44. NOTO PENGUASA

44. Noto Penguasa

Me- Noto Penguasa? Apakah penguasa masih kurang tata hingga harus ditata? Padahal, latar belakang pendidikan para penguasa sudah tinggi-tinggi, gelar mereka pun sudah panjang-panjang… Apalagi, belinya ke luar negeri, harus naik kapal. Ah, yang benar saja … Jika Anda mempunyai anggapan seperti itu, saya maklum, semaklum-maklumnya. Sebab, saya memang bukan siapa-siapa, saya sedang melanjutkan mimpi saya tentang INDONESIA … Jadi, maafkan jika saya kurang ajar …
————
Berdasarkan pemetaan nusa –lihat Noto Nusa (ntara), akhirnya dapat ditelusuri satuan-satuan penguasa pada setiap wilayah tersebut. Satuan-satuan penguasa tersebut secara keseluruhan pernah ada, dan sebagian masih terpakai, sebagian tumpang tindih pengertiannya, dan hanya sebuah satuan penguasa yang benar-benar baru, yaitu Gubernur Madia.

Dalam hal ini, sebagai contoh, jika Presiden menjadi satuan pertama pada noto penguasa eksekutif dalam bidang pemerintahan, maka akan ada 10 satuan penguasa eksekutif yang bernaung di bawahnya. Penguasa eksekutif di bawah presiden ada sepuluh tingkatan.

Perhatikan urutan person “kepala eksekutif” berikut ini: 2. Gubernur Jendral: Bagian Negara (bukan negara bagian!); 3. Gubernur Madia :Wilayah; 4. Gubernur : Provinsi; 5. Residen: Karesidenan; 6. Bupati : Kabupaten; 7. Wali kota : Kota; 8. Wedana : Kawedanan; 9. Camat : Kecamatan; 10. Petinggi : Desa; 11. Lurah: Kelurahan

Dengan pola seperti tersebut di atas serta dikaitkan dengan “ajaran” sistem bilangan maka pertumbuhan struktur organ negara /pemerintahan akan terpola 1  10  100  10000 dan seterusnya, mengikuti pola bilangan.

Sudah saatnya, politik belah bambu ditinggalkan! Pertumbuhan birokrasi akan sangat mengurangi bahkan menghambat pembusukan birokrat, dan itu sangat penting bagi sebuah negara yang sedang tumbuh /berkembang untuk mendapatkan bentuk ideal. Keteraturan ini sangat diperlukan dalam memerintah rakyat /menata bangsa.

Dari konsep di atas, apabila ditarik ke dalam konteks pendididikan, sebagai contoh lain, maka susunan person penguasa edukasi akan terlihat sebagai berikut. Jika Guru Pendidikan Nasional adalah jabatan struktural edukasi pertama dan utama (baca : tertinggi) maka jabatan struktural edukasi berikutnya akan menjadi : 2. Guru Pendidikan Bagian: Bagian; 3. Guru Pedidikan Wilayah : Wilayah ; 4. Guru Pendidikan Provinsi: Provinsi; 5. Guru Pendidikan Karesidenan: Karesidenan; 6. Guru Pendidikan Kabupaten: Kabupaten; 7. Guru Pendidikan Kota : Kota; 8. Guru Pendidikan Kawedanan: Kawedanan; 9. Guru Pendidikan Kecamatan: Kecamatan; 10. Guru Pendidikan Desa: Desa; 11. Guru Pendidikan Kelurahan: Kelurahan (Kelak, di INDONESIA yang ada di sebarang Jalan Indonesia, indonesia … pada Guru Pendidikan Kelurahan itulah terdapat kewenangan mengangkat guru di sekolah dasar. Pada Guru Pendidikan Desa itulah terdapat kewenangan mengangkat guru SLTP, dst. Dengan pola seperti itu, tidak ada tempat bagi sarang laba-laba)

Contoh lain lagi, untuk institusi pemerintah militer, maka jika Komando Pertahanan dan Keamanan Nasional adalah satuan pemerintah militer yang pertama dan “utama” maka satuan pertahanan dan keamanan negara berikutnya adalah: 2. Komando Pertahanan dan Keamanan Bagian; 3. Komando Pertahanan dan Keamanan Wilayah; 4. Komando Pertahanan dan Keamanan Provinsi; 5. Komando Pertahanan dan Keamanan Karesidenan; 6. Komando Pertahanan dan Keamanan Kabupaten; 7. Komando Pertahanan dan Keamanan Kota; 8. Komando pertahanan dan Keamanan Kawedanan; 9. Komando Pertahanan dan Keamanan Kecamatan; 10. Komando Pertahanan dan Keamanan Desa; 11. Komando Pertahanan dan Keamanan Kelurahan

Masalah militer akan menggunakan istilah panglima atau komandan untuk pucuk pimpinan pada masing-masing level pemerintahan militer agaknya perlu dikaji lebih jauh, yang jelas mereka bukan penguasa organik militer. Namun, mengingat pada markas-markas komando itulah sebenarnya tempat gen murni militer, maka sudah selayaknya pada Markas Komando Pertahanan dan Keamanan Nasional itu nanti menjadi tempat bagi Panglima Tertinggi Militer dengan pangkat bintang lima. Dengan begitu, panglima tertinggi angkatan darat /laut /udara bukan presiden

Oleh karena itu, jika “sepuluh” penguasa teritorial –sesuai bidang masing-masing– yang setara berada dalam satu majelis maka tersusunlah pemerintahan daerah dan di situlah tempat bagi penguasa daerah, atau Kepala Daerah. Dengan kata lain, Kepala Daerah adalah turunan dari Kepala Negara –bukan turunan kepala eksekutif.

Jadi, pada dasarnya, pada majelis daerah tersebutlah sebenarnya letak otonomi daerah. Karena majelis bersifat mengikat, maka musyawarah harus diutamakan, sehingga harus saling sedikit mengalah. Dengan demikian, berdasarkan konsep bilangan maka seharusnya ada 10 buah “Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)” di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yaitu : 1. “MPR” Bagian; 2. “MPR” Wilayah; 3. “MPR” Provinsi; 4. “MPR” Karesidenan; 5. “MPR” Kabupaten; 6. “MPR” Kota; 7. “MPR” Kawedanan; 8. “MPR” Kecamatan; 9. “MPR” Desa ; 10. “MPR” Kelurahan.

Sungguhpun “MPR” merupakan turunan dari MPR, pada majelis tersebut tidak terdapat kedaulatan rakyat sepenuhnya. Hal ini dikarenakan, jika pada “MPR” juga ada hak berdaulat atau otonomi penuh maka keadaan tersebut tak ubahnya dengan keberadaan negara di dalam negara.

Oleh karena itu, kedaulatan “MPR” hanyalah sebatas menerjemahkan garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat ke dalam garis-garis kecil. Kongkritnya, sebuah garis besar akan diurai menjadi sepuluh garis kecil yang mampu untuk dilaksanakan.

Sebuah garis kecil diturunkan kembali kepada pemerintahan yang berada di bawahnya untuk diterjemahkan lagi menjadi sepuluh garis yang lebih kecil lagi, sedangkan yang sembilan buah dikerjakan sendiri, dan begitu seterusnya hingga sampai pada tingkat terendah pemerintahan. Dan, dalam hal ini, sudah bukan menjadi kewajiban penulis untuk menguraikannya. Dengan demikian, “sepuluh yang besar” dikerjakan sendiri, sedangkan “sepuluh yang kecil” dikerjakan oleh bawahannya.

Pola di atas akan memberikan keseimbangan beban kerja antara yang di atas dengan yang di bawah dan di samping itu akan dapat memberikan tempat yang lebih sesuai dengan kapasitas seseorang. Oleh karena itu, jangan heran, saat seharusnya berada “di belakang meja” menyelesaikan tugas dalam memberikan pelayanan kepada publik malah berada di tempat lain yang tidak semestinya. Dengan demikian, tidak sisa-sia bangsa ini mengangkat mereka sebagai penguasa.

Perlu diingat bahwa berdasarkan pola bilangan, maka kelurahan adalah satuan ”pemerintah eksekutif pusat” yang terendah. Jadi, posisi lurah (baca : bukan perangkat kelurahan) adalah tempat bagi gen murni eksekutif pusat sebab pemerintahan pusat telah tersusun pasca proklamasi, 18 Agustus 1945.

Dari sini, muncul pertanyaan, di mana posisi pemerintah eksekutif daerah? Berdasarkan butir ajaran demokrasi, pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka, jika pemerintah eksekutif pusat telah tersusun dan mencapai bentuk sempurna –karena telah sampai di tingkat kelurahan– dengan sendirinya yang dimaksud dengan pemerintah eksekutif daerah adalah susunan pemerintahan yang tersusun di bawah kelurahan

Dalam kehidupan manusia, bentuk pemerintahan yang paling sederhana adalah keluarga. Di dalam keluarga, siapa yang menjadi pemimpin dan siapa yang dipimpin sudah jelas. Rambu-rambu hak dan kewajiban dari masing-masing anggota keluarga telah tertanam sedemikian rupa sehingga meskipun sudah menjadi kaidah umum, kadangkala masih terjadi silang pendapat. Itu manusiawi. Maka dari itu, posisi keluarga menjadi sentral pembentukan basic pemerintahan.

Baik atau buruknya masyarakat pada sebuah “pemerintah daerah” merupakan cermin dari kelurga-keluarga penyusunnya. Begitu pula dengan baik atau buruknya kinerja pemerintah pusat tergantung pada baik atau buruknya kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, jika keluarga adalah basis dari pemerintah eksekutif daerah dan kelurahan merupakan basis pemerintah eksekutif pusat maka antara kepala keluarga dan lurah itulah posisi penguasa eksekutif daerah.

Padahal, di satu sisi antara kepala keluarga sampai dengan lurah –pada masa pra transisi– terdapat Ketua RT, Ketua RK, dan Kepala Dusun; dan di sisi lain, pada masa transisi posisi dusun telah ditingkatkan menjadi kelurahan.

Masalahnya, posisi lurah tidak setara kepala dusun, sebab : 1. Lurah adalah gen murni sipil pada tingkat terendah sedangkan kepala dusun adalah gen murni rakyat pada tingkat tertinggi; 2. Lurah memperoleh “tempat” karena perjuangan orangtuanya /leluhurnya di masa lalu. Dengan kata lain, lurah duduk di kursi peninggalan orangtuanya sedangkan kepala dusun mendapatkan “tempat” dari hasil perjuangan sendiri.

Dari sini muncul pertanyaan, siapakah yang lebih tinggi posisinya? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita belajar bersama kepada saudara-saudara kita yang Muslim. Mereka mempunyai perilaku yang menarik saat melaksanakan salat berjamaah (salat bersama), siapa yang datang lebih awal akan menempati sof depan dan siapa yang datang kemudian akan menempati sof berikutya. Konsep sederhana itu ternyata menyimpan makna yang dalam.

Menurut saya, hal tersebut dapat dijadikan rujukan dalam menata penguasa, sebab sangat tidak etis, jika yang datang kemudian –untuk duduk– masih harus mengusir orang lain dari tempat duduknya, baik dengan cara halus maupun kasar. Oleh karena itu, berdasarkan ajaran tersebut posisi lurah lebih tinggi dari kepala dusun. Untuk selanjutnya, agar padu, maka ketua RT diubah menjadi Kepala RT, ketua RK diubah menjadi Kepala RK.

Perubahan seperti terurai di atas sangat perlu dilakukan, dan itu menunjukkan bahwa status keberadaan mereka pun sudah dinaikkan sedemikian rupa. Dengan demikian, mereka telah masuk ke dalam jajaran pemerintahan. Jadi, jabatan Kepala Dusun (=Kepala Kampung) adalah jabatan tertinggi pada pemerintah eksekutif daerah. Maka, pola pemilihan setiap kepala eksekutif daerah pun menerapkan persaingan murni.

Pola seperti itu hendaknya dipertahankan. Pemerintah eksekutif daerah pada dasarnya adalah pemerintahan rakyat, menafikan keberadaannya akan sama artinya dengan mematikan demokrasi “generasi” berikut, sebaliknya jika menarik masuk semua pemerintah eksekutif daerah ke dalam payung pemerintah eksekutif pusat akan sama artinya dengan memandang sebelah mata akan hasil pendidikan.

Dengan demikian, pada tataran kelurahan pemerintah eksekutf pusat dan dan pemerintah eksekutif daerah bertemu, hanya sebatas garis merah putih. Pemerintah eksekutif pusat (baca : pemerintah sipil) diwujudkan dengan keberadaan lurah, Guru Pendidikan Kelurahan, dsb., untuk militer diwujudkan dengan keberadaan Panglima Komando Pertahanan dan Keamanan Kelurahan maka pemerintah eksekutif daerah (baca : pemerintah rakyat) diwujudkan dengan keberadaan Kepala Kampung. Jika pemerintah pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh keberadaan gen murni sipil maka Kepala Kampung mewakili gen murni rakyat. Pada kelurahan itulah, lembaga perwakilan rakyat dimulai dan lembaga ini setara dengan lembaga pemerintahan pusat di kelurahan.

Dari sini muncul pertanyaan, apakah hal itu tidak mengistimewakan gen murni yang ada di dalam birokrasi? Pembaca yang budiman, jika dilihat sepintas, kesan tersebut memang sangat terlihat. Oleh karena itu, penulis balik bertanya. Siapakah yang lebih berhak menjadi penerus periuk nasi Anda, keturunan Anda atau pekerja Anda? Masalah keturunan Anda tidak bersedia karena satu dan lain hal, itu masalah lain, dan pemecahan yang adil telah ada.
———————-
Jika konsep ini ditarik ke Pemilihan Presiden, Juli 2009 mendatang, adakah di antara kandidat yang berani menyentuhnya? Katanya, sudah merdeka … tapi untuk duduk saja sulit. Jika yang besar-besar saja untuk duduk sulitnya seperti itu, apalagi yang kecil-kecil. Jadi, wajarkan kalau sampai terjadi KKN?
Seharusnya, saya maklum, sekalipun air jernih itu menyehatkan tapi bangsa ikan takut hidup di dalamnya. Padahal, katanya GARUDA … tapi kok ikan … Wallahualam.

Tentang Sang Nata Sugiarno

Sang Nata Sugiarno bukan siapa-siapa ...
Pos ini dipublikasikan di Noto Penguasa dan tag , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Tandai permalink.