33. PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN TERITORIAL

33. Pemekaran dan Penggabungan Teritorial

Satu Nusa … Nusa di sini bararti wilayah teritorial. Satuan teritorial pertama dan utama yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, satuan teritorial berikutnya adalah : 1. Bagian; 2. Wilayah; 3. Provinsi; 4. Karesidenan; 5. Kabupaten; 6. Kota; 7. Kawedanan; 8. Kecamatan; 9. Desa; 10. Kelurahan

Dengan pola seperti itu, terlihatlah bahwa ternyata tidak ada satupun wilayah teritorial di NKRI ini yang bernama Indonesia. Jadi, ibarat pohon “ia” tidak memiliki akar. Oleh karena itu, jika sampai terjadi masalah disintegrasi –menurut penulis– wajar. Logikanya, Bagaimana mungkin sebuah pohon akan kokoh berdiri tanpa sehelai akarpun yang menghujam ke bumi? Sebab, ternyata ada yang kurang untuk dapat mempunyai rasa ikut memilikinya.

Maka dari itu, dari 10 bagian teritorial Indonesia hendaknya 1 bagian untuk Indonesia, dan diberi nama Bagian Indonesia, sedangkan 9 bagian yang lain diberi nama disesuaikan dengan faktor geografisnya, misal : Bagian Sumatera, Bagian Kalimantan, Bagian Irian, Bagian Bali, dan sebagainya.

Bagian Indonesia tadi –setelah dipecah menjadi 10 wilayah– disisakan lagi 1 wilayah untuk Indonesia, dan diberi nama Wilayah Indonesia. Nama sembilan wilayah yang lain –misalnya– disesuaikan dengan kondisi sejarah. Dengan demikian akan terlihat :a. Wilayah Indonesia, Bagian Indonesia; b. Wilayah x, Bagian Indonesia; c. Wilayah y, Bagian Indonesia; d. dan seterusnya.

Begitu pula halnya dengan “Bagian –teritorial– Indonesia” yang lain, jika memungkinkan masing-masing dipecah lagi menjadi 10 wilayah dan satuan wilayah pertama diberi nama seperti “fenotipnya” dan satuan wilayah kedua deberi nama Indonesia. Dengan demikian, misalnya :1. Pada Bagian Sumatera, akan ada : a. Wilayah Sumatera, Bagian Sumatera; b. Wilayah Indonesia, Bagian Sumatera; c. Wilayah x, Bagian Sumetera; 2. Pada Bagian Irian akan ada : a.Wilayah Irian, Bagian Irian; b.Wilayah Indonesia, Bagian Irian; c. Wilayah x, Bagian Irian.
Sedangkan “bagian” yang tidak memungkinkan untuk dipecah karena terbatasnya wilayah teritorial maka dengan sendirinya tidak perlu dipecah lagi sehingga pada tataran “wilayah”, Indonesia tidak muncul. Dalam hal ini, bisa jadi teritorial Indonesia baru akan muncul pada satuan wilayah teritorial yang lebih kecil, lebih kecil, atau mungkin lebih kecil lagi, dan bahkan bisa jadi pada satuan teritorial paling kecil, yaitu kelurahan. Misalnya : Kab. Indonesia, Karesiden x, Prov. Bali, Wilayah Bali, Bagian Bali.

Untuk selanjutnya, Wilayah Indonesia dipecah lagi menjadi 10 provinsi dan satu di antaranya adalah Provinsi Indonesia. Sedangkan urusan nama sembilan provinsi yang lain terserah keadaan /kondisi /sejarah /kesepakatan penduduk setempat, dan begitu seterusnya.

Begitu pula halnya dengan wilayah yang lain. Jika memungkinkan, juga dipecah lagi menjadi 10 provinsi, satu diberi nama Indonesia, satu diberi nama seperti nama wilayah, dan satu diberi nama seperti bagian, dan seterusnya sampai ke level terendah wilayah teritorial (kelurahan).

Keuntungan yang dapat dipetik Indonesia dengan model seperti itu adalah Indonesia akan memiliki akar yang kokoh karena pada tiap-tiap wilayah teritorialnya benar-benar memiliki “wilayah”. Menurut penulis, selama ini “wilayah” Indonesia masih ada pada “bungkus” dan di awang-awang. Jadi, belum menyentuh “isi”. Dari itu, jika sering terjadi benturan antar isi, sekali lagi, wajar. Oleh karena itu, cara pandang “apalah arti sebuah nama” dalam konteks ke-Indonesia-an perlu ditinggalkan, sebab pada nama terkandung sebuah makna.

Kelak, 10 persen dari kelurahan di Indonesia adalah Kelurahan Indonesia, 10 persen dari desa di Indonesia adalah Desa Indonesia, 10 persen dari kecamatan di Indonesia adalah Kecamatan Indonesia, 10 persen dari kawedanan di Indonesia adalah Kawedanan Indonesia, 10 persen dari kota di Indonesia adalah Kota Indonesia, 10 persen dari kabupaten di Indonesia adalah Kabupaten Indonesia, 10 persen dari karesidenan di Indonesia adalah Karesidenan Indonesia, 10 persen dari provinsi di Indonesia adalah Provinsi Indonesia, 10 persen dari wilayah di Indonesia adalah Wilayah Indonesia, 10 persen dari bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia adalah Bagian Indonesia. Rumus : 1 –> 10 –> 100 –> 1000 –> 10000 –> dan seterusnya.

Pola ini akan menggiring Indonesia untuk memiliki akar yang kokoh sehingga dapat mencengkeram ke bawah, karena pada setiap sudutnya telah tertancap ujung sebuah akarnya, yaitu Kelurahan Indonesia. Dengan demikian, dapat diketemukan letak sebenarnya “pohon” Indonesia.

Seyogyanya, daerah yang diperuntukkan bagi Indonesia adalah daerah baru yang merupakan daerah pemekaran sehingga tidak mengurangi nama daerah yang sudah ada. Oleh karena itu, pada para sejarahwan dan para pini sepuh bangsa ini diharapkan sumbangsarannya agar dalam pemetaan pemekaran wilayah tersebut tidak terlalu menyimpang jauh dari konteks sejarah. Misalnya, daerah tapal kuda, lebih tepat sebagai Provinsi Blambangan ataukah Provinsi Indonesia?

Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam konsep bilangan, antara desa dan kelurahan adalah berbeda, tidak tumpang tindih. Sepuluh buah kelurahan akan menjadi sebuah desa. Jadi sangat berbeda dengan pengertian selama ini.

Dari pola tersebut akhirnya dapat dilihat bahwa pemekaran dan penggabungan adalah sebuah keniscayaan. Satu hal yang patut ditanamkan di dalam hati yaitu Kepala Negara INDONESIA yang ada di seberang Jalan Indonesia, indonesia adalah NOTO dan setiap kepala daerah pada tiap level pun adalah NOTO. Ia hanya dipilih satu kali dalam sejarah, setelah terpilih JANGAN DIGANGGU LAGI sebab NOTO HANYALAH SIMBUL PEMERSATU. Itulah demokrasi berkelanjutan.

Tanpa pernah berani me- NOTO NUSA (-NTARA) energi bangsa hanya terkuras habis untuk melakukan pengulangan-pengulangan yang tidak perlu. Itulah perubahan!
Wallahualam

Tentang Sang Nata Sugiarno

Sang Nata Sugiarno bukan siapa-siapa ...
Pos ini dipublikasikan di Noto Nusa dan tag , , . Tandai permalink.