120. POLITIK ADALAH PENGABDIAN

120. Politik adalah Pengabdian

Saya hanya berandai-andai, bagaimana jadinya jika berpolitik adalah sebuah pengabdian kepada sesama, kepada bangsa, kepada negara, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa? Ah, tentu berderet-deret keindahan dalam berkehidupan yang tercipta. Betapa tidak, landasan dalam berpolitik sangatlah mulia, sebuah pengabdian.

Sebagai abdi, politisi tidak akan berlaku macam-macam. Sebab, mereka sadar diri bahwa mereka ”hanya” seorang abdi –betapapun tinggi tempat duduknya, bukan tuan. Abdi yang baik bukanlah abdi yang sendika dhawuh kepada nyonya, yang yes man kepada tuan, yang ikut arah ke mana angin bertiup. Mereka akn mengingatkan tuan dengan bahasa tuan pada saat tuan sedang khilaf.

Abdi yang baik, bisa mengatakan tidak jika situasi dan kondisi mengharuskan berkata tidak. Sekalipun sang tuan menawarkan sekian miliar kepada setiap orang untuk tiap daerah pemilihan agar aspirasi lapis bawah tertampung, ditolak. Sebab, mereka tahu akan kesulitan tuannya. Mereka tahu, tuan masih kelimpungan untuk memenuhi kebutuhannya, memberi makan anak-anaknya, menggaji pegawainya, dan sebagainya, sampai-sampai harus mencari pinjaman, malah sampai ke luar negara.

Abdi yang baik tidak akan menuntut macam-macam dari tuannya, bahkan tidak pernah menuntut sesuatu sama sekali, sekalipun sesuatu itu merupakan haknya. Mereka akan menunggu dengan setia pulihnya kesadaran sang tuan untuk memberikan haknya. Mereka akan menjaga harta dan kehormatan tuannya selagi sang tuan tidur, bukan malah berkolaborasi dengan maling untuk mencuri harta tuan dan menyembunyikan dengan rapi di negara manca.

Di samping itu, abdi yang baik akan melaksanakan semua kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Meskipun untuk itu, dirinya harus mengorbankan segalanya. Contoh sempurna untuk hal ini sudah ada. Dulu, Generasi ’45 telah mengorbankan semua miliknya (baca: harta, air mata, darah, nyawa, dan bahkan kehormatan) untuk ”tuan” Bangsa Indonesia tanpa pamrih. Bahkan, sampai saat ini pun, mereka tidak pernah mempertanyakan balasan dari ”tuan” Bangsa Indonesia.

Sanggupkah para politisi melakukan semua itu? Jika sanggup, politik adalah pengabdian dan bahkan politik bukan lahan mata pencaharian menjadi sangat tepat. Memang, begitulah seharusnya. Ini berarti agar bisa berpolitik dengan cantik, maka politisi harus mempunyai kapital /modal yang cukup sesuai dengan level di mana mereka bermain. Sebab, era kerja bakti telah lama lewat.

Padahal, nyaris semua aktivitas membutuhkan biaya, apalagi yang namanya aktivitas politik. Menafikan hal yang satu ini jelas tidak mungkin. Adanya kecenderugan masyarakat kelas bawah melihat segala sesuatu dari sudut uang pun tidak terlalu salah. Sebab, dalam kenyataan, siapa yang memegang rupiah akan dapat memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, pemilik modal kapital mempunyai pengikut dan keberadaan mereka pun menjadi diperhitungkan.

Dari sisi ini, nyaris tidak mungkin akan lahirnya politisi dari kaum birokrat. Besaran gaji mereka sudah dapat dihitung, kebutuhan mereka pun sudah dapat dihitung. Sementara aturan untuk boleh melakukan kegiatan bisnis pun sudah ada –tapi, banyak yang melanggar (?). Dari situ menjadi wajar jika ranah politik didominasi oleh rakyat murni. Sekadar mengingatkan, besaran gaji yang diterima rakyat birokrasi selama republik ini ”merdeka” secara kuantita ”hanya” berkisar antara 1 sampai dengan 10% dari kualitas bilangannya –lihat, Noto Uang.

Masalah muncul ketika –maaf– politisi hanya bermodal lutut naik ke permukaan, sementara biaya politisasinya ditanggung oleh pihak lain. Jika hal ini terjadi maka tamatlah sudah riwayat politik adalah pengabdian kepada sesama, pengabdian kepada bangsa, pengabdian kepada negara, dan pengabdian kepada Tuhan YME. Yang ada adalah politik sebuah pengabdian total kepada pemilik modal. Masalah makin ruwet jika pemilik modalnya adalah pihak asing. Muara dari hal ini adalah memandang pihak lain yang berbeda sebagai lawan –atau mungkin lebih parah, sebagai teroris.

Sebenarnya, sah-sah saja membebankan anggaran politik pada negara. Dengan catatan, politisi profesional yang muncul. Padahal, politis profesional baru bisa muncul kepermukaan Indonesia jika menggunakan pola emansipatif, bukan pragmatis. Dengan pola emansipatif, politik menjadi benar-benar sebuah pengabdian –InsyaAllah.

Supaya mempunyai gambaran yang lebih luas, sebaiknya Anda singgah terlebih dahulu di Negeri Khayangan dan lanjutkan ke Natar Bangsa Manusia Indonesia. Dengan begitu Anda tidak mengatakan, ”Mungkin benar”. Nah, supaya kata mungkin benar menjadi benar maka ”Bima” harus berani melompat ke dalam lautan. Selama Bima hanya mondar-mandir di pantai, bagaimana mungkin bisa bertemu dengan nol, dengan satu, dengan empat, dengan tujuh, dan seterusnya? Tanpa ada maksud menggurui, lautan itu bernama ”Lautan” Bilangan …

Maaf, saya lagi berandai-andai tentang indahnya politik jika itu merupakan sebuah pengabdian.
Wallahualam.

Tentang Sang Nata Sugiarno

Sang Nata Sugiarno bukan siapa-siapa ...
Pos ini dipublikasikan di Noto Bela Negara dan tag , , , . Tandai permalink.

Satu Balasan ke 120. POLITIK ADALAH PENGABDIAN

  1. Indrawati ajach. berkata:

    Salam anak bangsa salam perubahan .
    Dalam menggapai semuanya itu kita harus tahu bahwa telah berubahnya u u D 1945 sebagai hukum dasar tertulis yg mengatur organisasi negara.
    Dimana terjadi perubahan yg mendasar bagi lembaga negara .
    Kekayaan negara tidak terjadi begitu saja ,tetapi berlangsung secara sitematis , bahkan terjadi sejak penyusunan undang undang .
    Salah satu kejahatan terhadap kekayaan negara melalui legeslatif dan terjadinya proses terjadinya proses terjadinya aset negara kepada pribadi negara .

Komentar ditutup.