45. INDONESIA MENANTI

INDONESIA MENANTI

Saya sering menyebut perlu ada masa transisi yang lamanya sembilan tahun jika sudah mati semua kartu yang dipegang oleh super body rakyat Indonesia dalam menghadapi gempuran global dan amuk lokal. Masa transisi serentak dilakukan di semua lini kehidupan, semua berhenti di pos masing-masing. Apakah itu itu berarti saya mendukung pejabat tertentu atau lebih-lebih Calon Presiden 2009 tertentu? Jawabannya, tidak. Hanya kebetulan saja mereka berada di situ. Masa transisi adalah masa menyelesaikan Pekerjaan Rumah Sejarah agar generasi berikut tidak menanggung akibat beban masa kini dan masa lalu.

Oleh karena itu, sebelum diputuskan ya atau tidaknya diperlukan masa transisi perlu ada konsensus di antara elit negeri, utamanya dari para Calon Presiden sebelun 8 Juli 2009. Ingat, negeri ini bukan hanya milik politisi. Bukan hanya milik sipil, bukan hanya milik militer, pun juga hanya milik rakyat “murni”. Negeri ini (baca: Negara Kesatuan Republik Indonesia = NKRI) milik kita, entah sekecil apapun darma baktinya. Oleh karena itu, jangankan manusianya, rupiahnya, pulaunya, tanahnya, airnya, dan sebagainya, bahkan seekor semutnya pun harus dilindungi.

Jadi, sudah bukan masanya untuk bertanya, “Apa yang kau berikan kepada negaramu” tetapi bertanyalah, “Negara, apa yang telah kau berikan kepada rakyatmu”. Sebab, rakyat –secara keseluruhan– telah memberikan segalanya kepada negara pada saat “merebut dan atau /mempertahankan kemerdekaan negara”. Apakah janji kemerdekaan seperti yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang biasa disebut sebagai tujuan negara telah tercapai? Anda tidak perlu serta merta menjawabnya.

Marilah merenung bersama. Debat kusir tidak menyelesaikan masalah, justru akan saling mencederai. Banyak-banyakan pendukung saat Pemilu Legislatif maupun pemilihan yang lain, setali tiga uang –tidak pernah ada ceritanya kurawa menang di lapangan, yang ada justru kerusakan. Dan, kerusakan telah melanda seluruh lini kehidupan –termasuk departemen yang paling sakral sekalipun, termasuk pendidikan yang menjadi tempat para “pendidik”.

Sejak semula, sehari pasca proklamasi, bangsa Indonesia telah meninggalkan 1. Itu berarti, proses deindonesianisasi telah cukup lama terjadi. Mungkin Anda bertanya siapa /apa 1 yang dimaksud? 1 adalah INDONESIA itu sendiri. Ingat, INDONESIA bukan penjumlahan dari semua faktor pendukungnya. INDONESIA adalah INDONESIA, INDONESIA adalah JIWA dari NKRI. INDONESIA adalah sebuah sistem yang konsisten, lembut tapi tidak lunak, tegas tapi tidak keras.

Menurut saya, krisis yang tak berujung pangkal ini adalah hasil pendidikan yang permisif. “Sebab ternyata, pelajaran berbaris rapi saat hendak masuk kelas yang pernah guru berikan sewaktu di sekolah dasar tidak berguna … Buktinya, mantan muridnya yang besar-besar tidak dapat mempraktikkan ilmunya dalam kehidupan nyata. Berebut masuk senayan, saling sikut masuk istana … Padahal, pelajaran berbaris untuk antri sudah diajarkan sejak dini. Ternyata, pelajaran benar salah yang diajarkan guru dasar tidak berguna. Buktinya mantan muridnya yang besar-besar menilai benar salah menggunakan kriteria suara terbanyak. Padahal kebenaran itu tunggal dilihat dari sudut manapun …

Katanya, Merah Putih tapi Abu-Abu. Dan, Anda akan bisa melihat kebenaran jika sudah berhasil melepaskan kacamata yang Anda pakai.

Bahwa setiap tesis akan menghasilkan antitesis kemudian melahirkan sitesis, memang benar. Sekedar mengingatkan, tesisnya Pigam Jakarta, anti tesisnya adalah Pancasila. Tesisnya UUD RI 1945, anti tesisnya UUD RI 1945 hasil amandemen. Tesisnya raja, anti tesisnya presiden. Tesisnya kerajaan anti tesisnya republik, dan seterusnya.

Masa transisi adalah masa untuk mencari sintesis dari tesis dan anti tesis yang saling berhadapan secara frontal. Ingat, masa transisi bukan masa adu otot, masa transisi adalah masa membangun kembali Taman Raja, Taman Nusantara, INDONESIA. Bangunlah para pakar dari segala disiplin ilmu, telah cukup tidurmu! Sesungguhnya, telah hampir 64 tahun INDONESIA MENANTI PERBAIKAN! Masalahnya, untuk membangunkan mereka dari mimpi-mimpi merdeka harus ada komando Wajib Belajar Bela Negara. Padahal, itu berarti kembali ke UUD 1945 dengan syarat penerapan sistem bilangan peralihan sebelum menggunakan Sistem Bilangan Indonesia.

Tanpa ada maksud menggurui, mulailah dengan belajar berhitung ala Indonesia. Jika sudah bisa, betulkan bilangan uang dengan menyongsong si Rupidin, dan seterusnya, Insya Allah.

Tentang Sang Nata Sugiarno

Sang Nata Sugiarno bukan siapa-siapa ...
Pos ini dipublikasikan di Noto Bela Negara dan tag , , . Tandai permalink.