70. “Hanya” Mangkir Satu Hari

70. “HANYA” MANGKIR SATU HARI

Dari televisi dikabarkan bahwa sejumlah PNS yang mangkir pada hari pertama usai libur Lebaran akan mendapatkan sanksi, mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala sampai dengan penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun. Tentu saja, sanksi tersebut diperuntukkan bagi mereka yang mankir tanpa alasan yang jelas.
Pejabat yang berani melakukan tindakan tersebut layak mendapatkan acungan jempol. Betapa tidak, inspeksi mendadak (Sidak) di hari pertama langsung membuat sejumlah PNS terantuk-antuk, mana centong, mana gentong.
Masih dari televise, terlihat wajah-wajah sumringah mereka yang bisa hadir di tempat kerjanya pada hari pertama itu. Lebih-lebih, jika bisa tepat waktu, sempat dilihat, sempat menerima senyum, sampai sempat berjabat tangan dengan sang pejabat …
Seyogyanya, tertib absensi tidak hanya sehari dua hari saja. Namun ada di sepanjang tahun karena akan mampu menggenjot wibawa aparat pemerintah yang “mulai” aus.

Pertanyaannya, siapa yang akan melakukan kontrol setiap hari?
Para pejabat sudah sangat sibuk “dengan dunianya sendiri”. Mana ada waktu untuk mengurus absensi para pegawainya. Berharap pada kepala instansi pun –menurut saya– percuma. Mereka juga tidak kalah sibuknya. Apalagi jika kepala instansi tersebut seorang wanita. Mana urusan Dharma Wanita, PKK, seminar, rapat, arisan, atau kegiatan-kegiatan yang lain. Pada akhirnya, urusan absensi PNS diurus oleh PNS itu sendiri. Yang mau baik, baiklah. Yang mau curang, curanglah Yang penting, hari pertama hadir di tempat. Hari-hari selebihnya, terserah …
Kondisi semacam itu jelas tidak bagus, tidak baik, dan tidak benar. Di samping menjatuhkan citra juga akan merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan. Oleh karena itu, harus ada polisi yang mengawasi absensi mereka. PNS harus diawasi polisi dalam bekerja. Teorinya, hutan tanpa macan akan dibabat habis oleh maling kayu. Padahal, yang namanya maling, bisa orang dalam, bisa juga orang luar.
Pengawasan di sini bukan dari segi teknis melainkan dari segi ketertiban dan keamanan. Banyak hal bisa ditangakal dengan adanya polisi pada institusi pemerintah. Oleh karena itu, tempat polisi di pintu gerbang sebuah institusi pemerintah.

Pada gilirannya, akan ada Polisi Sekolah, Polisi Bank, Polisi Puskesmas, Polisi Stasiun, Polisi Desa, dan sebagainya. Namun, polisi yang dimaksud bukan polisi yang kita kenal selama ini –lihat, Nasihat kepada Presiden.

“Hanya” mangkir satu hari
Mangkir satu atau dua hari –sesudah lebaran– saja sudah mendapatkan sanksi yang demikian berat dari pejabat. Padahal, mangkirnya mereka mungkin karena ada sebab di luar kehendaknya dan di luar kemampuan mereka untuk menangkalnya. Sebut saja misalnya, macet dalam perjalanan selama arus balik
Lantas, sanksi apakah gerangan yang pantas ditimpakan kepada mereka yang mangkir sampai 80.710 hari tanpa ada alasan yang jelas? Harus ditunda berapa tahun kenaikan gaji berkalanya? Lantas, bagaimana dengan kenaikan pangkatnya? Itu jika PNS –nya yang mangkir, bagaimana jika pejabatnya? Bagaimana pula jika rakyatnya yang mangkir? Hmm, hal kecil dibesar-besarkan … sementara yang benar-benar besar diabaikan! Jika Anda bingung dengan asal-usul 80.710 hari, lihat Indonesia, Negara yang Terlalu Maju.
Wallahualam.

Tentang Sang Nata Sugiarno

Sang Nata Sugiarno bukan siapa-siapa ...
Pos ini dipublikasikan di Catatan Pinggir dan tag , , , . Tandai permalink.

Satu Balasan ke 70. “Hanya” Mangkir Satu Hari

  1. diamontina berkata:

    societies president extinctions running issue impact beginning

Komentar ditutup.