50. Rakyat Indonesia

50. Rakyat Indonesia

Jika Anda sempat merenungkan perjalanan sejarah tanah air, Anda akan sepakat bahwa dengan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, bangsa-bangsa di Nusantara telah lebur menjadi satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian, pada 17 Agustus 1945, bangsa tersebut memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka. Yang jelas, barisan bangsa Indonesia berhenti pada saat proklamasi.

Dari situ perjuangan memasuki babak baru yaitu dengan mempertahankan kemerdekaan yang biasa disebut dengan Perang Kemerdekaan. Perang ini berakhir dengan pengakuan kedaulatan dari Belanda pada 29 Desember 1949. Artinya, antara proklamasi sampai dengan pengakuan kedaulatan, bangsa Indonesia menghadapi saringan alam yang pertama. Hasil dari seleksi alam tersebut, lahirlah rakyat Indonesia.

Siapakah rakyat Indonesia?
Untuk melangsungkan hidupnya, rakyat butuh lahan kehidupan agar memperoleh biaya hidup untuk menegakkan periuk nasinya. Dalam tulisan saya yang lain ada disebutkan bahwa lahan kehidupan telah terbagi dengan adil. Sebagian rakyat berada di dalam sistem birokrasi dan sebagian di luar sistem birokrasi. Mereka yang berada di dalam struktur birokrasi terbagi menjadi dua kelompok, yang satu berada pada jalur sipil, dan yang lain berada pada jalur militer.

Oleh karena itu, pada garis besarnya, rakyat Indonesia –bukan kelompok ”rakyat”pejabat /penguasa– dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu rakyat sipil, rakyat militer, dan rakyat murni. Pengelompokan seperti itu bukan terjadi secara kebetulan, sebab bukan tanpa alasan mereka masuk ke dalam sebuah komunitas dengan natar tertentu. Di situ, ada panggilan jiwa dan iklim yang mendukung. Rakyat sipil akan menurunkan rakyat sipil, rakyat militer akan menurunkan rakyat militer, begitu pula dengan rakyat murni.

Jika terjadi penyimpangan garis nasab sudah dapat dipastikan adanya ketidakberesan dalam alur kehidupan. Masalah nasib bisa berbeda, itu masalah lain. Namun, masalah nasab tidak dapat begitu saja dibelok-belokkan. Pembelokan garis nasab dapat terjadi karena ”rakyat” penguasa negara hanya memberi tempat tumbuh kepada rakyat murni. Sementara di sisi lain, ”rakyat” penguasa negara memandang keberadaan rakyat sipil dan rakyat militer hanya sebagai tumbal kemerdekaan. Hal semacam itu, menurut konsep bilangan, tidaklah tepat! Itu tidak adil!

Meskipun prosentase rakyat sipil dan rakyat militer tersebut sangat kecil, keberadaannya harus diperhitungkan dan harus pula dikembalikan hak-haknya. Dengan demikian, mereka dapat melanjutkan pengabdiannya kepada Pertiwi. Itu, jika ”rakyat” penguasa negara mau berlaku adil terhadap semua rakyatnya.

Jadi, yang selama ini dipandang sebagai rakyat kecil hanyalah mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, atau mungkin masyarakat kelas pinggir jalan, tidak terlalu tepat. Sebab, masih ada rakyat kecil “yang lain” yang juga terjepit. Ke mana harus mencari lahan kehidupan, karena lahan kehidupannya “diserbu” oleh rakyat lain.

Nah, kaum yang tersisih dari lahan kehidupannya sendiri itulah yang sekarang disebut rakyat Indonesia. Memang, sebagi pelipur lara, kepada mereka yang berasal dari rakyat sipil maupun rakyat militer diberi uang pensiun … Nyaris tidak mungkin bagi mereka untuk mengejar rakyat murni yang telah tumbuh besar. Oleh karena itu, jangan kaget jika angka pengangguran bertambah, angka pencari kerja pun bertambah. Dengan kata lain, rakyat Indonesia terisi oleh para pensiunan beserta keturunannya dan rakyat murni yang terdepak dari lahan kehidupannya karena pembangunan –lihat Negeri Khayangan. Pertanyaannya, siapakah gerangan yang peduli pada mereka?

Jika kondisi tersebut ditarik ke pasca transisi, maka rakyat sipil akan kembali ke dunia sipil dan mengelola pemerintahan sipil, rakyat militer akan kembali ke dunia militer dan mengelola pemerintahan militer, dan rakyat murni akan kembali ke dunia rakyat murni serta mengelola pemerintahan rakyat murni. Mobilitas antar mereka dapat saja terjadi dan untuk itu sudah ada kejelasan tentang aturan aturan mainnya.
Hubungan antara rakyat agama dengan agama rakyat
Mengingat, rakyat agama dan rakyat sipil agama pun telah muncul pada masa pasca transisi maka “agama rakyat” menjadi fokus. Oleh sebab itu, pada daerah yang mayoritas rakyatnya beragama x maka, seyogyanya, ditempatkan rakyat sipil x dan juga rakyat militer x yang seagama dengan mereka. Begitu pula pada daerah yang mayoritas rakyatnya beragama y maka, seyogyanya, ditempatkan rakyat sipil y dan rakyat militer y yang seagama juga dengan mereka.

Ini semua dilakukan untuk mencegah masuknya radikal bebas negatif ke dalam sebuah sistem. Bagaimanapun, radikal bebas negatif akan sangat berbahaya bagi sebuah komunitas saat pada posisi yang tidak semestinya.

Dari situ muncul pertanyaan, apakah itu bukan berarti diskriminasi terhadap agama? Jawabannya, tidak. Masing-masing agama telah diberi tampat tumbuh serta diberi kesempatan yang sama untuk menjadi nomor satu pada setiap komunitas. Jadi, pada akhirnya penempatan rakyat sipil dan rakyat militer harus memperhatikan agama rakyat murni setempat, lebih-lebih bagi mereka yang ditempatkan pada jabatan struktural baik pada stratum organik maupun non organik.

Rasio
Di tulisan yang lain telah disinggung, idealnya sebuah kelurahan berisi ± 1000 kepala keluarga. Itu berarti 4000 jiwa, yang terdiri dari 1000 orang ayah, 1000 orang ibu, dan 2000 orang anak. Dari 1000 keluarga tersebut terinci sebagai berikut : a. Rakyat militer: 1 keluarga; b. Rakyat sipil: 10 keluarga; c. Rakyat agama: 1 keluarga; d. Rakyat sipil agama: 10 keluarga; e. Rakyat murni: 978 keluarga

Dari 978 keluarga rakyat murni tersebut dapat dirinci lebih jauh tentang posisi mereka di dalam sistem sebagai berikut : a. Pegawai Negeri Militer:10 keluarga; b. Pegawai Negeri Militer Sipil (Polisi): 10 keluarga; c. Pegawai Negeri Sipil:100 keluarga; d. Pegawai Negeri Sipil Agama: 10 keluarga; e. Pegawai Daerah Negeri Sipil: 111 keluarga; f. Lembaga perwakilan kelurahan: 11 keluarga; g.”MPR” kelurahan:1 keluarga
Jumlah : 253 keluarga

Dengan demikian, dari 978 keluarga rakyat murni, yang 253 telah terserap ke dalam sistem pemerintahan daerah kelurahan. Jadi, sisa 725 keluarga. Nah, pada mereka inilah lahan kehidupan di luar sistem birokrasi /negara diperuntukkan. Mereka dapat bergerak dalam berbagai bidang usaha.

Ah, mimpi indah tentang INDONESIA yang ada di seberang Jalan Indonesia, indonesia memang mengganggu. Karena itu, maafkanlah saya. Wallahualam.

Tentang Sang Nata Sugiarno

Sang Nata Sugiarno bukan siapa-siapa ...
Pos ini dipublikasikan di Noto Bangsa dan tag , , , , . Tandai permalink.