49. Kelurahan Indonesia

Kelurahan Indonesia

Saya tidak tahu dengan pasti, manakah yang lebih dulu lahir dasa wisma ataukah catur warga. Namun secara umum diketahui bahwa yang dimaksud dengan dasa wisma adalah sekumpulan tempat tinggal yang terdiri dari sepuluh buah rumah /kepala keluarga. Sedangkan catur warga adalah keberadaan jumlah anggota keluarga yang terdiri dari 1 orang ayah, 1 orang ibu, dan 2 orang anak.

Dengan demikian, pada dasa wisma maka jumlah wisma /kepala keluarga yang menjadi pijakan, sedangkan pada catur warga maka jumlah batih yang menjadi sandaran penghitungan.

Di INDONESIA yang ada di seberang Jalan Indonesia, indonesia : (a) 10 keluarga = 1 RT; 10 RT = 1 RK; 10 RK = 1 kampung (dusun); 1 kampung = 1 kelurahan (b) 1 keluarga = 4 jiwa. Maka : Penduduk 1 kelurahan ± 4000 jiwa atau penduduk 1 kelurahan ± 1000 kepala keluarga

Jika, misalnya, setiap keluarga menempati tanah hunian seluas 100 m2 maka setiap kelurahan yang dihuni 4000 jiwa tersebut akan membutuhkan lahan seluas ± 0,10 km2 dan jika ditambah fasilitas lain seluas 100% maka setiap kelurahan baru akan membutuhkan tempat seluas ± 0,20 km2. Jika, misalnya jumlah penduduk Indonesia mencapai 300 juta maka akan membutuhkan 75.000 buah kelurahan. Jadi pada dasarnya pertumbuhan kelurahan melihat pertumbuhan penduduk.

Dari sini muncul pertanyaan, perlukah pertumbuhan kelurahan “memakan” lahan pertanian? Sepengetahuan penulis, makan memang bukan tujuan hidup, namun untuk dapat bertahan hidup maka harus makan. Masalahnya, jika lahan pertanian menyusut dari tahun ke tahun karena pertumbuhan penduduk maupun karena pembangunan maka tidak menutup kemungkinan pada suatu ketika akan terjadi pula kelangkaan pangan karena adanya penyusutan suplai bahan pangan.

Oleh karena itu, seyogyanya, pembangunan daerah pemukiman “baru” tidak digiring ke samping, namun digiring ke atas. Dengan demikian, konsep rumah susun sangatlah tepat. Bahkan, menurut konsep bilangan, rumah susun yang ideal adalah 11 lantai, di mana lantai dasar dipergunakan untuk meletakkan barang-barang bergerak semacam kendaraan bermotor, dan sepuluh tingkat di atasnya digunakan sebagai tempat hunian.

Hal tersebut diutarakan dengan alasan, sebuah kelurahan hanya memerlukan lahan seluas 20 ha, 10 ha di antaranya untuk hunian dan 10 ha yang lainnya untuk pengadaan fasilitas umum yang diperlukan, misalnya jalan, sarana ibadah, sekolah, pusat perbelanjaan, bank, dan sebagainya. Pada tempat hunian terdapat 10 petak rumah susun yang masing-masing petak akan terisi 100 kepala keluarga.

Pertanyaannya adalah, siapa yang harus menyiapkan rumah rakyat tersebut? Pembukaan UUD 1945 mengisyaratkan bahwa satu di antara tujuan didirikannya negara ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Jika kondisi ini ditarik mundur pada pasca proklamasi, maka akan terlihat bahwa baik rakyat maupun negara dalam kondisi lemah, karena baru lahir.

Bahwa rakyat dalam kondisi lemah karena energi yang mereka miliki telah terkuras untuk merebut kemerdekaan, sementara itu kondisi negara pun lemah karena baru saja lepas dari cengkeraman kuku kolonial. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada saat itu keduanya lemah. Posisi lemah negara dan rakyat, pada sutu titik berpisah, posisi negara makin lemah karena terpuruk oleh berbagai krisis yang melandanya sementara posisi rakyat, sebagian semakin kuat dan sebagian yang lain tetap lemah, dan sebagian di antara yang sudah lemah tersebut semakin lemah.

Dengan melalui masa transisi yang lamanya sembilan tahun, posisi negara menjadi kuat, rakyat yang sudah kuat tidak berkurang kekuatannya, sementara rakyat yang lemah akan menjadi kuat, karena pada kedua macam rakyat tersebut telah ada kepastian keadilan di dalam hidupnya. Bahwa, yang besar mendapat “kue kemerdekaan” lebih besar dari yang kecil itu wajar, dan sangat wajar.
Begitu pula dengan setiap pelanggaran yang dilakukan. Meskipun “rakyat besar”, jika melakukan kesalahan akan tetap mendapatkan sanksi, begitu pula dengan “rakyat kecil”, tidak ada keistimewaan bagi seseorang di bumi Pertiwi. Dengan kata lain, semua setara di mata hukum.

Kembali ke masalah rumah rakyat. Untuk membangun rumah, maka harus ada lahan dan rumah itu sendiri. Pertanyaannya, siapakah pemilik lahan untuk rumah itu? jika yang satu mengatakan bahwa bumi itu milik Allah SWT., negara mengklaim juga sebagai milkinya, sementara itu di luar sana, permukaan bumi telah dikapling-kapling oleh penghuninya. Jadi, siapa sebenarnya pemiliknya?

Pengakuan umat beragama benar sekali adanya. Bahwa bumi sebagai satu di antara sekian banyak ciptaan-Nya adalah milik Sang Maha Pencipta itu sendiri. Posisi negara sebagai pemilik hanya sebagai tanda batas kekuasaan (?) yang mencakup kedaulatan, pengelolaan, dan pemanfaatannya.

Sedangkan, rakyat sebagai “person” kepemilikannya hanya sebatas pemanfaatan saja. Oleh sebab itu, rakyat tidak boleh menelantarkan tanah miliknya. Jadi, jika dilihat dari segi pengelolaan dan pemanfaatannya maka tanah yang sudah dimiliki rakyat adalah milik rakyat itu sendiri di bawah kendali pengawasan negara. Maka dari itu, sepanjang tidak melakukan pelanggaran yang telah disepakati bersama –bentuk kesepakatan sebagai yang dimaksud, sepengetahuan penulis “belum ada”– rakyat (baca : penduduk) suatu daerah tidak dibenarkan mengusir rakyat (baca : penduduk) lain –apapun alasannya.

Masalahnya, tidak semua rakyat “berkesempatan” memiliki tanah. Padahal tanah adalah prasyarat untuk keberadaan tempat tinggal. Oleh karena itu, pada saat seorang rakyat sudah beranjak dewasa dan telah siap berkeluarga dan berkehendak memisahkan diri dari orangtua, maka menjadi kewajiban negara memenuhinya. Dengan demikian, urusan tempat tinggal (baca : rumah) –bagi rakyat yang tidak beruntung tersebut– menjadi kewajiban negara. Saat itulah, hutang negara kepada rakyat yang telah “memerdekakan”-nya terbalas. Bukankah, pada saat merebut “kemerdekaan negara”, rakyat juga telah mengorbankan seluruh miliknya?

Masalahnya, tanah-tanah yang dikuasai oleh negara telah dimanfaatkan untuk berbagai usaha dalam rangka menghidupi negara itu sendiri, sementara tanah milik rakyat telah ada pula pemiliknya pada saat pasca proklamasi. Bahwa mengambil tanah milik rakyat untuk diberikan kepada “rakyat” lain, jelas bukan solusi cerdas.

Untuk itu, harus ada pemecahan yang saling menguntungkan. Rakyat sebagai pemilik tanah mendapat untung, rakyat yang membutuhkan rumah untung, dan negara yang menunaikan kewajibannya juga untung. Dalam hal ini, pola bagi hasil akan dapat membantu penyelesaiannya.

Rakyat sebagai pemilik tanah “menanamkan” saham berupa “tanah” untuk pemukiman, dengan demikian, kepemilikan tidak berpindah tangan. Masalah prosentase laba, menentukan pengembang, dan lain sebagainya sudah menjadi kewajiban negara. Pada waktu yang telah ditentukan, misalnya setiap bulan, pemilik tanah tinggal mengambil “jasa” dari milknya yang dimanfaatkan oleh negara.

Rakyat yang tidak memiliki tempat tinggal dapat diibaratkan sebagai anak-anak bangsa yang belum beruntung dalam perantauan yang panjang (baca: puluhan tahun merdeka). Pada saat seorang anak tidak berhasil “ di rantau”, ke mana harus kembali? Bukankah, mereka akan pulang ke pangkuan Ibu? Masalah akan terjadi kejutan psikhologis, itu sudah pasti.

Untuk itu pemuka agama, psikholog, pendidik, dan mereka yang peduli pada masalah-masalah sosial perlu bahu membahu dalam mengatasinya. Hanya saja, ada satu hal yang perlu diingat bahwa kewajiban negara hanyalah sebatas menyediakan rumah untuk tempat tinggal yang layak. Jadi, bukan pada menentukan pilihan “tempat rumah”.

Urusan mereka sendiri dalam menentukan mau di petak 1, petak 2, di lantai 1, lantai 2, atau kamar 1, atau di kamar berapa, terserah mereka. Mereka juga akan memilih sendiri, siapa pemimpin-pemimpin mereka. Siapa yang akan menjadi Kepala Kampung, Kepala RT, dan sebagainya.

Dari sini, muncul pertanyaan, apakah mereka harus membeli? Dan, penulis balik bertanya. Jika ada kemampuan, adakah yang mau tinggal di tempat-tempat kumuh seperti di pinggir-pinggir sungai, di tepian rel kereta api, di kolong-kolong jembatan, atau bahkan tercecer di pasar atau di jalan-jalan sebagai gelandangan? Jadi, mereka tinggal menempati.

Jika pembaca merasa iri dengan keberuntungan yang mereka terima karena manuver bilangan, silakan ikuti jejak mereka! Gampang, bukan? Sistemlah yang telah menggiring mereka talantar di negara yang kaya dan makmur. Dari situ, janji manis bahwa fakir-miskin dan anak-anak telantar menjadi tanggungan negara direalisasikan dalam karya nyata. Rumah yang merupakan sebuah kebutuhan mendasar sebagai manusia telah dipenuhi oleh negara.

Bisa jadi, Anda bertanya, ”Dari mana dananya? Apakah mengundang investor asing?”. Ingat, ketika Rupidin bangun. Ia akan membanjiri Jalan Indonesia dengan rupiah. Lagi pula, mengundang investor asing sama artinya dengan menggadaikan Ibu Pertiwi.

Dengan pola seperti itu, tidak akan ada daerah kumuh. Pinggir-pinggir rel kereta api akan bersih dari pemandangan yang memilukan, daerah tepian sungai akan berfungsi sebagaimana mestinya, kolong-kolong jembatan akan stiril dari gelandangan, dan sebagainya. Dan, saat mereka terkumpul dalam satu kelurahan, itulah kelurahan Indonesia! itulah potret kemerdekaan yang diagungkan! Selebihnya, lihat Noto Bangsa pada Revolusi Bilangan Start Sebuah Keadilan.

Memang, tulisan ini hanyalah mimpi saya tentang INDONESIA.
Wallahualam.

Tentang Sang Nata Sugiarno

Sang Nata Sugiarno bukan siapa-siapa ...
Pos ini dipublikasikan di Noto Nusa dan tag , , , , . Tandai permalink.