61. BELAJAR (MEM-) BELA NEGARA INDONESIA

61. BELAJAR (MEM-) BELA NEGARA INDONESIA

Pengantar
Mencintai negara, bagaimanapun keadaannya, adalah harga mati. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara besar. Untuk mencintai sesuatu yang besar harus dimulai dari belajar mencintai sesuatu yang kecil, yang ada di depan mata. Tanpa itu, kecintaan pada yang besar hanya ada di bibir saja.
Setahu penulis, struktur organisasi militer adalah sebuah struktur yang paling solid dibandingkan dengan struktur arganisasi yang lain. Sungguhpun demikian perlu ada parameter tentang hubungan sipil-militer. Dalam hal ini harus jelas, siapa militer, siapa sipil –dan siapa pula rakyat, sebab pada keduanya terdapat hak dan kewajiban membela negara (Pasal 30 UUD 1945) yang lebih dikenal dengan pertahanan keamanan rakyat semesta (Hankamrata).

Pengertian
Militer: tentara; anggota tentara; ketentaraan
Sipil : berkenaan dengan penduduk atau rakyat (bukan militer)
Rakyat: segenap penduduk suatu negara (sebagai imbangan pemerintah)

Dari pengertian tersebut di atas, jika ditarik mundur ke belakang saat proklamasi maka terlihat bahwa militer terdiri dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU), dan Polisi Republik Indonesia (Polri) yang kesemuanya masuk ke dalam sistem birokrasi, sedangkan Tentara Tuhan memposisikan diri di luar birokrasi.

Mereka yang berada di dalam sistem itulah cikal-bakal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), merekalah gen murni pertahanan dan keamanan (militer) negara ini. Di situlah letak kebenaran ABRI berasal dari rakyat. Sedangkan Tentara Tuhan adalah gen murni pertahanan dan keamanan sipil. Dalam perjalanan berikutnya, Polri melepaskan /dilepaskan (?) dari ABRI, dan difungsikan sebagai pertahanan negara.

Selama ini, Tentara Tuhan belum mendapatkan tempat dalam struktur birokrasi /negara, namun fungsinya telah ditempati oleh institusi lain… Memang, dalam kapasitas papan nama, Tentara Tuhan dapat muncul dengan berbagai nama, secara materi dapat saja berganti individu, namun pada hakekatnya institusi mereka adalah sama.

Mereka adalah Tertara Allah SWT /Tantara Tuhan YME, yang akan selalu dan selalu hadir di setiap zaman, di seluruh penjuru bumi –bukan hanya di Indonesia. Oleh karena itu, tidak memberi tempat kepada institusi tersebut –menurut saya– sangat berbahaya.

Saluran Bela Negara
Berkaitan dengan adanya dua kekuatan besar, keberadaan militer, keberadaan sipil, dan keberadaan rakyat maka untuk meudahkan pembahasan, saluran bela negara saya kelompokkan sebagai berikut.
A. Kelompok ini adalah pemilik lahan kehidupan, generasi pertama negara ini.
B. Kelompok ini berisi para ksatria negara;
C. Kelompok ini terisi para profesional dan “profesional”
D. Kelompok ini terisi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, baik yang berada pada dunia militer, dunia sipil, dan rakyat murni.

Penjelasan,
A. Kelompok pemilik lahan kehidupan
Aparatur Negara Militer dan Aparatur Negara Sipil berada di dalam struktur birokrasi dan selanjutnya berstatus sebagai Pegawai Negara. Sedangkan rakyat berada di luar struktur birokrasi. Sebagai pemilik lahan kehidupan, padanya melekat sederet hak-hak istimewa kepemilikan, misalnya mewariskan (mengalihkan), menyewakan, mengontrakkan, memperjualbelikan, maupun melepaskan kepemilikannya.

1. Unit kerja pertahanan dan keamanan negara ditempati oleh Aparatur Negara Militer. Dengan demikian, adanya tuntutan sementara pihak agar militer pulang ke barak tidak sepenuhnya tepat. Bahwa barak adalah habitat militer itu ada benarnya, namun harus diingat bahwa barak –dalam konteks pendidikan– dapat disejajarkan dengan sekolah, dalam konteks perdagangan dapat disejajarkan dengan pasar, dalam konteks pertanian dapat disejajarkan dengan sawah. Mengingat beratnya tugas yang diemban, yaitu menjaga eksistensi negara secara keseluruhan, maka menggiring sepenuhnya militer pulang ke barak akan sama artinya dengan menempatkan pagar di dalam kamar, bukan pada tempatnya.

Dengan kata lain, pola tersebut akan membelenggu militer dan muaranya, saat pemerintah sipil “kalah” secara politis dengan pemerintah sipil negara lain, siapa yang rugi? Oleh karena itu, harus ada penjelasan yang lebih rinci tentang militer mana yang harus berada di dalam barak tersebut. Mengingat aparatur ini dapat berada pada satuan organik AD, AL, dan AU. Maka, jika mereka berada pada satuan organik itulah ada benarnya tuntutan militer pulang ke barak.

Menurut konsep bilangan, keberadaan “pemerintah militer” perlu sampai ke tingkat kelurahan –level terendah pemerintah sipil. Jadi, seyogyanya, di bawah Komando rayon Militer (Koramil) –yang selanjutnya bernama Komando Pertahanan dan Keamanan Kecamatan– masih ada dua institusi militer lagi, yaitu di tingkat desa dan di tingkat kelurahan. Bagaimana akan mampu dengan cepat menyerap informasi adanya infiltrasi /subversi atau anasir-anasir berbahaya jika keberadaanya masih “agak” jauh. Ketakutan akan represifnya militer sudah saatnya ditinggalkan. Militer sudah netral. Pada markas komando itulah tempat sebenarnya bagi aparatur tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, petinggi militer dari struktur terendah sampai tertinggi dipilih dari militer dan oleh militer sendiri tanpa ada campur tangan sipil. Dengan demikian, mereka –secara perseorangan /institusi– tidak mempunyai beban hutang budi kepada sipil yang memilih /mendukungnya. Bagaimanapun, keinginan membayar hutang budi adalah hal yang manusiawi.

Oleh karena itu, dengan dihilangkannya peluang untuk itu, militer akan sulit untuk dimanfaatkan sipil untuk mendukung kepentingan sipil sesaat, terlebih jika kepentingan sipil tersebut sampai menjurus pada lepasnya “kedaulatan”. Jadi, keberadaan “pemerintah militer” hendaknya tidak dipandang sebagai pemerintah bayangan. Militer mempunyai kewajiban untuk itu, dan bahkan, dalam hal tertentu militer berkewajiban mendampingi sipil –sebagai suport energi.

Tugas apatur ini adalah menghadapi segala macam bentuk ancaman bagi negara yang datang baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar, baik ancaman langsung maupun tidak langsung. Jika dipandang perlu, mereka dapat diperbantukan ke sipil. Yang penulis diperbantukan adalah untuk menangani masalah tertentu karena sipil tidak /belum mempunyai kemampuan untuk itu.

2. Unit kerja pertahanan dan keamanan sipil diisi oleh Aparatur Negara Sipil. Mereka dapat saja tersebar pada berbagai institusi sipil sesuai dengan keahlian masing-masing di dalam struktur birokrasi. Dengan demikian, fungsi unit ini akan diisi oleh Aparatur Negara Sipil.

Pada Aparatur Negara Sipil inilah sebenarnya terdapat hak untuk memilih dan dipilih untuk duduk dalam jabatan “pemerintahan” sipil, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Jadi, menurut konsep ini sebagai contoh :
a) Jabatan pada pemerintah dari lurah sampai dengan presiden dipilih dari dan oleh Aparatur Negara Sipil yang ada pada bidang tersebut;
b) Jabatan pendidikan, dari Guru Sekolah Dasar sampai dengan Guru Pendidikan Nasional dipilih oleh dan dari Aparatur Negara Sipil yang ada di bidang pendidikan (baca : Guru) di daerah itu.

Dengan demikian, “sipil” memilih sendiri siapa yang tepat sebagai pemimpinnya. Oleh karena itu, berdasarkan konsep ini, presiden bukan dipilih oleh MPR. .Presiden juga tidak dipilih oleh rakyat secara keseluruhan. Presiden tidak boleh berasal dari militer. Presiden juga tidak boleh dari rakyat murni.

Dengan kata lain, pola ini akan menggiring ke situasi persaingan murni tanpa mengabaikan senioritas. Begitu pula dengan jabatan lain dalam lingkup sipil. Jika dipandang perlu, sipil dengan keahlian tertentu dapat diperbantukan ke militer, misalnya untuk menangani administrasi, kebersihan, dan sebagainya. Dengan demikian, tidak ada halangan bagi sipil untuk hidup di dunia militer, dan begitu pula sebaliknya, semua tergantung kebutuhan.

3. Pertahanan dan keamanan rakyat diisi oleh rakyat yang menguasai unit-unit produksi, baik unit prokduksi dalam arti sesungguhnya maupun dalam arti produksi jasa, serta dalam arti jasa itu sendiri. Pada unit produksi, mereka dapat terlihat dalam penguasaan lahan pertanian, perikanan, perkebunan, perindustrian, dan sebagainya. Sedangkan pada unit produksi jasa dapat terlihat pada penguasaan sarana jasa, misalnya alat-alat pertanian (baca : traktor, dsb.), alat transportasi (baca : taksi, bis, sado, dsb.), alat komunikasi (baca : wartel, warnet), sarana hiburan, dan sebagainya. Jasa itu sendiri dapat berupa jasa tenaga, jasa keahlian, dan sebagainya.

B. Kelompok ksatria negara secara keseluruhan.
Pada kelompok ini, nasionalis ilmu dan nasionalis iman bertemu dalam satu paket dengan bidang garapan yang berbeda.

4. Keamanan Negara diisi oleh warga negara Indonesia yang melaksanakan /terkena wajib militer. Oleh karena itu, doktrin militer (baca : Sapta Marga) mengikat mereka. Dengan demikian, berdasarkan pola ini, mereka dapat berasal dari gen murni militer, gen murni sipil, dan dapat pula berasal dari gen murni rakyat. Perhatikan :
a) Apabila mereka berasal dari keturunan militer, maka yang bersangkutan adalah Militer Wajib yang melaksanakan Wajib Militer.
b) Jika berasal dari keturunan sipil, maka yang bersangkutan adalah Sipil Wajib yang melaksanakan Wajib Militer.
c) Sedangkan jika berasal dari rakyat, maka mereka adalah rakyat yang melaksanakan Wajib Militer .

Butir satuan keamanan negara ini, jika ditempati oleh militer yang berasal dari rakyat maka yang bersangkutan berstatus sebagai Pegawai Negeri Militer. Dengan statusnya itu, hak dan kewajiban sebagai pegawai negeri melekat padanya. Mereka berada di dalam Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).

5. Keamanan Sipil ditempati oleh militansi sipil.
Kelompok ini tidak lain adalah Tentara Tuhan YME di muka bumi. Modal pembelaan mereka kepada negara adalah iman. Pada posisi puncak, fungsi ini ditempati oleh Hizbullah, sedangkan pada level yang lain akan sejalan dengan Pemerintahan Agama yang ada. Dengan demikian, untuk daerah Bali misalnya akan diisi oleh Pacalang, untuk Minahasa akan diisi oleh Tentara Salib, dan sebagainya.

Perlu diingat bahwa keimanan sebagai dasar seseorang masuk ke dalam kelompok ini. Oleh karena itu, barisan ini tidaklah dapat diwariskan. Sebab, iman tidak dapat dibeli. Bukankah tidak menutup kemungkinan, ada yang orang tuanya Indonesiais sedangkan anaknya aindonesiais? atau malah mungkin sebaliknya ….

Tugas mereka adalah menghadapi “sipil” yang mengganggu /mengancam keamanan sipil lain. Dengan demikian, seharusnya, tempat polisi yang kita kenal selama ini adalah tempat bagi mereka, tempat polisi bukan di sana. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, karena dilandasi oleh iman, maka keberadaan mereka harus ditarik ke dalam struktur.

Mereka mencintai negaranya, namun juga berani bersikap kritis terhadap penguasanya. Bahkan bila perlu, berseberanganpun, mereka tidaklah gentar. Relefansi pengabdian mereka kepada negara tidaklah sebatas dunia yang fana, di situ ada warna pengabdian kepada Yang Maha Kuasa.

Dari sini, muncul pertanyaan, lantas di manakah posisi polisi berada? Untuk itu, silakan lihat pada butir pertahanan negara. Sebab, menempatkan sesuatu jika bukan pada tempatnya akan menimbulkan masalah bagi “sesuatu” itu sendiri.

6. Keamanan rakyat ini akan ditempati oleh rakyat dengan identitas tertentu. Fungsi ini ditempati oleh Keamanan Rakyat (Kamra) seperti yang kita kenal selama ini. Sungguhpun demikian, perlu diingat bahwa kelahiran Kamra jauh terjadi sesudah proklamasi kemerdekaan negeri ini. Dengan kata lain, Kamra memang anak kandung dari gen ketiga, oleh karena itu bidang garapan dan regenerasi di antara mereka perlu dikaji lebih lanjut oleh para pakar pertahanan dan keamanan nasional.

Saat ini, dalam konteks yang sederhana, posisi Kamra telah ditempati oleh Satpam yang dapat dilihat kehadirannya pada tempat-tempat tertentu. Dan, dalam konteks yang paling sederhana mereka muncul sebagai penjaga keamanan “seorang” rakyat, dalam hal ini mereka dikenal sebagai pengawal pribadi.

Oleh karena sangat pentingnya arti Kamra bagi suatu komunitas atau bagi orang-orang tertentu, maka ada baiknya jika keberadaannya dibina dengan lebih intensif sehingga keberadaannya membawa rasa aman bagi ”tuannya” di satu sisi serta tidak menimbulkan gangguan keamanan bagi pihak lain.

Pada dasarnya, tugas mereka adalah menjaga keamanan rakyat dari gangguan rakyat. Sebagai contoh, pedagang adalah tuan dari Kamra pedagang. Dengan demikian, di satu sisi, pada Kamra Pedaganglah tugas menghadapi preman, tukang palak, dan sebagainya dan di sisi lain, mereka dapat menimbulkan rasa aman bagi pedagang dan tamu pedagang (baca: pembeli). Petani adalah tuan bagi Kamra Petani. Nelayan adalah tuan bagi Kamra Nelayan, dan begitu seterusnya.

C. Kelompok ini diisi oleh kelompok profesi /semua komponen (baca: militer, sipil, dan rakyat) yang terkena kewajiban melakukan pertahanan

7. Pada butir pertahanan negara akan ditempati oleh militer tertentu yang terkena kewajiban. Dengan demikian,berdasarkan konsep bilangan maka satuan ini sebenarnya masih bernaung dibawah payung pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian, posisi ini ditempati oleh Polisi Republik Indonesia (Polri). Namun polisi yang dimaksud bukanlah polisi yang kita kenal selama ini.

Dari sini muncul pertanyaan, siapakah yang dimaksud dengan militer tertentu itu? Pembaca yang budiman, militer yang dimaksud adalah militer yang telah mencapai kondisi tertentu, misalnya karena faktor usia. Dengan demikian, batasan antara seorang tamtama, bintara, atau perwira untuk dialihfungsikan haruslah jelas. Misalnya, untuk seorang tamtama adalah 48 tahun, untuk bintara 54 tahun, dan untuk perwira adalah 60 tahun. Dengan demikian, polisi adalah tempat pengabdian yang terakhir bagi militer apapun statusnya kepada Pertiwi.

Tugas mereka adalah menghadapi segala macam ancaman bagi negara yang datang dari dalam negara, baik ancaman yang datang dari sipil maupun dari rakyat. Maka dari itu, tempat bagi mereka adalah menjaga aset negara. Aset tersebut berupa barang tidak bergerak seperti aset perkantoran, aset budaya, pertambangan, hutan, laut, maupun aset negara yang lain. Aset bergerak seperti kendaraan, serta aset lain yang berupa jaminan keamanan bagi penyelenggara negara. Dalam konteks yang paling sederhana, aktivitas mereka adalah mengawasi absensi pegawai negeri pada sebuah institusi negara dan menjaga keamanan institusi tersebut.
Dari sini muncul pertanyaan, lantas di manakah posisi polisi yang kita kenal selama ini? Pembaca yang budiman, tanpa mengurangi rasa hormat penulis kepada polisi, tempat mereka bukan di sana. Selagi mereka masih muda dan energik, posisi mereka adalah di dunia militer, bukan di dunia sipil. Kelak, saat usia sudah berangkat senja maka dengan sendirinya mereka akan masuk ke dunia sipil.

Urusan sipil, biarlah diurus oleh sipil murni sendiri –lihat keamanan sipil di atas. Kelak, di INDONESIA yang ada di seberang jalan, tidak ada polisi berusia muda.

8. Pertahanan sipil ditempati oleh sipil dengan identitas tertentu. Yang saya maksud dengan identitas tertentu bukan menyangkut suku, agama, ras, atau golongan (SARA) melainkan identitas melekat yang berupa profesionalis /keahlian /kecakapan yang bersangkutan. Keahlian mereka dibutuhkan oleh negara /pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada rakyat secara keseluruhan.

Dengan kata lain, sipil dengan identitas tertentu tersebut dapat berasal dari militer, dari sipil sendiri, dan dapat pula berasal dari rakyat murni.
a) Jika mereka berasal dari militer, maka mereka adalah Militer Wajib yang menjalankan wajib Sipil;
b) Jika berasal dari sipil sendiri, maka mereka adalah Sipil Wajib yang menjalankan Wajib Sipil;
c) Sedangkan jika berasal dari rakyat, maka merekalah yang selama ini dikenal sebagai Pegawai Negeri Sipil. Jadi, pegawai negeri sipil adalah rakyat yang melaksanakan Wajib Sipil.

9. Pertahanan rakyat. Jika ditarik mundur ke saat Proklamasi, 17 Agustus 1945, pola ini akan menggiring kita pada spesialisasi yang telah dipilih gen murni para pendahulu negeri ini. Spesialisasi gen murni nampak pada mata pencaharian yang berkaitan dengan keahlian mereka. Dengan demikian, pada dasarnya, pada mata pencaharian rakyat itulah sesungguhnya fungsi rakyat dalam pertahanan rakyat.
Pertahanan rakyat dapat dilihat pada berbagai sektor kehidupan, misalnya : buruh, tukang, sopir, artis, sekretaris, akuntan, dan sebagainya. Jadi pada dasarnya, kelompok ini diisi oleh para pekerja dari segala strata kehidupan sosial. Pertumbuhan kelompok ini sangat cepat, baik dilihat dari angka pencari kerja maupun dari pertumbuhan keahlian itu sendiri. Oleh karena itu, keberadaan proyek-proyek padat karya dalam berbagai lini kehidupan sangat membantu terhindarnya ledakan pengangguran dan berbagai masalah sosial lain yang menyertainya.

Mengingat pada fungsi pertahanan rakyat sangat mudah terjadi permutasian, maka pembekalan kecakapan /keahlian yang diberikan oleh pendidikan hendaknya ditingkatkan. Baik porsi, macam, maupun intensitasnya Sehingga output pendidikan tidak sampai ketinggalan kereta “pasar tenaga kerja” yang membutuhkan. Bahkan, bila dipandang perlu Balai Latihan Kerja (BLK), kursus-kursus, dan yang sejenis dengan itu diperbanyak.

D. Pertahanan dan keamanan rakyat semesta
10. Unit kerja pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dalam hal ini ada dua pengertian yang perlu diperhatikan. Pengertian pertama, pertahanan dan keamanan dalam arti sempit. Dengan kacamata mikro, maka yang dimaksud oleh dunia militer akan berbeda dengan yang dimaksud oleh dunia sipil, begitu pula dengan dunia rakyat.

Masing-masing mempunyai pandangan sendiri-sendiri, sebagai gambaran sederhana :
– Militer akan menjaga “pertahanan dan keamanan” dunia militer dari ganguan dunia sipil maupun dari dunia rakyat;
– Sipil akan menjaga “pertahanan dan keamanan” dunia sipil dari intervensi dunia militer, dunia sipil lain, maupun dari dunia rakyat;
– Pendidik akan menjaga “pertahanan dan keamanan” dunia pendidikan dari pengaruh negatif yang datang dari dunia lain agar peserta didik dapat menjadi pribadi yang utuh;
– Rakyat akan menjaga “pertahanan dan keamanan” rakyat dari serbuan dunia sipil, dunia militer, atau dunia rakyat lain.
Gangguan tidak selalu harus diartikan dalam bentuk gangguan keamanan atau fisik belaka. Sebab, dalam keseharian bentuk gangguan dapat saja berupa kebijakan yang tidak populer karena merugian rakyat banyak atau merugikan sebagian rakyat, sementara ada “rakyat lain” diuntungkan. Dalam hal ini, sangat banyak sekali contoh yang dapat dilihat dan dirasakan.

Dengan demikian, pada dasarnya masing-masing “kehidupan” mempunyai naluri untuk mempertahankan diri dari gangguan keamanan yang datang dari “kehidupan” lain. Padahal, lahan kehidupan telah terbagi sejak pasca Proklamasi, 17 Agustus 1945 yang lalu. Dari sini, dapat dimengerti bahwa secara mikro penanggung jawab pertahanan dan keamanan rakyat semesta menjadi tanggung jawab mereka sendiri, sesuai dengan tempat mereka berada.

Mereka yang berada di dalam srtuktur birokrasi menjaga pertahanan dan keamanan negara dari dalam struktur, sementara mereka yang berada di luar struktur menjaga pertahanan dan keamanan negara dari luar struktur birokrasi. Melalui jalur parlemen.

Dengan kata lain, mereka yang berada di dalam struktur birokrasi melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bela negara lewat jalur birokrasi (baik sipil maupun militer). Adapun, mereka yang berada di luar struktur birokrasi melaksanakan hak dan kewajibannya lewat jalur parlemen. Baik jalur birokrasi maupun jalur parlemen akhirnya akan bermuara pada satu titik yang sama, yaitu majelis tertinggi –lihat Noto Penguasa.

Masalahnya, tempat yang telah tertata pada generasi pertama menjadi kacau. Mereka yang seharusnya berada di Lahan I sempat tergeser oleh kekuatan lain tanpa ada yang meluruskan. Bahwa A tidak mungkin digantikan oleh B, begitu pula sebaliknya. Memang, dalam kondisi tertentu substitusi dapat dilakukan, namun memposisikan A = B jelas sangat tidak adil. Bukankah seharusnya, siapa yang datang lebih dahulu akan menempati barisan di depan?
Dalam hal ini, ada baiknya kita belajar pada saudara kita yang muslim. Saat mereka sholat berjamaah, siapa yang dating terlebih dahulu akan menempati sof depan, siapa yang dating kemudian menempati sof belakang. Pola tersebut di atas akan menggiring masuknya rakyat pada lembaga perwakilan rakyat di dalam struktur negara yang selanjutnya disebut lembaga perwakilan rakyat (parlemen).

Untuk selanjutnya lembaga perwakilan tersebut (DPR) akan melakukan fungsi legislatif. Oleh karena itu, di dalam DPR –atau turunannya, wakil rakyat harus jelas basisnya sehingga saat menyuarakan aspirasi rakyat menjadi jelas rakyat mana yang diwakilinya. Begitu pula saat rakyat mengadukan nasibnya, akan jelas pula, kepada siapa mereka akan mengadu.

Dari sini muncul pertanyaan, bukankah di DPR sudah terdapat komisi-komisi dengan bidang garapan yang berlainan? Bukankah seharusnya kepada mereka rakyat mengadu? Memang, komisi telah ada dan akan secepatnya (?) merespon aspirasi rakyat. Namun perlu diingat bahwa pada komisi-komisi tersebut para wakil rakyat masih akan membawa pandangan fraksi /partainya atau dengan kata lain masih mambawa kepentingan sempit. Adanya perbedaan cara pandang setiap partai itulah yang membuat sebuah masalah menjadi tidak cepat selesai, terkatung-katung, dan akhirnya terabaikan karena rumitnya memadukan perbedaan cara pandang.

Pada akhirnya, rakyat sendirilah yang rugi. Muaranya adalah ketidakpercayaan rakyat terhadap para wakil mereka yang telah mereka antarkan sampai ke kursi parlemen. Ketidakpercayaan akan membuahkan kekecewaan. Pada saat rasa kecewa mencapai puncaknya, bisa saja mereka lupa pada rambu-rambu kehidupan yang dijunjungnya.

Berdasarkan konsep bilangan, akhirnya dapat ditelusuri bahwa lembaga perwakilan rakyat haruslah ada sejak dari tataran terendah pemerintah sampai tingkat nasional, dan itu berarti harus ada sebelas macam satuan lembaga legislasi. Oleh karena itu, jika lembaga legislatif tingkat pusat (baca : DPR RI) adalah satuan perwakilan rakyat yang pertama dan utama, maka akan ada sepuluh macam satuan legislatif yang ada dibawahnya, yaitu : l. Bagian : DPR Bagian; 2. Wilayah: DPR Wilayah; 3. Provinsi: DPR Provinsi; 4. Karesidenan: DPR Karesidenan; 5. Kabupaten: DPR Kabupaten ; 6. Kota: Perwakilan Rakyat Kota; 7. Kawedanan: Perwakilan Rakyat Kawedanan; 8. Kecamatan: Perwakilan Rakyat Kecamatan; 9. Desa: Perwakilan Rakyat Desa; 10. Kelurahan: Perwakilan Rakyat Kelurahan

Mengingat yang dimaksud rakyat adalah mereka yang berada di luar struktur birokrasi yang di dalam hak dan kewajiban pembelaan negara serta pemenuhan hajat hidup tidak lagi memandang –isme maka dari itu keberadaan partai politik “praktis” menjadi tidak perlu. Negara ini sudah merdeka. Jadi, apa untungnya membentur-benturkan rakyat di dalam pemilihan umum. Apalagi dengan dana yang bukan main besarnya. Dengan demikian, yang diperlukan adalah partai politik yang sesuai dengan kondisi riil mereka. Sebuah partai yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mendasar mereka, sebuah partai politik –praktis—emansipatif.

Dengan kata lain, partai yang diperlukan adalah partai yang sesuai dengan warna dasar mereka di luar yang berbau suku, agama, ras, maupun antar golongan /-isme (SARA). Bahwa posisi suku sudah mendapatkan tempat pada bangsa, posisi agama sudah mendapatkan tempat terhormat dalam struktur negara, ras sudah luruh dalam pengertian manusia Indonesia, dan masa bakti -isme sudah berlalu dengan merdekanya bangsa..

Maka dari itu, akhirnya dapat diketahui bahwa warna dasar selain yang berbau SARA adalah pekerjaan. Dengan demikian, pada akhirnya muncul Partai ”politik” Petani, partai ”politik” Pedagang, Partai ”politik” Nelayan, Partai ”politik” Pengusaha, Partai ”politik” Pekerja, Partai ”politik” Seniman, dan sebagainya. Itulah yang mereka perlukan.

Dengan demikian, tingkat keprofesionalan, basis, dan keterkaitan batin antara pemilih dan yang dipilih dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi seperti ini jelas tidak seperti pola menjual kucing dalam karung, yang pada akhirnya mengecewakan para pemilih. Dan, lagi-lagi yang menjadi korban adalah rakyat.
Dasar perjuangan partai mereka sama, yaitu INDONESIA (baca: Pancasila –yang telah mempunyai nurani karena Piagam Jakarta telah mengisi kekosongan jiwanya). Dengan demikian, tidak pada tempatnya menaruh kecurigaan akan tumbuh suburnya sebuah –isme di dalam partai. Ingat, agama sudah mempunyai posisi kontrol yang kuat dari lembaga tertinggi negara sampai lembaga terendah sehingga tipis kemungkinan bagi sebuah “partai” untuk keluar dari rel yang telah ditentukan.

Pola ini akan menggiring ke arah terciptanya sebuah lahan kehidupan yang adil bagi seluruh rakyat. Pola ini pun akan menggiring rakyat untuk menjadi pemilik lahan kehidupan tertentu. Jika petani, di mana sawahnya. Jika pedagaang, di mana tempat berdagangnya. Jika penjahit, di mana tempat usahanya. Jika sopir pada perusahaan apa, trayeknya mana. Jika tukang, tukang apa, dan sebagainya. Semuanya dapat dilacak dan akan tertata. Sebab, di situlah sumber pendapatan mereka. Mereka yang memilih sendiri dan peran mereka dalam pembangunan benar-benar dipertaruhkan.

Oleh karena itu, dengan numerisasi penduduk berdasarkan matapencaharian secara tepat dan akurat akan dapat memproyeksikan penataan sesuai keahlian dan /jumlah kebutuhan tempat usaha mereka. Dengan demikian, semua akan tertata, tidak kacau-balau. Mereka yang ahli hukum akan bergerak di bidang hukum, misalnya.

Oleh karena spesialisasi mereka yang majemuk, maka berdasarkan konsep bilangan dapatlah dilacak berapa orang jumlah ideal anggota lembaga legislatif dari level terendah sampai level tertinggi. Jika “bilangan desimal basis sepuluh (10)” diganti dengan “basis kehidupan” yang berarti pekerjaan, maka pada langit bawah parlemen akan terisi oleh 10 unsur basis kehidupan di daerah itu.

Perwakilan Rakyat Kelurahan sampai dengan Perwakilan Rakyat Kota adalah 10 orang. Sedangkan pada langit atas parlemen, penggunaan hitungan dengan menggunakan bilangan desimal basis sepuluh (10) sudah ditinggalkan karena pada tataran tersebut dimensi kehidupan makin bervariasi sehingga dipergunakan basis seratus (102), oleh karena itu pada DPR kabupaten sampai dengan DPR Bagian beranggotakan 100 orang.

Dari sini muncul pertanyaan, berapa orang anggota DPR RI? Perlu diingat bahwa seratus tidak hanya berasal dari sepuluh puluhan, namun juga berasal dari sepuluh puluh. Dengan demikian, jika pengertian pertama telah dipergunakan pada parlemen tingkat daerah (baca : DPR Kabupaten sampai dengan DPR Bagian), maka pengertian kedua akan digunakan pada parlemen tingkat pusat. Oleh karena itu, DPR RI pun beranggotakan 100 orang dan sudah barang tentu dengan prosentase yang seimbang antar basic kehidupan rakyat.

Berdasarkan konsep tersebut, dengan sendirinya, dengan kepala tegak, militer akan keluar dari parlemen, dan … begitu pula dengan keberadaan dan partai-partai politik! Itulah saatnya bagi partai politik yang selama ini mengaku berisi kaum profesional membuktikan kebolehannya.

Pengertian kedua, pertahanan dan keamanan rakyat semesta dapat diartikan sebagai upaya bertahan dari gangguan keamanan secara bersama-sama. Mengingat asal-usul gangguan tidak hanya berasal dari dalam negara namun juga dapat berasal dari luar negara, maka sepanjang gangguan yang datang dari dalam tersebut tidak ada niatan untuk melepaskan diri dari pelukan Pertiwi seyogyanya dihadapi dengan lembut dan persuasif. –Bukankah, saat seorang anak menolak untuk makan belum tentu makanannya tidak enak? Bisa jadi, ia sedang sakit, kecewa, atau mungkin sebab lain yang tidak dapat diungkapkan secara terbuka. Bukannya langsung dihajar.

Penutup
Dari gambaran di atas akhirnya dapat diketahui bahwa ada 10 macam saluran Bela Negara di bawah Noto Bela Negara. Untuk itu, perlu akan adanya dialog, baik lintas agama, lintas sektor, lintas generasi, maupun lintas-lintas yang lain. Dialog tersebut harus tuntas dalam waktu sembilan tahun (Ingat dengan Wajib Belajar Pendidikan Dasar –Bela Negara– 9 Tahun). Dengan demikian, setiap permasalahan akan menjadi jelas duduk persoalannya. Sebaliknya, apapun bentuknya, semua gangguan yang datang dari luar harus dihadapi bersama.
Wallahualam.

Tentang Sang Nata Sugiarno

Sang Nata Sugiarno bukan siapa-siapa ...
Pos ini dipublikasikan di Noto Bela Negara dan tag , , , , , . Tandai permalink.