128. Sudah Basi

128. Sudah Basi

Masalah kenaikan harga-harga sembako yang selalu dikaitkan dengan datangnya bulan suci /perayaan agama dan ilklim sudah menjadi pemahaman umum. Bahkan, anak-anak sekolah dasar pun sudah paham. Keduanya hanya merupakan faktor pembenar dari kelakuan para spekulan untuk memperkaya diri mereka sendiri.
Padahal, masih ada faktor lain yang tidak pernah disentuh (?). Yaitu, pertama dilihat dari segi jumlah barang. Jika jumlah barang yang turun, itu disebabkan susutnya lahan pertanian karena pembangunan yang liar.

Memang, untuk mengadakan sarana pembangunan membutuhkan lahan. Namun, agar tidak merugikan peri kehidupan yang lain, lahan yang dimaksud adalah lahan yang belum berfungsi. Dengan demikian, bukan pada tempatnya membangun pabrik di atas sawah. Dalam hal ini, jika ada petani yang berkeinginan melepaskan tanah sawahnya maka negara harus turun tangan untuk membelinya. Dengan demikian, tanah negara pun bertambah dan fungsi tanah sebagai sawah dapat dipertahankan.
Sekedar mengingatkan, ketika lahan pertanian berubah fungsi menjadi lahan industri tidak hanya berdampak pada keseimbangan ekologi namun juga pada ketersediaan bahan pangan secara nasional. Apa jadinya negara ini jika pada suatu ketika terjadi krisis pangan? –Maaf, saya terlalu jauh berpikir.
Karena masih hidup, petani yang sudah kehilangan sawahnya masih memerlukan biaya hidup. Padahal, keahliannya ada di bidang pertanian. Untuk itu, agar keahlian tersebut tidak sia-sia, mereka dipekerjakan sebagai Pegawai Negeri Rakyat (PNR) Alam dengan profesi sebagai Petani. Sebagai PNR Alam, mereka mendapatkan gaji bulanan –sebagaimana saudara mereka yang PNS /PNM. Dari situ akan lahir Pamong Petani. Tentang besaran gaji, selayaknya dipikir bersama tingkat kesulitan pekerjaan mereka. Contoh: kemampuan menanam padi itu setara dengan kemampuan anak-anak SMP, kecakapan membajak sawah setara dengan kecakapan anak SMK, dan begitu seterusnya.
Kedua, faktor daya beli. Daya beli turun karena nominal uang yang dipegang tidak mencukupi. Dalam hal ini, bukan karena tidak bersyukur atas rezeki dari Yang Maha Kuasa, tapi memang jumlah helai-helai rupiah tidak sesuai. Sederhananya, takaran bilangan rupiah ”ditilep” oleh penguasa rupiah.
Memang, teori ekonomi yang diajarkan sana mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk seperti deret ukur sementara pertumbuhan ekonomi seperti deret hitung. Ketika teori tersebut diterapkan di lapangan maka Rakyat Birokrasi dan rakyat Murni –lihat, Negeri Khayangan— yang kecil-kecil akan mati perlahan-lahan –lihat, Meretas Jalan Meuju Indonesia Raya (Bagian 1 /2).
Penjelasan sederhananya, Rakyat Birokrasi bekerja di bidang jasa, dan untuk itu mereka mendapatkan uang. Sementara Rakyat Murni mengerjakan ”jasa”, dan untuk itu menghasilkan barang. Rakyat Birokrasi sebagai penyedia jasa harus mengeluarkan uang dua kali untuk bertahan hidup, yaitu untuk mendapatkan barang dan jasa. Sementara Rakyat Murni hanya mengeluarkan barang satu kali untuk mendapatkan jasa. Ini jelas sangat tidak adil. Oleh sebab itu, pola pemiskinan semacam ini harus dipangkas.
Solusinya sederhana, Refisi Bilangan Rupiah. Oleh sebab itu, sekalipun dilakukan pencetakan uang secara besar-besaran namun jika tidak pernah merefisi bilangannya maka hasil akhirnya akan sama saja, yaitu KRISIS. Sejarah sudah membuktikan …🙂
Wallahualam.

Tentang Sang Nata Sugiarno

Sang Nata Sugiarno bukan siapa-siapa ...
Pos ini dipublikasikan di Noto Lahan Kehidupan dan tag , , , , . Tandai permalink.