80. BUKAN LAPAR NASI

80. BUKAN LAPAR NASI

Lazimnya, perut keroncongan karena lapar. Jelasnya, lapar makanan yang biasa dikonsumsi sebagai makanan pokok sehari-hari. Sedangkan untuk masyarakat Indonesia, makanan pokok sehari-harinya adalah nasi. Tapi, laparnya sebagian Bangsa Manusia Indonesia ini lain. Mereka bukan lapar jenis yang itu. Mereka lapar dengan jenis yang lain, dan sampai tulisan ini ditulis, mereka belum tahu jenis kelaparannya.
Sesungguhnya, mereka lapar uang, lapar helai-helai rupiah. Lapar uang? Mungkin Anda berpikir saya mengada-ada. Saya maklum … Sesungguhnya, kelaparan mereka akan uang sudah sedemikian hebatnya. Dari sangat laparnya, mereka tidak peduli, uang siapapun diembat dan disikat untuk menutup kebutuhan hidupnya.
Mari kita tengok kenyataan di luar sana. Di pasar, di warung, di toko, atau malah di pusat-pusat perbelanjaan, makanan melimpah. Malah bukan hanya itu, berbagai kebutuhan hidup pun tersedia dengan jumlah yang melimpah. Maklum, tanahnya subur, tongkat kayu pun jadi tanaman –kata Koes Plus. Apalagi dengan serbuan barang-barang impor, makin membludaklah persediaan barang di pasar. Tapi, tidak ada uang untuk mendapatkan itu semua. Alhasil, pasar pun sepi pengunjung,
Memang, pada orang-orang tertentu yang dapat mengencangkan ikat pinggang, lapar uang tidak menjadi masalah. Namun, tidak semua orang taat pada perintah dan mampu berbuat seperti itu. Masak, dari sebelum merdeka sampai merdeka puluhan tahun masih disuruh prihatin terus. Jiwa mereka memberontak, orang lain disuruh mengencangkan ikat pinggang. Sementara yang menyuruh sendiri, ikat pinggangnya telah berganti berkali-kali karena tidak muat menampung pertumbuhan badannya. Atau, malah putus karenanya.
Lapar uang bukan hanya menimpa rakyat jelata yang papa. Rakyat besar pun lapar uang. Bagi sebagian rakyat jelata, lembaran rupiah hanya sekedar singgah di dalam genggaman tangan mereka. Kadang, itupun masih kurang untuk menutup kebutuhan hidup mereka agar terlihat layak.
Rakyat jelata adalah rakyat kecil. Mereka orang-orang kebanyakan. Kesulitan hidup telah mereka rasakan sejak dalam kandungan, sejak mereka belum lahir. Atau, bisa jadi sejak hari pertama Proklamasi negeri ini. Seorang janda pernah berkisah. Dulu, sekitar tahun 1950, untuk mendapatkan sebungkus tapai saja, seorang istri tentara laras panjang harus rela menjual celana suaminya. Itu istri tentara rendahan. Istri-istri dari yang lain pun sepertinya juga tidak jauh berbeda. Namun, mereka maklum. Negara dalam keadaan susah dan sulit.
Kondisi negara sudah berubah. Kekayaan alam sudah dieksploitasi sedemikian rupa. Orde demi orde telah datang silih berganti mememimpin negeri dengan gaya masing-masing. Namun, posisi rakyat jelata tetap. Posisi mereka tetap jauh dari lumbung uang. Nilai tawar mereka pun tetap rendah, atau malah mungkin sudah tidak punya lagi. Potret ini sudah sangat telanjang di depan mata. Silakan lihat sekeliling Anda, betapa banyak yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, betapa banyak di antara mereka yang terpaksa harus menggelandang. Inikah hasil merdeka? Jika mereka yang merasakan lapar uang, itu wajar.
Rakyat besar juga lapar uang? Ah, yang benar saja. Kalaupun Anda berkomentar seperti itu, wajar. Mereka tidak pantas jika masih lapar uang. Segala fasilitas ada padanya. Nilai tawar mereka pun tinggi. Namun kenyataan, mereka masih lapar uang juga. Buktinya, uang negara pun ditilep dengan segala cara. Umum menyebutnya dengan tindak pidana korupsi.
Benarkah mereka korupsi? Ah, saya tidak sedang membabi buta membela mereka. Memang, korupsi adalah tindakan nista dan tercela. Tapi, ada baiknya Anda ikut saya menguak akar masalahnya. Ketika hak gaji yang mereka terima hanya berkisar antara 1 sampai dengan 10% dari kuantitas yang seharusnya, salahkah mereka? Atau dengan kata lain, ketika kuantitas tidak seimbang dengan kualitas, salahkah mereka?
Untuk membuktikan hal ini, silakan lihat Noto Bilangan, Noto Rupiah, Noto Lahan Kehidupan, dan Noto-Noto yang lain pada Revolusi Bilangan Start Sebuah Keadilan. Sekali lagi, saya hanya berusaha mendudukkan masalah pada tempat yang seharusnya. Perhatian Anda dan seluruh rakyat Indonesia telah dialihkan dari masalah yang sesungguhnya.
Masalah korupsi bukan sekedar mental, bukan sekedar penegakan hukum. Ada masalah lain di balik itu. Di situ ada faktor ekonomi, kesetiaan, kesetiakawanan sosial, dan di atas itu semua, ada masalah lain yang sangat mendasar yaitu bilangan.
Apakah kalau korupsi nol persen lantas akan menjadi baik semuanya? Tidak juga. Bayangkan aliran sungai dari gunung menuju laut. Karena takut dikorup pepohonan yang tumbuh di sekitar sungai, pada badan sungai dipasang paralon. Dengan begitu, air sungai masih tetap utuh ketika sampai di laut. Biarlah pohon besar penyangga tepian sungai menanti datangnya kiriman air hujan saja. Padahal, pohon besar tidak hidup sendirian. Pohon besar masih harus menghidupi pohon-pohon kecil yang menempel di batangnya. Apakah seperti itu aturan hidup?
Sekali lagi, korupsi memang salah dan nista jika kuantitas hak gaji yang diterima birokrat /pegawai sekualitas bilangannya. Oleh karena itu, kesalahan orang besar yang lapar uang sehingga “terpaksa” melakukan tindak pidana korupsi adalah karena “mereka makan terlebih dahulu di saat yang lain masih terlelap dalam buaian mimpi indahnya kemerdekaan”. Di tulisan saya yang lain, ada saya sebutkan, kedudukan koruptor uang tidak lebih sebagai katalisator uang dari “lumbung” negara ke “lumbung” rakyat.
Solusinya? Hanya butuh tiga langkah. Langkah satu, hitung semua yang telah diambil para koruptor. Langkah dua, kembalikan Nol Puluh Ratus dan Nol Puluh Ratus Ribu sebagai hak gaji Rakyat Birokrasi –Lihat, Negeri Khayangan– untuk kurun waktu tertentu (maksimal 9 tahun). Langkah ketiga, kembalikan uang yang telanjur mereka ambil. Selesai bukan? Sebenarnya, masalahnya tidak serumit yang dibayangkan, juga tidak sesederhana yang diangankan …
Dengan demikian, sesungguhnya, koruptor masih melanjutkan perjuangan bersama barisan hitam yang lain untuk merebut kemerdekaannya. Mereka masih tergadai. Ternyata, baik Piagam Jakarta maupun Pancasila tak mampu membebaskannya … Kelak, INDONESIA yang akan menebusnya.
Wallahualam.

Tentang Sang Nata Sugiarno

Sang Nata Sugiarno bukan siapa-siapa ...
Pos ini dipublikasikan di Noto Uang dan tag , , , . Tandai permalink.