2003 sampai dengan 51 bulan berikutnya (Desember 2008). Dengan demikian, pada daftar gaji tertulis Rp 500.000,00 namun yang diterima adalah Rp 500.0000,00 Pada Januari 2009, gaji Supali pun dirasionalisasikan sehingga ia menerima 10 x Rp 500.000,00 = Rp 500.0000,00 pada daftar gaji Supali sudah tertulis Rp 500.0000,00

(3). Armando, seorang hakim angkatan 1 April 1997 dengan gaji, misalnya : Rp 2.000.000,00. Dari itu masa kerja keseluruhan Armando adalah 06 tahun 04 bulan = 52 bulan Maka, masa pembetulan gaji = (52 : 752) x 108 x 1 bulan = 7,5 bulan — dibulatkan menjadi 8 bulan. Armando menerima pembetulan gaji selama 8 bulan, mulai September 2003 sampai dengan 8 bulan berikutnya (April 2004). Dengan demikian, pada daftar gaji tertulis Rp 2.000.000,00 namun yang diterima adalah Rp 2.0000.0000,00. Sedangkan pada bulan ke sembilan (Mei 2004), gaji Armando telah disesuaikan (dirasionalisasikan) sehingga tertulis Rp 2000.0000,00, dan deretan angka tersebut berasal dari 10 x Rp 2.000.000,00

Sebagai catatan terakhir untuk masalah ini, seyogyanya selama masa transisi dan seterusnya agar tidak menimbulkan masalah tiap orang memiliki struktur gaji sendiri-sendiri, seperti para pensiunan, dan menggunakan jasa bank.

Contoh 3
Pada hari Senin, 21 Agustus 2001, harian Jawa Pos menuliskan bahwa akibat carut-marut MSAA kerugian yang diderita negara adalah Rp 80 triliun. Berdasarkan sistem dan /rumusan di atas, kerugian yang diderita negara baru mencapai Rp 80 ribu juta (Rp 80 miliar). Sebab, dalam hal ini kerugian menjadi kewajiban negara.
Penjelasan : dengan adanya perubahan cara memandang bilangan, maka secara hakiki kerugian yang diderita negara pun akan mengecil. Mengecil dalam arti kualitas kerugiannya, sedangkan secara kuantitas tetap. Masalahnya, manakah yang lebih penting antara nilai kualitas dan nilai kuantitas? Memandang salah satu lebih penting dari yang lain, jelas merupakan kesalahan yang fatal. Dan, itu akan membuat timpangnya keadilan. Apalah artinya sebuah kualitas tanpa diimbangi dengan kuantitas yang memadai, begitu pula sebaliknya.

Masalah ini akan terjawab setelah rupiah didevaluasi, yaitu pada saat sistem bilangan Indonesia berlaku –revolusi bilangan dikukuhkan. Hanya, jika ingin berhasil dalam satu hari itu berarti mimpi di siang bolong, namun jika berbilang tahun dan dilakukan bersama dengan penuh kesadaran itu –baru– sebuah harapan.

Contoh 4
Pada awal tahun 2001, hutang luar negeri Indonesia sebesar Rp 50 triliun dan pada triwulan pertama akan dibayar Rp 1 miliar. Berapa sisa hutang luar negeri Indonesia?
Jawab : Hutang = Rp 50 triliun = Rp 50.000.000.000.000,00
Bayar = Rp 1 miliar = Rp 1.000.0000.0000,00
Sisa hutang = Rp 49.000.000.000.000,00
Ingat, bayar hutang merupakan kewajiban.
Penjelasan : Sepanjang hutang tersebut tidak menggunakan mata uang asing sebagai alat pembayarnya maka contoh di atas sudah sangat jelas. Namun, jika pembayaran dengan menggunakan valuta asing maka jumlah dana yang disediakan untuk itu dikonversikan dengan mata uang asing yang dimaksud.

Adalah menjadi tugas para ekonom untuk menahan laju kekuatan uang mereka. Bahwa, jumlah hutang luar negeri pemerintah mencapai Rp 1.280,1 triliun (Sabili, 2000 : 21) benar-benar menyuramkan masa depan anak-anak yang saat ini masih berada di bangku sekolah. Mereka tidak ikut berhutang, mereka yang harus mempertanggungjawabkan. Malang nian ….

Contoh 5
Harga sekaleng sarden kecil Rp 2.000,00 Maka, sebenarnya harga sarden tersebut baru mencapai dua puluh ratus rupiah, belum sampai dua ribu rupiah –dua ribu rupiah = Rp 2.0000,00
Penjelasan : dalam hal ini, perubahan hanya terjadi pada pelafalan –bilangan. Namun sebenarnya yang terjadi adalah kualitas ribuan turun menjadi puluh ratusan, sedangkan kuantitas 2 dengan 0 sebanyak tiga buah –sebagai kekayaan hakiki rakyat-tidak diusik.

Contoh 6
Pajak yang dikenakan kepada si A sebagai pemilik sebidang sawah adalah Rp 40.000,00. Dengan demikian, si A membayar sejumlah lambang bilangan yang menjadi kewajibannya –empat nol nol nol nol yang dalam sistem bilangan Hindu arab dibaca empat puluh ribu rupiah tetapi karena penerima pajak adalah negara, dan selanjutnya menjadi hak negara, maka negara tidak lagi melihat deretan bilangan penyusunnya melainkan menghitung pelafalannya –bilangannya, oleh karena itu empat puluh ribu = Rp 40.0000,00 (perhatikan perbedaan jumlah nol-nya).
Penjelasan : dengan konsep ini tidak ada lagi bagi alasan pemerintah untuk menaikkan penerimaan negara dari sektor pajak, sebab pajak yang diterima negara nilai kualitas uangnya telah dinaikkan.

Dengan demikian, Bank Indonesia –sebagai bank sentral– berkewajiban menggenapi kuantitas yang sesuai dengan kualitas pajak yang masuk negara. Dalam hal ini –sesuai contoh – penyelesaiannya adalah Bank Indonesia berkewajiban menyediakan dana sebesar Rp 360 000,00 sebagai selisih antara Rp 40 000,00 dengan Rp 40 0000,00 –perhatikan perbedaan jumlah nol –nya.

Adapun, jika ada rencana pemerintah untuk menggali pajak dari potensi yang belum tergarap selama ini, itu tidak menjadi masalah, sebab itu merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor tersebut. Apalagi, bagi sebuah negara yang beranjak “maju” penerimaan sektor ini akan menjadi tulang pungung perekonomian nasional dan tentunya sangat diandalkan.

Contoh 7
Pada hari Jumat, 5 April 2002, harian Kompas memuat berita bahwa kurs tengah Bank Indonesia terhadap dolar AS adalah : 1$ =Rp 9.733,00 (sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah). Berdasarkan rumusan di atas, maka kurs mata uang tersebut sebenarnya baru bernilai sembilan puluh tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah. Jadi, belum mencapai seribu rupiah.

Penjelasan : Ingat, dalam hal ini tidak ada devaluasi. Dan, memang, diharapkan selama masa transisi pemerintah tidak melakukan devaluasi, apapun alasannya. Sungguhpun demikian, para ekonom mempunyai kewajiban untuk membendung kekuatan dolar AS –khususnya dan /mata uang asing lainnya agar tidak sampai menembus level Rp 10 000,00.

Kepiawaian menerapkan ilmu yang telah mereka serap dari “sana” harus dibuktikan. Memang, ada sekelompok spekulan yang malah bersyukur dengan melemahnya rupiah, mereka malah memetik keuntungan yang tak terkira besarnya. Mereka adalah pemilik modal. Sebenarnya, mereka telah cukup lama menikmati keuntungan dengan melemahnya rupiah –mereka memiliki sesuatu sebagai harga tawar. Namun, sebagian besar penghuni negara ini akan merasakan akibat langsung dari melemahnya rupiah.

Contoh 8
Dalam tahun angggaran 2002, Pemerintah mengalokasikan dana Bantuan Operasional untuk Sekolah Dasar @ Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka seharusnya dana yang dicairkan adalah lambang bilangan dua dengan delapan buah di belakangnya atau Rp 2.0000.0000,00 –perhatikan perbedaan jumlah nol-nya.
Penjelasan : Bisa pembaca bayangkan, dengan dana sebesar itu, Sekolah Dasar (SD) tidak perlu lagi menarik iuran /sumbangan apaun namanya dari orangtua /wali muridnya. Rakyat boleh –dan sah-sah saja– menuntut peningkatan mutu pendidikan sebab dana yang tersedia memang sangat, sekali lagi sangat, mencukupi. Tanpa ada kenaikan alokasi angggaran pendidikan pun, dana sudah sangat cukup.

Dengan dana sebesar itu, SD yang kekurangan guru dapat merekrut sendiri tenaga yang diperlukan. SD akan mampu membayar tenaga terampil untuk mengajarkan kecakapan tertentu –bahkan tenaga ahli sekalipun. SD akan mampu menyiapkan fasilitas dan segala sesuatu yang memang selayaknya ada pada tingkat SD.

Penulis rasa, hal serupa juga akan terjadi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Rasanya tidak berlebihan, jika dengan Reformasi Bilangan maka pendidikan akan gratis. Gratis dalam arti sebenarnya, bukankah sesungguhnya “mencerdaskan kehidupan bangsa” itu merupakan kewajiban negara?

Dalam bidang ini saja, terlihat adanya pendistribusian tenaga kerja –khususnya tenaga terdidik. Bisa dibayangkan, jika sebuah SD saja mampu menyerap empat orang guru baru dan ditambah lima orang tenaga terampil non guru . Maka berapa ratus ribu orang pencari kerja yang tertampung SD di seluruh tanah air ini? Rakyat menuntut sekolah sehari pun tidak menjadi masalah, sebab gaji guru sudah sangat mencukupi. Mereka sudah dapat duduk setara dengan rekan-rekan mereka dari negera tetangga ataupun dari negara maju. Di atas kertas, semua terasa mudah. Semuanya, tergantung pada niat baik pengelola pendidikan.

Contoh 9
45 x 301 = n n = 1 3545
Dibaca : empat puluh lima kali tiga ratus satu = n
n = seribu tiga puluh lima ratus empat lima
Penjelasan : di sini terlihat bahwa secara metematis, reformasi bilangan tidak merubah hasil . Perubahan hanya terlihat pada berubahnya kualitas bilangan –pelafalan bilangan– dan untuk memudahkan pemahaman maka tehnik penulisan menggunakan empat digit dipisahkan.

Contoh 10
Bea retribusi setiap masuk terminal bagi sebuah kendaraan umum adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
Penjelasan : Bea retribusi termasuk pendapatan asli daerah –negara. Oleh karena itu, bagi awak angkutan berkewajiban membayar sejumlah lambang bilangan penyusunnya yaitu lima nol nol nol, yang dalam sistem bilangan Hindu Arab dibaca lima ribu rupiah Tetapi, karena penerima adalah Pemerintah Daerah –yang merupakan kepanjangan tangan dari penguasa negara, maka lima ribu rupiah tidak lagi berupa Rp 5.000,00 melainkan Rp 5.0000,00 –perhatikan perbedaan lambang bilangan penyusunnya.

Selebihnya, lihat Noto Bilangan dan Noto Uang pada Revolusi Bilangan Start Sebuah Keadilan. Pertanyaannya, sudah siapkah masuk ke Jalan Indonesia, indonesia?
Wallahualam.

Tentang Sang Nata Sugiarno

Sang Nata Sugiarno bukan siapa-siapa ...
Pos ini dipublikasikan di Noto Uang dan tag , , , , , , . Tandai permalink.

2 Balasan ke 28. Ketika Rupidin Bangun Selamat Datang, Presiden Bank Indonesia

  1. Hi, interesting post. I have been thinking about this issue,so thanks for posting. I’ll certainly be coming back to your site.

Komentar ditutup.