135. Perang Kembang

135. Perang Kembang

Yang saya maksud dengan Perang Kembang adalah perang yang tidak mematikan antara sini dengan sana. Dalam hal ini, perang kembang berlangsung dalam suasana damai melalui dinding facebook,com beberapa waktu yang lalu. Tulisan ini pernah saya tempatkan di halaman blog ini, kemudian saya berubah pikiran, tulisan saya turunkan kelasnya. Menurut saya, tulisan ini masih relevan dengan kondisi kekinian. Harap maklum.

Kiriman 31
Anda menulispada 19 November 2009 jam 8:20
Mas Adit, jangankan hanya 20% APBN untuk pendidikan, 1000% pun tidak cukup. Sebab, orientasi pendidikan adalah global, bukan Indonesia. Jadi, ibaratnya, menanam kelapa condong. Pohonnya di sini, buahnya di sana. Kita, bangsa Indonesia yang capek, sementara hasilnya dinikmati bangsa lain … realita telah di depan mata.

Kiriman 32
Adit Doang menulispada 19 November 2009 jam 8:50
jangan fesimis dulu mas sugi, 20% itu lebih dari cukup jika alokasi nya benar,
mungkin kenapa tidak cukup itu karena terlalu banyak yg korup, terlalu panjang birokrasi nya,,,,,

jangan berorientasi pada global dulu, kita isi saja dengan kapasitas kebutuhan dan kemampuan bangsa kita

Kiriman 33
Anda menulispada 19 November 2009 jam 9:10
Nah, jika bisa mengkondisikan institusi pendidikan seperti itu, jangankan 20%, 10% pun, sudah lebih dari cukup. Pertanyaannya, siapa yang bisa? kita? atau presiden? ujung2nya kembali ke presiden juga …

Kiriman 34
Adit Doang menulispada 19 November 2009 jam 9:15
betul mas, presiden yg paling utama menjadi ujung tombak segala kebijakan,
nah sekarang intinya presiden telah mengabulkan amanah UU itu tentang 20% pendidikan, untuk pelaksanaan nya kembali lagi ke institusi pendidikan untuk menjadi institusi yg baik/dengan kata lain kembali lagi ke individu(mau jujur ga)terutama para guru,kepala sekolah,dewan sekolah,departemen pendidikan,
jangan hanya menyalahkan presiden, presiden telah cukup bagus membentuk KPK, guna mewujudkan bangsa yg bersih

jangan hanya gara2 kasus KPK POLRI sekarang kita menyalahkan presiden ga bener, tapi lihat prestasi sebelum nya

Kiriman 35
Anda menulispada 21 November 2009 jam 4:08
Sekarang, taruhlah semua civitas pendidikan JUJUR dan BERSIH, pertanyaannya, JUJUR dan BERSIH fersi siapa? sini atau sana? Sebab, presiden (tidak peduli siapa mereka) adalah super body mantan murid guru sini dengan ilmu sana. Artinya, Indonesia yang dikenal adalah Indonesia fersi sana BUKAN fersi sini. Guru sini dengan ilmu sini belum pernah mengajar (berdiri di depan kelas) sebab raganya masih dalam “tawanan” presiden. Dengan kata lain, Guru sini dengan ilmu sini ada di seberang jalan … Karena jarak antara keduanya sejauh timur dan barat, guru sini dengan ilmu sini hanya mampu mengirimkan signal kepada presiden. Silakan lihat, Nasihat pada Presiden pada http://www.sangnata.wordpress.com. Andaikan, beliau tanggap, kasus KPK VS Polri tidak akan pernah muncul. Keduanya SALAH, makanya jangan dibela. Raja Garuda HARUS mampu terbang vertikal …

Kiriman 36
Adit Doang menulis21 jam yang lalu
adalah kurang tepat jika mengatakan presiden adalah superbody terutama interpensi nya terhadap kebijakan pendidikan kita saat ini,
jangan kita kaitkan latar belakang pendidikan beliau yg telah menuntut ilmu disana dan kita katakan telah menawan guru disini dan ilmu disini dengan latar belakang pendidikan beliau itu…
kalau memang benar apa kebijakan pendidikan kita yg anda anggap telah menawan guru disini dengan ilmu disini itu?

soal KPK Polri presiden sudah sangat tepat bersikap demikian karena ini kasus besar dan presiden tidak boleh sembarangan interpensi sebelum terbukti dengan jelas kebenaran nya…

Kiriman 37
Anda menulis9 jam yang lalu
Jika bukan presiden yang menjadi super body, lalu siapa? Bukantah beliau adalah kepala negara? Memangnya masih ada oknum lain di atas kepala negara? Mungkin, mas Adit bisa memberi tahu saya :)-

Memang, latar belakang pendidikan beliau tinggi, atau, malah mungkin sangat tinggi. Tapi, itu fersi sana, bukan fersi sini. Sekolah negeri, bukan sekolah negara. Di sini, di INDONESIA, yang ada di seberang Jalan Indonesia, nilai semua presiden masih NOL BESAR. Guru sini dengan ilmu sini yang memberi nilai. Silakan lihat “Nilai Presiden” pada http://www.sangnata.wordpress.com

Tentang kebijakan yang dianggap menawan guru sini dengan ilmu sini adalah, lihat Pembukaan UUD 1945, butir mencerdaskan peri keidupan bangsa adalah bidang garapan guru. Memangnya, presiden tahu apa tentang pendidikan? Sebagai kepala pemerintahan, urus saja masalah pemerintahan (eksekutif) jangan mencampuri urusan edukatif.

Kebijakan riil, silakan lihat “Periodesasi Kepala Sekolah Dasar Negeri sebagai Sebuah Bentuk Pengkhianatan Birokrat Pendidikan terhadap Pancasila” pada blog saya. Dengan begitu, institusi pendidikan tidak bisa dikendarai oleh penguasa yang hanya menjadi satelit negara manca (maaf) …

Kiriman 38
Adit Doang menulis8 jam yang lalu
mas sangata:

tolong tunjukan mana pembukaan UUD 1945 butir pencerdasan bangsa peri kehidupan bangsa itu !!!! yang anda anggap telah menyalahi idiologi kita dan telah melenceng pada ajaran sana???

mengenai latar belakang beliau saya rasa apa salah nya? bukankah menuntut ilmu itu wajib, kemanapun kita menuntut ilmu baik ke amerika atau kemanapun, janganlah berpikiran begitu dengan mengaitkan latar belakang pendidikan beliau itu trus seenak nya beliau menerapkan ajaran sana pada kita,

tentang interpensi presiden pada bidang pendidikan itu memang harus kan, dan tidak bertentangan dengan UU kita. bukan kah pendidikan itu harus diatur oleh presiden beserta aparatur kepemerintahan seperti menteri(MENDIKNAS), lalu apa nya yang salah???
tolong tunjukan UU yg menyatakan presiden tak boleh interpensi terhadap pendidikan, kalau itu memang ada?????

Kiriman 39
Adit Doang menulis7 jam yang lalu
Mas sangnata:

kalau anda mau bilang yg superbody itu bukanlah presiden ,itu sangat salah mas,
kalau bicara tentang lembaga superbody dinegara kita adalah DPR, karena DPR Lah yg berada diatas presiden dalam mengambil keputusan akhir,,
presiden tidak akan bisa mengeluarkan keputusan atau kebijakan apapun tanpa persetujuan DPR. dengan kata lain diatas presiden masih ada lembaga superbody….seharus nya anda lebih paham tentang ini…

kemudian berbicara tentang pendidikan, anda perlu telaah lebih dalam apakah presiden berhak interpensi terhadap kebijakan pendidikan..
saya tegaskan mas presiden itu berhak mengatur kebijakan pendidikan,karena inilah salah satu tugas presiden sebagai kepala negara dan jg pembantu nya para menteri(MENDIKNAS), dalam hal ikut mengatur kebijakan pendidikan.
itu semua telah tercantum dan diamanatkan UUD 1945 kita tentang pendidikan.
nah ni ada UU REPUBLIK INDONESIA NO 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL..
dalam arti UU ini dibuat pada saat pemerintahan megawati bukan sby mas..

MENIMBANG
poin A:
bahwa pembukaan UUD republik indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yg berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial

poin B:
bahwa UUD republik indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada tuhan yg maha esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam UU….

nah ini adalah potongan nya saja mas,ini merupakan amanah UUD 1945,
dan kalau mau yg lebih lengkap nya silahkan klik

http://www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf

jadi kesimpulan nya presiden berhak ikut campur dalam masalah pendidikan, bukan berati presidem interpensi dalam hal yg salah….
Laporkan

Kiriman 40
Anda menulis3 detik yang lalu
Lama2, saya pikir, ini seperti perdebatan dua orang kuli bangunan terhadap hasil kerja para insinyur … (maaf) …

Sekedar mengingatkan, sebagai kepala pemerintahan, presiden setara dengan DPR. Tapi, sebagai kepala negara? Dia lebih tinggi. Buktinya, dengan dekritnya konstituante dapat dibubarkan pada 1959… Kalaupun P. Abd. Rahman Wahid gagal membekukan DPR karena ada faktor x, dan faktor ini bukan konsumsi umum.
Sebagai kepala negara, presiden sah-sah saja ikut campur, dan malah harus. Tetapi, sbg kepala pemerintahan? nanti dulu … Di tiap hutan ada macannya… Mudah2 an mas adit mengerti dengan yang saya maksud. Kalau ingin hutannya aman, jangan ditembaki macannya … Macan pendidikan, bukan mendiknas. Macan pendidikan adalah guru.

Ketika guru diposisikan sebagai agen perubahan, tamatlah “hutan” Pendidikan Nasional Indonesia. Guru adalah pencipta perubahan. Jika HANYA sekedar agen perubahan, bukan guru namanya, tapi CANTRIK! Guru punya ilmu, Cantrik tidak. Ilmu dasar yang mana gerangan yang dibanggakan oleh para cantrik? Menghitung baru empat digit saja sudah salah … apalagi mengatur ekonomi rakyat secara adil … Memang, umum tidak dapat membedakan antara guru dengan cantrik.

Makanya, mana sempat ayam bertelur jika peternak terus-menerus berselingkuh dengan musang, mana sempat domba berkembang biak jika gembala memelihara serigala …

Tentang UUD 1945, tidak usah dibahas, hanya buang2 waktu. Sebab, yang orisinil hanya tinggal pembukaan -nya saja … sudah tidak ’45 lagi… yang dipinang si putih … yang di pelaminan si merah … = BOHONG.

Sesuai dengan kesimpulan mas adit, berarti, presiden harus segera ambil tindakan untuk mengatasi krisis guru, atau paling tidak berkenan mengajari para cantrik agar bisa naik kelas menjadi guru … Tanpa itu, carut marutnya negeri ini menjadi tanggung jawabnya. Sebab, guru sini dengan ilmu sini masih berada di seberang jalan …

Tentang Sang Nata Sugiarno

Sang Nata Sugiarno bukan siapa-siapa ...
Pos ini dipublikasikan di Noto Pendidikan dan tag , , . Tandai permalink.