39. Menanti Tuan di Depan Pintu

MENANTI TUAN DI DEPAN PINTU

Pada tulisan yang lain ada saya sebut Pegawai Negara. Siapakah mereka? Mereka ada di jalur birokrasi (Kelompok I) dan ada yang di jalur rakyat (Kelompok II). Masalahnya sekarang adalah siapa itu gen murni dari kelompok I dan siapa pula gen murni dari kelompok II? Gen murni kelompok I adalah mereka yang sejak start Proklamasi, 17 Agustus 1945 berada di dalam kelompok I, begitu pula dengan gen murni kelompok II adalah mereka yang sejak start tersebut berada di dalam kelompok II.

Padahal, saat negara ini memproklamirkan diri, pemegang kedaulatan belum berada di tangan bangsa ini. Bukankah penyerahan kedaulatan dari tangan Belanda baru terjadi pada 27 Desember 1949?

Oleh karena itu, pengertian gen murni pun berkembang menjadi siapa yang saat itu berada dalam kelompok I menjadi gen murni kelompok I dan siapa yang saat itu berada pada kelompok II menjadi gen murni kelompok II (1).

Dalam perkembangan selanjutnya, negara /pemerintah membuka lembaga-lembaga baru di berbagai sektor kehidupan. Mereka yang berasal dari kelompok I karena faktor x berhijrah ke kelompok II (2). Pada saat lain, mereka dari kelompok II berbondong-bondong pindah ke dalam kelompok I (3).

Dari tiga macam rentetan kejadian di atas, akhirnya dapat dijelaskan bahwa gen murni kelompok I adalah : Pertama, mereka yang sejak 27 Desember 1949 telah berada di dalam kelompok I. Kedua, mereka yang berasal dari kelompok II yang mendapat tugas membuka “lembaga baru” yang disediakan oleh negara /pemerintah pada lahan I.

Sedangkan gen murni kelompok II adalah : Pertama, mereka yang sejak 27 Desember 1949 telah berada di dalam kelompok II. Kedua, mereka yang berasal dari kelompok I yang memanfaatkan lahan baru yang dibuka oleh negara /pemerintah pada lahan II –dalam hal ini, misalnya ikut program transmigrasi khusus (?).

Dengan demikian : Mereka yang pada saat start awal masa transisi berada dalam kelompok I namun tidak memenuhi salah satu syarat gen murni kelompok tersebut maka, mereka tidak dapat dipandang sebagai gen murni kelompok I. Mereka inilah sebenarnya yang disebut Pegawai Negeri, dan Peraturan Pemerintah tentang pensiun layak ditetapkan kepada mereka. Gen murni kelompok I memiliki status kepegawaian yang lain /lebih tinggi. Mereka adalah Pegawai Negara bukan hanya sekedar pegawai negeri biasa.

Dengan demikian, pola waris lahan kehidupan di lahan I hanya dapat diterapkan pada Pegawai Negara tersebut dan oleh karena itu pegawai negara tidak mendapatkan pensiun. Sejalan dengan hal itu, maka, jika selama ini sebagian gajinya dipotong untuk dana pensiun maka harus dikembalikan …., kecuali jika atas kemauan sendiri yang bersangkutan ikut Taspen.

Dari situ timbul dua buah pertanyaan mendasar : Pertama, mengapa Pegawai Negeri tidak dapat mewariskan lahan kehidupannya? Pembaca yang budiman, “membuka” lahan baru tidak dapat disamakan sulitnya dengan “mengerjakan” di atas lahan yang sudah ada.

Dalam contoh yang paling sederhana, membuka lahan pertanian baru (yang dikerjakan para transmigran) jauh lebih sulit daripada menanami lahan pertanian saat lahan (baca : sawah, atau ladang) telah terbuka.

Pada yang pertama, macam kendala tak terhingga banyaknya mulai dari “kayu-kayu” yang malang-melintang tak karuan, akar-akar yang masih kokoh tertancap, teknik memindah kayu, teknik membongkar akar bercokol sampai “hewan” buas dan berbahaya, teknis menghalau hewan buas, dan sebagainya. Sedangkan pada yang kedua, kendala memang ada, dan penghalang itu hanyalah berupa teknis belaka.

Dalam konteks yang lebih dalam, bisa jadi ada yang berpendapat lain, mengisi kemerdekaan tidak lebih gampang daripada merebut kemerdekaan. Pernyataan itu benar dan tepat sepanjang “isi” yang hendak dimasukkan ke dalam “wadah” kemerdekaan belum ada. Jadi, jika “isi” sudah ada, dan “wadah” telah tersedia, lantas di mana letak sulitnya?

Masalahnya akan sangat lain, jika wadah “merdeka” sudah ada sementara “isi” yang hendak dimasukkan masih harus “mengambil” dari “sumur tetangga”, apalagi … timbanya tidak tersedia! Maka akan terasa sangat sulit. Atau mungkin, sekalipun timbanya ada. Namun, bolong.

Kedua, mengapa Pegawai Negara tidak mendapatkan pensiun? Sebagai “pemilik lahan” maka saat lahan telah diwariskan maka sudah barang pasti status kepemilikannya berpindah kepada keturunannya, atau kalau lahan kehidupannya dijual maka akan berpindah kepemilikannya kepada si pembeli. Lantas, siapa yang memberinya pensiun? negara /pemerintah? Mana mau negara /pemerintah merugi. Dalam hal ini, harus dibedakan antara hak Taspen dengan hak pensiun.

Pembaca mungkin akan mengajukan pertanyaan lain, bukankah lahan kehidupan tersebut milik negara? Pembaca memang benar adanya, jangankan lahan kehidupan. Bahkan bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara (ayat 3, pasal 33, UUD 1945).

Masalahnya, bukankah sejak awal lahan kehidupan tersebut sudah dibagi secara adil? Lahan pertanian /sawah adalah milik petani, lahan perdagangan /pasar dikuasai pedagang, lahan pendidikan /sekolah merupakan tempat mencari rezeki bagi guru, rumah sakit untuk dokter, pondok pesantren untuk para ulama, asrama /markas untuk militer, dan sebagainya.

Marilah, kita belajar kepada alam. Bagaimanapun, ikan hanya dapat hidup dengan tenang di air, burung-burung akan terbang bebas di angkasa, harimau akan menjadi raja saat di hutan, dan sebagainya. Kalaulah sesekali, mereka meninggalkan habitatnya pastilah ada sesuatu yang dicari, dan saat yang dicari telah diketemukan, bukankah mereka akan kembali ke habitat aslinya? Mengapa, manusia tidak mau belajar kepada mereka? Mereka yang tidak memiliki akal budi saja tidak merebut lahan hidup makhluk lain, mengapa manusia sebagai makhluk yang “sempurna” berebut lahan kehidupan? Salah yang mengatur ataukah salah yang diatur? Jika salah yang mengatur, berarti kesalahan ada pada sistem. Namun, jika kesalahan ada pada yang diatur, itu berarti hanya ada satu kata kunci jawaban, tamak!

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa “aparatur negara” –bukan pejabat negara– dibedakan menjadi dua macam, yaitu : Pegawai Negara dan Pegawai Negeri. Dari sini, muncul sebuah pertanyaan, siapa Pegawai Negara? dan siapa pula Pegawai Negeri?

Pegawai Negara terdiri dari dua angkatan, yaitu : Angkatan pertama adalah mereka yang pada 27 Desember 1949 telah berada dalam struktur birokrasi. Sedangkan angkatan kedua yaitu mereka yang mendapat tugas dari negara /pemerintah membuka “lembaga baru” yang disiapkan oleh negara.

Dari sini muncul sebuah pertanyaan mendasar, setelah membuka lembaga baru, apa yang dikerjakan? Setelah membuka lembaga maka yang bersangkutan berkewajiban “mengerjakan” lembaga tersebut. Berapa lama? Bukankah –misal– perang kemerdekaan saja ada masanya? Jadi, untuk membuka “lembaga baru” -pun harus ada “batas masa” –nya. Kapan dikatakan sebagai “masa membuka” dan kapan dikatakan sebagai “masa mengerjakan”.

Menurut saya, ada patokan yang dapat dipergunakan sebagai dasar perhitungan, yaitu : 1. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 6 Tahun yang telah ditetapkan oleh Presiden Suharto pada 2 Mei 1984; 2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang juga telah ditetapkan oleh Presiden Suharto sepuluh tahun kemudian, 2 Mei 1994.

Dalam hal ini, mungkin pembaca bertanya, apa hubungan antara “lembaga baru” dengan wajib belajar? Pembaca, jika makna tersurat yang dibaca maka wajib belajar memang hanya akan berlaku pada bidang pendidikan. Padahal, lahan kehidupan bukan hanya ada pada pendidikan. Namun, jika makna tersirat dapat kita tangkap maka cakupan wajib belajar tersebut sangat luas.

Misalnya, wajib belajar kesehatan, wajib belajar hukum, dan sebagainya, yang kesemuanya akan berujung pada “pembukaan lembaga baru”, misalnya: a. Pada bidang kesehatan berupa pembukaan Puskesmas baru; b. Pada bidang militer berupa pembukaan Koramil baru; c. Pada bidang pendidikan berupa universita /fakultas /sekolah baru; d. dan lain-lain.

Dengan demikian, maka “periode” untuk membuka lahan baru dapat dikelompokkan menjadi tiga periode, yaitu : Periode pertama, dimulai pada 27 Desember 1949 dan diakhiri 2 Mei 1984 (25 tahun); Periode kedua, antara 2 Mei 1984 s.d. 2 Mei 1994 (10 tahun); Periode ketiga, antara 2 Mei 1994 s.d. …

Dari ketiga periode pembukaan lahan baru, hanya periode kedua yang telah memilki batasan yang jelas, yaitu Wajib Belajar 6 Tahun. Sedangkan untuk periode pertama belum ada, begitu pula dengan yang ketiga. Untuk itu, mari, kita hitung!
Jika :
a. Periode kesatu : 27 – 12 – 1949 s.d. 2 – 05 – 1984 = 24 th. 04 bl.05 hari
Wajib Belajar yang ditetapkan p
b. Periode kedua : 02 – 05 – 1984 s.d. 02 – 05 – 1994 = 10 tahun
Waktu yang diperlukan = a + b = 34 th. 04 bl. 05 hari
Wajib Belajar 6 Tahun, 6 tahun dimisalkan q
c. Periode ketiga : 02 – 05 – 1994 s.d. …
Wajib Belajar 9 Tahun, 9 tahun dimisalkan r
Maka :
(24 th. 04 bl. 05 hari : 34 th. 04 bl. 05 hari ) x q = p
(7 : 10) x q = p

Substitusikan :
(7 : 10) x 6 = p
4,2 = p –> 4 th = p (dibulatkan)

Dengan demikian, pada periode pertama “berlaku” Wajib Belajar 4 Tahun –yang meskipun tidak pernah dikumandangkan oleh Presiden Soekarno. Tidak dikumandangkannya wajib belajar bukan berarti menafikan kewajiban untuk belajar. Bukankah, pada dasarnya wajib belajar itu seumur hidup? Jadi, komando wajib belajar tersebut hanyalah bentuk formal dari sebuah perintah.

Ini berarti “masa membuka lembaga baru” ada tiga periode serta dapat dikelompokkan sebagai berikut : Periode kesatu : 27 Desember 1949 s.d. 2 Mei 1984 masa membuka lembaga baru adalah 4 tahun; Periode kedua : 2 Mei 1984 s.d. 2 Mei 1994 masa membuka lembaga baru adalah 6 tahun; Periode ketiga : 2 Mei 1994 s.d. … masa membuka lembaga baru adalah 9 tahun. Periode ketiga ini akan berakhir, kelak pada saat pemerintah mengumandangkan adanya Wajib Belajar 12 Tahun –entah, kapan.

Dengan berakhirnya “masa membuka” maka yang bersangkutan barulah memasuki “masa mengerjakan”. Pembaca yang budiman, “Pengabdian selama masa membuka itulah yang dijadikan tiket untuk mendapatkan status sebagai Pegawai Negara”.

Bisa jadi muncul pertanyaan, bukankah selama “masa membuka” yang bersangkutan mendapatkan gaji? Dan, penulis balik bertanya, bukankah selama tanah garapan belum menghasilkan –dalam konteks serupa– para transmigran juga mendapatkan biaya hidup dari negara /pemerintah? Dan, bukankah sesudah itu, lahan pertanian /tanah garapan tersebut menjadi milik mereka?

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negara angkatan kedua tersebut aterdiri dari tiga gelombang, yaitu :

a. Gelombang pertama, periode 27 Desember 1949 s.d. 2 Mei 1984. Misalnya, pada lembaga x adalah : (1) Mereka yang mendapat tugas membuka lembaga x dan mampu bertahan ≥ 4 tahun; (2) Mereka yang mendapat tugas di lembaga x sebelum lembaga tersebut genap berusia 4 tahun dan bertahan ≥ 4 tahun.

b. Gelombang kedua, periode 2 Mei 1984 s.d. 2 Mei 1994. Misalnya, pada lembaga y adalah : (1) Mereka yang mendapat tugas membuka lembaga y dan mampu bertahan ≥ 6 tahun; (2) Mereka yang mendapat tugas di lembaga y sebelum lembaga tersebut genap berusia 6 tahun dan bertahan ≥ 6 tahun.

c. Gelombang ketiga, periode 2 Mei 1994 s.d. … Misalnya, pada lembaga z adalah :
(1) Mereka yang mendapat tugas membuka lembaga z pada periode ini dan mampu bertahan ≥ 9 tahun; (2) Mereka yang mendapat tugas di lembaga z sebelum lembaga tersebut berusia 9 tahun dan bertahan ≥ 9 tahun.

Dengan pola seperti terurai di atas maka akan terjaring Pegawai Negara yang sampai saat ini “keberadaan dan pengertiannya masih tumpang tindih” dengan Pegawai Negeri. Pegawai Negara inilah sebenarnya gen murni birokrasi (rakyat birokrasi).

Dari sini timbul pertanyaan, apakah ini bukan merupakan perlakuan diskriminatif terhadap sesama aparat? Perlu dicatat bahwa tidak semua Pegawai Negeri bersedia untuk mengemban misi membuka lembaga baru. Jadi, mirip saat revolusi, tidak semua rakyat bersedia mengangkat senjata, yang berkolaborasi dengan musuh banyak, yang skeptis juga banyak.

Hal ini dikarenakan beberapa faktor. Pertama, lembaga baru pada umumnya terletak di daerah yang relatif sulit dan belum terjangkau “kemajuan”. Kedua, lembaga baru masih sarat dengan kekurangan. Ibarat tumbuhan, mereka adalah lumut yang masih harus menghancurkan batuan. Ibarat lahan pertanian, mereka masih harus mencetak sawah baru, menyiapkan pematang, membuat saluran irigasi, mendirikan dangau, dan sebagainya. Padahal, pada saat yang bersamaan, lembaga baru tersebut juga harus memberikan pelayanan kepada publik. Dengan kata lain, ke bawah membangun basic dan ke atas memberikan servis. Kondisi seperti ini jelas sangat tidak menarik. Sungguh berbeda dengan lembaga yang sudah memiliki basic, pengelola lembaga ini hanya tinggal melanjutkan perjuangan pendahulu lembaga tersebut dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Dengan berakhirnya “masa membuka” maka dengan sendirinya lembaga tersebut memasuki “masa mengerjakan”. Dengan demikian, sebagai contoh, seandainya si fulan TMT 1 April 1985 mendapat tugas di sebuah lembaga yang didirikan pada 1 Agustus l984 dan ia bertahan sampai tujuh tahun maka : a. 1 April 1985 s.d. 30 Maret 1991 adalah “masa membuka” –6 tahun; b. 1 April 1991 s.d. 30 Maret 1992 adalah “masa mengerjakan” –1tahun

Sekali lagi, “masa membuka” itulah tiket untuk mendapatkan kursi sebagai Pegawai Negara. Padahal, menjadi Pegawai Negara berarti pemilik lahan “infra struktur” di dalam negara. Urusan di lembaga mana, bidang apa, di mana, semua itu tergantung pada profesionalis masing-masing. Sebab, bisa saja mereka ada pada dunia militer, dan bisa juga ada di dunia sipil. Mereka adalah sel dari sebuah tangan negara.

Sedangkan Pegawai Negeri adalah alat dari sebuah tangan negara. Jadi, Pegawai Negara merupakan bagian dalam dari struktur negara itu sendiri. Sedangkan Pegawai Negeri merupakan alat negara (bagian luar struktur negara). Dari itu, status kepegawaian di antara keduanya selayaknya berbeda, yang pertama lebih tinggi dari yang kedua, oleh karena itu hak merekapun berbeda.

Dengan begitu, kelak : (1) Jika keturunan Pegawai Negara akan masuk ke dalam struktur, tidak ada yang dapat menghambatnya, sepanjang orangtuanya telah mengundurkan diri –seperti anak petani mengerjakan sawah orangtuanya. Dan, ini tergantung pada keahlian keturunan Pegawai Negara tersebut. Disitulah akan terbukti kebenaran bahwa pahlawan berjuang sampai tetes darah yang terakhir; (2) Jika ada keturunan pendiri “lahan kehidupan” yang karena satu dan lain hal tidak dapat mencari nafkah, maka yang bersangkutan masih dapat membiayai hidupnya dengan warisan leluhurnya. Dengan demikian, kehormatan dia dan kehormatan leluhurnya dapat terjaga. Nah, disitulah bukti nyata dari ucapan, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai jasa pahlawannya”

Mengingat ada dua angkatan Pegawai Negara dengan dua medan juang yang berbeda bobot perjuangannya –yang pertama mengangkat senjata menghalau penjajah, yang kedua mengangkat kapur tulis menghalau kebodohan /mengangkat jarum suntik menghalau penyakit /mengangkat palu menghalau ketidak-adilan, dsb. –maka adalah wajar jika penghargaan yang mereka terima pun berbeda. Saham generasi pertama lebih tinggi daripada generasi kedua, di sana ada darah dipertaruhkan. Konsekuensi dari perbedaan besar saham mereka adalah adanya perbedaan besar pokok gaji mereka.

Dengan melihat pokok gaji seorang Pegawai Negara, maka akan terlihat seberapa besar “saham” yang telah ditanamkan leluhurnya. Yang jelas, sebagai pemilik lahan, Pegawai Negara itulah yang berhak untuk menentukan siapa yang layak untuk duduk pada sebuah jabatan struktural. Peluang ini, tentu saja akan terbuka lebar bagi yang memiliki “saham” besar. Dalam sebuah “perusahaan” hal semacam itu wajar terjadi. Namun dalam hal “negara” maka manjadi tidak wajar. Di situlah perlunya dewan penasihat. Oleh karena itu, jika memungkinkan, hendaknya dewan ini benar-benar terisi oleh para profesional.

Pola ini akan menggiring Pegawai Negara untuk “tahu diri”. Ada tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik leluhur. Sebagai pemilik lahan, mereka akan dituntut untuk mengoptimalkan mutu perjuangan yang telah dirintis oleh leluhurnya. Kemunduran mereka tak ubahnya mencoreng nama baik leluhurnya sendiri.

Bagi Pegawai Negeri, modal mereka hanya berupa keahlian, sementara keahlian semacam yang mereka miliki itu, di luar struktur birokrasi, luar biasa banyaknya. Mereka tidak pernah menanamkan sahamnya. Oleh karena itu, jangan macam-macam, jangan nakal-nakal dalam bekerja, tahu dirilah!!

Dari sini muncul pertanyaan, siapa Pegawai Negara dan siapa Pegawai Negeri itu? Pegawai Negara dapat berada di jalur sipil dan dapat juga berada di jalur militer. Selanjutnya, untuk memudahkan pembahasan, mereka yang berada di jalur sipil disebut Aparatur Negara Sipil (ANS), sedangkan yang berada di jalur militer disebut Aparatur Negara Militer (ANM).

Sedangkan Pegawai Negeri pun ada dua macam, yang satu berada pada jalur sipil, untuk selanjutnya disebut Pegawai Negeri Sipil (PNS). Satunya lagi berada di jalur militer dan untuk selanjutnya disebut Pegawai Negeri Militer (PNM).

ANS dan PNS dapat tersebar di seluruh perangkat birokrasi sipil di negara ini, dari level terendah sampai tertinggi. Sedangkan ANM maupun PNM bisa berada pada ketentaraan maupun kepolisian. Jadi, perbedaan antara pegawai negara dengan pegawai negeri hanya status ke-”pegawaian”-nya. Oleh karena beda status, maka akan berbeda pula haknya dan kewajibannya.

Pegawai Negara (ANS dan ANM) angkatan pertama telah purna tugas, angkatan kedua pun mulai menyusul. Satu persatu, mereka mundur dari medan juang karena faktor usia. Masalahnya, siapakah ahli waris dari Pegawai Negara?

Mereka adalah semua anak /keturunan yang sah dengan jumlah yang sesuai dengan peraturan kala itu. Dengan demikian, ada dua kelompok besar, yaitu : Pertama, mereka yang belum terkena peraturan 2 (dua) orang anak. Kedua, mereka yang sudah terkena peraturan 2 (dua) orang anak.

Maka dari itu, pada segmen pertama masa transisi, F1 /F11 /Fn dari pegawai negara tersebut harus dicari dan didata. Pada segmen kedua, mereka akan dilatih dan dibimbing dengan intensif. Merekalah pewaris sah dari lahan kehidupan yang telah dibangun orangtua mereka. Dalam hal ini, kedudukan Pegawai Negeri (baik PNS maupun PNM) sebagai wali –“anak” yang belum cukup umur.

Sedangkan pada segmen ketiga, mereka mulai magang, dan untuk selanjutnya menerima “lahan kehidupan” warisan pendahulunya. Kalaupun mereka canggung di awal-awal masa pasca transisi itu adalah hal yang wajar, mereka terlalu lama terlunta-lunta di “luar sana”. Adalah menjadi tugas kita semua –khususnya para wali–“membimbing” mereka.

Dengan masa magang yang cukup, penulis rasa, mereka siap untuk masuk dalam barisan dan mampu menyesuaikan langkah dengan barisan yang telah ada.

Pertanyaannya, di mana posisi Pegawai Negeri saat pasca transisi? Pembaca yang budiman, dengan jiwa ksatria, seandainya mereka berada pada jabatan struktural, maka tidak ada kata lain selain mundur. Kursi yang mereka duduki ternyata milik orang lain. Kecuali, jika keahliannya masih diperlukan karena sangat spesifik.

Dari sini terlihat betapa sangat pentingnya memberi kesempatan tumbuh kepada birokrasi, baik secara infra struktur (aparatur) maupun secara struktur (kelembagaan) pun juga terlihat betapa tingginya negara memberikan penghormatan kepada para pendahulunya yang telah merintis lahan kehidupan. Jadi, tidak sekedar ucapan “Terima kasih, Pahlawan –Setelah itu, pergilah karena aku mau tempatmu!”.

Sesungguhnya, telah cukup lama tuan berdiri di depan pintu. Mereka melihat dengan mata telanjang perilaku anak tetangga yang ”pencilakan” di rumahnya.
Saya sempat berpikir, ”Apakah Anda adalah tuan yang saya tunggu?”
Wallahualam.

Tentang Sang Nata Sugiarno

Sang Nata Sugiarno bukan siapa-siapa ...
Pos ini dipublikasikan di Noto Lahan Kehidupan dan tag , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Tandai permalink.