43. Dewan Agama Indonesia, Harus

Dewan Agama Indonesia, Harus

Jika membilang diawali dari satu –kecil, maka akan diakhiri dengan satu –besar. Jika pembelajaran warna hidup berbangsa dan bernegara diawali dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa” pula peserta didik mengakhiri masa belajarnya. Dengan berakhir masa belajar pada jenjang pendidikan formal, berarti kembali ke tengan masyarakat. Kembali ke masyarakat, berarti masuk ke pendidikan “umum” nasional

Ini berarti, prisma kedua yang harus dipasang oleh pendidikan adalah ilmu yang berdasarkan pada moral transedental, sebab hanya ilmu tersebut yang dapat membeningkan seluruh ilmu di mayapada ini. Dengan demikian, prisma kedua tersebut adalah ajaran agama. Pendidikan agama harus dipahami, diyakini, dan untuk diamalkan sesuai dengan kemampuan dan keyakinan agama yang dianutnya.

Dengan demikian, pada level terakhir pendidikan nanti –Pendidikan Nasional Indonesia– negara harus mampu meluruskan pandangan-pandangan yang keliru, dengan kata lain, Pendidikan Nasional Indonesia harus mampu menyeimbangkan “ warna” pada diri peserta didiknya.

Bahwa pada akhirnya ada kecondongan hati pada salah satu “warna” itu sudah alami. Adalah hal sangat mustahil menyukai “semua warna”. Namun setidaknya, peserta didik memiliki bekal yang cukup sehingga kelak tidak memandang rival kepada yang berseberangan dengannya. Itu teorinya, berhasil atau tidaknya berpulang pada niat masing-masing. Bukankah, sebagus apapun bingkai yang dipasang, fokus pandangan akan tetap jatuh ke pusat bingkai?

Penulis percaya bahwa untuk menambah jam pelajaran agama dalam pendidikan (baca : sekolah) itu tidak gampang, harus ada terobosan baru. Mereka yang berkeberatan akan mengajukan berderet-deret argumen Dari pandangan bahwa agama merupakan urusan individu –hak asasi– sampai dengan parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman yang diwujudkan dalam bentuk pengamalan –yang ikhlas. Padahal, pada dasarnya, mereka (!) sangat berkepentingan dengan semakin dangkalnya tingkat pemahaman agama bangsa ini.

Mereka sangat berkepentingan dengan tumbuhnya tunas-tunas bangsa yang asing dengan ajaran agamanya. Padahal, mayoritas penduduk negeri ini adalah Muslim. Oleh karena itu, jangan heran jika ada lembaga pendidikan –negeri– yang sampai belasan tahun tidak memiliki Guru Agama, dalam arti formal. Beruntung, pendidik pada lembaga tersebut seagama dengan peserta didik, dan masih beruntung pula ada tokoh-tokoh agama setempat yang peduli.

Jika tidak, apa gerangan yang terjadi? Dalam hal ini, penanggung jawab pendidikan dapat mengajukan sederet alasan seperti pelajaran alasan yang mereka terima dari atasan mereka, dan atasan mereka pun akan mengajukan deretan alasan lagi seperti deretan alasan yang mereka terima dari atasannya lagi, dan akhirnya, siapa yang berada di balik itu semua? Muara dari semua jawaban ada pada sistem pendidikan itu sendiri.

Bisa jadi pembaca beranggapan bahwa generalisasi yang penulis paparkan di atas keliru, tidak tepat, atau tanpa dasar. Tapi, dari banyak kejadian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa agama hanya dijadikan sarana untuk mencari dukungan saat yang bersangkutan membutuhkan dukungan, agama hanya dijadikan benteng terakhir saat mereka terjepit, saat tumbang dari kekuasaan di depan mata, atau malah saat nyawa sudah sampai di batang tenggorok.

Mereka baru sadar dan baru berlindung pada baju agamanya dan peduli pada kewajibannya. Mereka lupa bahwa selama berkuasa, politik belah bambu telah mereka praktekkan, sebagian kecil diangkat dan selebihnya diinjak. Lihat saja, mereka yang komitmen terhadap ajaran agamanya malah dituduh sebagai sok alim oleh kanan-kiri, ektrem oleh penjajah Belanda, sampai dengan stempel teroris oleh polisi dunia dan kawan-kawannya.

Padahal, sejarah membuktikan bahwa tanpa turun tangannya mereka yang “sok alim”, yang “ekstremis”, dan yang “teroris” maka negara ini belumlah merdeka dan kaum penjajah tetap bercokol di negara ini. Memang, dari masa ke masa, secara materi terjadi pergantian individu. Tetapi, kita harus selau ingat bahwa populasi mereka sama, komunitas mereka sama, mereka adalah umat beragama.

Dari situ timbul pertanyaan, umat agama yang mana? Bukankah ada enam macam agama yang diakui sah berlaku di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buda, dan Khong Hu Chu lantas yang mana?

Dalam hal ini, kita harus realistis. Jika komunitasnya kecil, populasinya kecil maka kontribusi yang diberikan juga kecil, dan cakupannya pun kecil, begitu pula sebaliknya. Kondisi seperti itu sudah sesuai dengan hukum alam, yang kecil akan menggunakan ruang kecil, dan yang besar akan membutuhkan ruang lebih besar. Kalau pada akhirnya ruang gerak yang mereka gunakan sama luasnya, maka di situ ada keserakahan dari yang kecil dan ada faktor luar yang mengakibatkan ketidakberdayaan pada yang besar.

Dalam masalah yang peka ini, kita harus menggunakan mata bening dengan hati jernih. Menghilangkan prasangka buruk dengan mau secara suka rela melepaskan kepentingan pribadi atau kelompok. Harus diakui, kontribusi yang diberikan oleh umat Islam terhadap negara ini jauh lebih besar daripada umat lain. Jumlah mereka sebagai mayoritas jelas merupakan sebuah modal kelebihan sepanjang tidak keliru dalam mengelolanya, sebaliknya jika salah dalam pengelolaan maka akan menimbulkan masalah yang besar pula.

Dalam hal ini, penulis rasa tidak pada tempatnya untuk membahas hal tersebut. Oleh karena itu, rasa saling pengertian dengan mengalah sedikit untuk tujuan bersama yang jauh lebih besar sangat diperlukan. Adapun tujuan bersama tersebut adalah membangun Indonesia yang satu, yang adil, yang aman serta damai, dan cita-cita mulia yang lain.

Dengan kondisi seperti itu maka pikiran, tenaga, dan dana yang harus umat Islam keluarkan juga menjadi jauh lebih besar. Apalagi, selain dana wajib sebagai warga negara yang berupa pajak, bagi umat Islam yang mampu juga masih harus mengeluarkan zakat. Dengan demikian –langsung atau tidak langsung, umat Islam akan “bayar” dua kali untuk hidup di bumi yang bernama Indonesia ini, sedangkan umat lain cukup satu kali.

Dari gambaran di atas terlihat bahwa umat Islam sudah mensubsidi negara. Padahal, apa yang penulis paparkan di atas barulah berupa nilai kasar yang berupa frekuensi –cermin kesetiakawanan sosial nasional. Bisa dibayangkan seandainya dua kali itu merupakan angka yang sebenarnya. Oleh karena itu, sangat wajar jika hendak memperbaiki tempat ibadah saja –di antara mereka– ada yang harus tengadahkan kaleng di pinggir jalan dari pagi hari sampai sore hari …. Jadi, bukan salah mereka!

Bisa jadi, dalam hal ini, Anda berpendapat bahwa bukankah zakat berputar pada kalangan umat Islam sendiri? Pendapat itu memang benar adanya. Tetapi, bukankah pajak yang mereka bayar itu akan dipakai oleh negara untuk belanja negara dan pengguna negara ini bukan hanya umat Islam saja? Jadi, pemanfaatan pajak tanpa memandang agama mereka lagi.

Kondisi seperti itu, jelas merupakan ketidakadilan sosial sebuah sistem, sebab pada akhirnya yang memanfaatkan adalah negara –baik langsung maupun tidak langsung. Sistem seperti itu, menurut penulis– merupakan sebuah pola pemiskinan yang sistematis dan sangat terselubung oleh negara kepada rakyatnya.

Dari sini timbul pertanyaan, untuk apa negara memiskinkan rakyatnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mundur ke situasi pra kemerdekaan.
Perhatikan kronologi berikut ini:
1. 22 Juni 1945 Panitia sembilan menghasilkan Piagam Jakarta. Kompromi politik yang bernama Piagam Jakarta ini adalah “benang pertama” –benang putih– yang dihasilkan oleh para petinggi nasional, pendiri negara.
2. 7 Agustus 1945 PPKI terbentuk.
3. 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
4. 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang mengagendakan pertemuan dimulai pukul 09.30, ternyata sampai pukul 11.30 belum juga dimulai. Apa yang terjadi dalam dua jam tersebut itu ternyata sesuatu yang amat penting bagi sejarah konstitusi Indonesia. Hatta menuturkan bahwa petang hari 17 Agustus 1945, seorang apsir Angkatan Laut Jepang datang padanya, dan mengatakan bahwa orang-orang Protestan dan Katholik dalam kawasan opsir tersebut keberatan sangat atas anak kalimat Islami dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Karena begitu serius rupanya, sebelum sidang dimulai saya ajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Hasan dari Sumatera mengadakan suatu rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu. Supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kita mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dengan menggantinya dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Sehubungan dengan peristiwa tersebut, Prawoto Mangkusasmito menyampaikan catatan sebagai berikut : Reaksi positif Teuku Hasan atas usul perubahan tersebut dapat dipahami, karena dia sama sekali tidak tergolong kelompok nasionalis Islami. Sedangkan H.A. Wahid Hasyim tidak hadir dalam pertemuan 18 Agustus 1945 itu karena dia sedang dalam perjalanan ke Jawa Timur. Sementara itu, Kasman Singodimedjo, yang menjadi anggota baru sebagai tambahan, menerima undangan baru pada pagi itu dan dapat dimengerti bila dia sama sekali tidak siap untuk berurusan dengan masalah tersebut. Jadi—seluruh tekanan psykologis tentang hasil atau tidaknya penentuan Undang-Undang dasar terletak di atas pundak Ki Bagus Hadikusumo, sebagai satu-satunya exponen perjuangan Islam pada saat itu. Sangat penting untuk dicatat , bahwa hanya empat orang penandatangan Piagam Jakarta yang ditunjuk dan dipilih sebagai anggota Panitia Persiapan, yaitu: Soekarno, Hatta, Subardjo, dan Wahid Hasyim. Karena, Wahid Hasyim –satu-satunya penandatangan dari pihak Islam yang dapat diangkat menjadi anggota Panitia Persiapan– sedang ke Jawa Timur maka praktis hanya tinggal tiga orang penandatangan Piagam Jakarta yang terlibat dalam perubahan penting yang menghilangkan kalimat Islami dari Pembukaan Undang-Undang dasar 1945, ketiga-tiganya dari kelompok nasionalis sekuler Perubahan tersebut tentu saja diterima dengan sepenuh hati oleh kaum nasionalis sekuler dan sungguhpun kecewa, kelompok nasionalis Islami menunjukkan toleransinya. Lebih-lebih dengan adanya janji Soekarno saat mengambil alih pimpinan. (Al- Muslimun, 1985, No. 179 : 60)

Singkatnya, hasil pertemuan sidang PPKI sebagai berikut : 1. Kata “Mukadimah” diganti dengan kata “Pembukaan”; 2. Tujuh kata dalam Piagam Jakarta dihilangkan; 3. Pasal 6, “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam”, kata-kata “dan beragama Islam” dicoret. 4. Pasal 29, “Negara berdasarkan kepada Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk -nya diganti dengan “Negara berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan hilangnya tujuh kata itu, kaum nasionalis sekuler mempunyai hutang sejarah kepada kaum nasionalis Islami. Islam mengalah, Pancasila mulai tampil memimpin negeri. Pancasila adalah “telur kedua” –benang merah– yang dihasilkan oleh kaum nasionalis negara, petinggi pendiri negara ini.

Sepuluh tahun kemudian, yaitu sesudah pemilihan umum pertama tahun 1955, di bawah payung UUDS 1950, kembali Pancasila dan Islam bergumul pada pelataran konstitusional, dalam Dewan Konstitutuante. Sekalipun seru, Konstituante baru dapat menyelesaikan 90% dari tugasnya saat Dekrit Presiden, 5 Juli 1959 (A. Syafii Maarif, 1993 : 198)

Saya tidak hendak menceritakan pasang surut Pancasila sebagai dasar negara, karena memang tidak ada relevansinya dengan maksud dibuatnya tulisan ini. Yang jelas, dasar negara tersebut telah menghasilkan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini. Dengan kata lain, benang merah –hukum merah– telah menetas dan bahkan beranak pinak. Sebagai produk hukum, semua bersifat mengikat. Dalam kurun waktu yang panjang itu terjadi berbagai persoalan melanda, misal : krisis keamanan –DI/TII (1948), PRRI/Permesta (1958), RMS (1950), GAM, dsb., krisis politik (1965), krisis moneter (1997), kisis kepercayaan, krisis jati diri atau lebih lengkap biasa disebut krisis multi dimensi.

Dari sini timbul pertanyaan sederhana, mengapa? dan muara dari jawabannya adalah pemegang amanah tidak dapat menunaikan amanah yang dipegangnya. Pemegang amanah tersebut tahu bahwa hukum di bawah naungan Pancasila dapat disiasati, semua bisa diatur. Bukankah pembuat hukum tersebut adalah mereka (baca : manusia) sendiri?

Oleh karena itu, jangan heran, jika hukum menjadi tumpul pada saat berhadapan dengan tahta, uang, senjata, atau segala sesuatu yang memiliki akses kekuasaan. Ironisnya, hukum menjadi sangat tegak saat berhadapan dengan yang kecil, lemah, atau yang semakna dengan itu. Jadi, sejatinya hukum yang mereka buat itu hanya diperuntukkan bagi rakyat yang lemah.

Padahal, posisi lemah akan ditempati oleh mayoritas penduduk negeri ini, dan mayoritas penduduk negeri ini adalah Muslim. Jadi, hukum yang mereka buat itu pada galibnya memang untuk mengatur umat Islam, dengan kata lain, umat Islam menjadi obyek hukum. Mereka belum menjadi subyek hukum.

Jadi, sebenarnya … penghilangan tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut adalah tikaman pertama teman seperjuangan. Sedangkan Dekrit Presiden yang terkenal itu adalah tikaman kedua dari seorang penguasa kepada umat Islam. Dari sini timbul pertanyaan sederhana, mengapa? jawabnya pun sederhana, sebab pada awalnya, semua pasal-pasal dalam UUD 1945 memang diperuntukkan menopang Piagam Jakarta, bukan untuk menopang Pancasila. Bukankah menurut Matematika, jika langkah pertama diubah maka akan “mengubah” seluruh langkah selanjutnya dan hasil akhir?

Islam sebagai agama, telah membekali dirinya sendiri dengan hukum. Hukum Islam sudah sangat lengkap. Padanya terdapat aturan yang sempurna, bahkan sangat sempurna, karena pembuat hukum Islam adalah Sang Maha Pencipta sendiri, pencipta manusia. Ahli fikih Islam dapat menguraikan lebih luas, lebih rinci, dan lebih jelas. Sebagai hukum positif, Islam bersifat mengikat terhadap siapa yang menganutnya.
Dengan terkondisikannya umat Islam dalam posisi lemah, maka akan memudahkan pihak lain (yang juga atas jasa kaum orientalis) datang sebagai pahlawan untuk membantu. Mereka bak dewa penolong datang membantu musafir yang kehausan di padang pasir, mulai dalam bentuk makanan; melayani para transmigran seperti yang diberitakan Mingguan Hidup, No. 16/ 17, 15-22 April 1984 (Al-Muslimun, 1984), beasiswa, sampai dengan pinjaman lunak tuan besar IMF atau tuan besar yang lain. Bantuan tersebut sebenarnya adalah sembilan puluh sembilan bungkus manis terhadap satu maksud mereka yang sesungguhnya.

Bukankah pada setiap bantuan tersedia perangkap yang akan menghilangkan pertumbuhan ekonomi dan integritas nasional seperti yang pernah disinyalir oleh M. Amin Rais? (1994 :89) Mereka sangat ahli dalam membungkus satu kebusukan dengan sembilan puluh sembilan macam kebaikan. Dan, kebusukan tersebut sungguh-sungguh akan menghapus tandas seluruh kebaikan mereka saat tersingkap.

Perlu diingat, musuh utama kaum kolonialis adalah Islam (ingat dendam barat akibat perang salib). Mereka memelihara dengan baik naluri untuk menguasai, sedangkan Islam mengajarkan kemerdekaan.

Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim maka tidak ada pilihan lain, penghancuran peradaban Indonesia dengan segala cara, dan itu artinya sebuah penjajahan haruslah dilaksanakan, dengan tangan sendiri (penjajahan primitif) atau dengan penjajahan internal, pinjam tangan bangsa Indonesia sendiri (penjajahan modern). Penjajahan model kedua ini lebih aman bagi mereka, lebih efektif, dan juga akan lebih menguntungkan.

Sampai pada titik ini, misi kaum orientalis berhasil dengan nyaris sempurna, dan ini tidak lepas dari hasil pendidikan nasional. Pendidikan Nasional tidak mampu membangun secara optimal prisma bening ke dua. Prisma bening hanya muncul dalam pelajaran agama yang sangat kecil prosentasenya. Selebihnya, siswa maupun “siswa” mencari sendiri di kegiatan keagamaan di lingkungan sekolah atau di luar sekolah.

Pendidikan, sekalipun mengklaim bertujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya, pada kenyataannya, lebih menekankan pada aspek kognitif –intelektual (IQ)– sedangkan aspek afektif dan spirituial – perasaan dan keagamaan (EQ dan SQ) kurang. Pendidikan kering jika hanya mengejar target kurikulum. Pendidikan lupa bahwa sekalipun IQ tinggi jika tidak dibentengi dengan EQ dan SQ yang memadai akan menghasilkan manusia pandai yang “nakal”. Kondisi semacam itu, jelas sangat berbahaya.

Oleh karena itu, pada masa pasca transisi, institusi agama harus ditarik keluar dari payung pemerintah, maupun lembaga tinggi negara yang lain. Agama terlalu agung untuk bernaung pada payung itu. Ini berarti agama berdiri sendiri sebagai badan (dewan). Pada level nasional –yang setara dengan lembaga tinggi negara– ini akan diisi oleh tokoh umat beragama dengan komposisi berimbang. Mereka akan duduk semeja.

Dari situ muncul pertanyaan, bukankah tokoh agama yang tertarik pada “politik” pemerintahan (negara) telah tersebar pada berbagai partai politik. Partai politik yang mana?

Dalam hal ini, kita harus membedakan antara partai agama dengan agama partai –sekalipun muaranya sama. Partai agama adalah partai politik yang membawa simbul-simbul agama tertentu ke dalam partai, simbul agama tersebut dimaksudkan sebagai tanda adanya keterikatan partai tersebut dengan agama tertentu sehingga mudah dikenali, sekalipun oleh awam. Jadi, di sini posisi simbul menjadi sangat penting. Sedangkan agama partai adalah azas yang dianut oleh sebuah partai politik. Dengan melihat azas partai, akan terlihat isi partai, apakah itu Nasionalis Islami, nasionalis sekuler, atau sosialis. Jika azas yang digunakan adalah x maka akan di kelompokkan sebagai golongan x, dan dalam perkembangan selanjutnya, bisa jadi azas partai tersebut tidak hanya satu, semuanya tergantung pada misi apa yang akan dipersembahkan pada negeri ini.

Di samping itu, kita hendaknya juga ingat bahwa pemuka-pemuka tiap agama juga telah mengkristal. Suara mereka, fatwa mereka sangat diharapkan /diperhatikan untuk dilaksanakan oleh umat. Dengan demikian, sungguhpun tujuan mereka “sama”, harus ada pemilahan medan juang antara daerah pemuka agama dengan daerah partai politik berbasis agama.

Maka dari itu, Dewan Agama Indonesia akan menjadi wadah bagi : Majelis Ulama Indonesia, Wali Gereja Indonesia, Dewan Gereja Indonesia, Parisada Hindu Darma, Walubi, dan lainnya. Pada dewan agama itulah para pemuka agama duduk semeja. Dalam hal ini, mereka bukan untuk berdoa bersama seperti yang akhir-akhir ini sering kita dengar. Sebagai pemuka umat beragama, mereka berkewajiban memberikan timbangan wahyu terhadap semua keputusan majelis teringgi.

Dewan Agama Indonesia ini sudah selayaknya diisi dengan komposisi yang berimbang, sesuai dengan prosentase agama penduduk Indonesia. Dewan Agama Indonesia inilah kelak yang menjadi elemen moral bagi MPR, karena padanya melekat hak menolak keputusan majelis yang dirasa merugikan umat beragama. Sedangkan bidang “pemerintahan agama”akan diisi oleh partai agama mayoritas komunitas umat beragama (baca : penganut agama terbanyak) di sebuah daerah teritorial, di sinilah tempat perjuangan partai agama itu.

Dengan demikian, dalam Noto Agama pada :
Teritorial x
Mayoritas penganut agama y
Maka pada teritorial x harus ada pemerintah agama y

Dengan demikian, pada teritorial x dengan mayoritas penganut agama y di situ akan ada departemen agama y. Dengan demikian, tidak ada departemen agama abu-abu. Agama yang suci harus dikembalikan kesuciannya.

Dengan pola seperti di atas pada gilirannya nanti akan terlihat, umat mana yang seharusnya tampil sebagai pemimpin umat beragama. Juga akan terlihat umat mana sebenarnya yang merupakan rahmat bagi negeri, dan umat mana sebagai pembawa laknat bagi negeri. Pun juga akan terlihat, umat mana yang “nakal” dalam usaha penyebaran agamanya.

Dengan demikian, butir ajaran demokrasi bahwa keputusan –dalam hal ini kepemimpinan– diambil dari suara terbanyak dibuktikan. Hanya dengan melihat hasil sensus penduduk maka akan dengan mudah akan didapat penganut agama mayoritas pada suatu wilayah teritorial di negera ini.

Sebagai catatan, cepat atau lambat, prisma bening kedua haruslah dibuatkan agar ketika masuk lembaga pendidikan peserta didik dalam keadaan polos (karena belum mengerti) dan setelah keluar kembali polos (karena mengerti). Ingat, polos tidak identik dengan tolol. Tanpa ada maksud menggurui, prisma bening kedua tersebut adalah dasar negara INDONESIA yang ada di seberang Jalan Indonesia, indonesia.
Wallahualam.

Tentang Sang Nata Sugiarno

Sang Nata Sugiarno bukan siapa-siapa ...
Pos ini dipublikasikan di Noto Agama dan tag , , . Tandai permalink.