116. Bukan Sekadar Menteri Keuangan

116. Bukan Sekadar Menteri Keuangan

Indonesia adalah negara besar dengan peradaban yang tinggi. Oleh karena berperadaban tinggi itulah, urusan kecil diserahkan kepada yang kecil, sedangkan urusan besar ditangani oleh yang besar.

Masalah yang menyangkut negara adalah masalah yang besar. Begitu pula dengan uangnya. Ingat, rupiah adalah uang Indonesia. Sumber uang negara sangat banyak, satu di antaranya adalah dari penjualan sebagian kekayaan alam kepada pihak asing. Dan, kegiatan itu telah terjadi sejak berabad-abad yang silam. Maka menjadi wajar jika di kemudian hari uang negara menjadi banyak.

Uang Negara, siapa yang bertanggung jawab?
Di INDONESIA yang ada di seberang jalan, ada pemilahan yang jelas antara uang negara dengan uang negeri. Tanpa melakukan apapun, uang negara sangat banyak. Yang dimaksud dengan uang negara adalah uang kekayaan negara yang diperoleh dari kebijakan negara dalam mengelola keuangannya.

Dengan demikian, uang tersebut bukan merupakan hasil pinjaman, bukan berasal dari penjualan kekayaan Ibu Pertiwi, bukan pendapatan dari sektor pajak, atau pun sumber-sumber yang telah dikenal selama di bangku pendidikan.

Uang negara adalah rupiah. Padahal, dalam tulisan saya yang lain ada saya paparkan bahwa ada yang salah pada rupiah. Kesalahan rupiah ada pada bilangan -nya –lihat, 72. Revisi Bilangan Rupiah

Hal ini dapat terjadi karena INDONESIA yang ada di seberang jalan telah berhasil merevisi bilangan pada rupiah. Mengingat hal tersebut, menyerahkan urusan uang negara kepada pejabat setingkat menteri menjadi terlalu menggampangkan masalah (maaf).

Urusan uang negara diurus oleh Presiden Bank Indonesia. Pejabat ini setingkat dengan presiden. Mungkin Anda bingung, saya maklum. Di seberang jalan, presiden BUKAN lagi sebagai RI 1. Yang menjadi RI 1 di sana adalah Noto Negara –lihat, 1. Nasihat kepada Presiden. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau, urusan uang biarlah diurus oleh ahlinya sendiri.

Pertanyaannya, di mana posisi Menteri Keuangan? Negara tidak memelihara Menteri Keuangan, yang mempunyai pejabat tersebut adalah negeri —101. ANTARA PENGUASA NEGARA DENGAN PENGUASA NEGERI. Dengan demikian akhirnya dapat diketahui bahwa akan ada 10 orang menteri keuangan. Sebut saja misalnya, Menteri Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri Keuangan Dewan Pertimbangan Agung, Menteri Keuangan Badan Pendidikan Nasional Indonesia, dan lain-lain. Dengan demikian, semua lembaga tinggi negara mempunyai menteri keuangan sendiri-sendiri. Dari situlah akan terlihat, lembaga mana yang stiril dari kasus penyimpangan. Kalaupun pada akhirnya dibentuk kementerian keuangan negara maka kedudukannya tidak lebih sebagai koordinator.

Menteri Keuangan dipilih oleh Badan Keuangan Republik Indonesia –lihat, Negeri Khayangan— untuk mengelola keuangan negeri yang dimaksud serta memepertanggung- jawabkan pekerjaannya kepada Penguasa Negeri tempatnya bekerja.

Sekarang sebagai contoh kasus. Sekolah-sekolah mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa-siswanya, bahkan telah di ujikan secara nasional pada jenjang SLTP /SLTA. Karena gagal mendapatkan nilai sesuai dengan standar yang diminta, sebagian siswa ada yang gagal dan akhirnya tidak lulus. Akibatnya, siswa /guru /sekolah /pemerintah kecewa dan rugi.

Pertanyaannya, telah dibayar berapa sektor pendidikan Negara Indonesia oleh ”guru” asing untuk mewajibkan siswa-siswanya mempelajari bahasa mereka? Kalaupun mereka pintar menggunakan bahasa tersebut, lalu untuk apa? Bukankah dalam realita, pandai saja tidak cukup? Bukantah masih harus ada 3D untuk menggenapinya? Di –lihat: 45. INDONESIA MENANTI— di seberang jalan, membuang telur sekeranjang demi sebutir telur telah ditiadakan …

Jika bahasa Inggris terpaksa dimasukkan ke kurikulum pendidikan maka menjadi kewajiban Menteri Keuangan pada Badan Pendidikan Nasional Indonesia mengurus pemasukan ”sewa waktu /sewa tempat /sewa tenaga” negara pemilik bahasa itu. Jika mereka tidak mau membayar, hapus saja bahasa Inggris dari peredaran pendidikan formal. Biarlah lembaga-lembaga pendidikan non formal yang mengerjakan. Dengan –begitu, pembelajaran bahasa asing tidak main pukul rata.
—-
Maaf, jika yang saya paparkan sedikit melebar, maklum lagi mengigau…
Wallahualam.

Catatan:
3D = dekat, dulur, duwit (dekat = kolusi; dulur = saudara = nepotisme; duwit = uang)

Tentang Sang Nata Sugiarno

Sang Nata Sugiarno bukan siapa-siapa ...
Pos ini dipublikasikan di Noto Uang dan tag , , , , , . Tandai permalink.