19. Perlukah Petani Melakukan Bela Negara?

19. Perlukah Petani Melakukan Bela Negara?
Jawaban:
Sebagaimana dipahami secara umum, petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam. Tentu saja, mereka bercocok tanam di tanah pertanian. Sebut saja: sawah /ladang. Kemudian, secara umum, petani diklasifikasi sebagai petani besar dan petani kecil. Petani besar bergerak dalam skala besar –sebut : perkebunan. Sedangkan petani kecil bergerak pada skala kecil –sebut: pertanian.
Petani yang dimaksud dalam tulisan ini adalah petani kecil dengan luas tanah garapan kurang lebih 2 hektar /seluas tanah garapan sesuai dengan yang diberikan kepada para transmigran. Sungguhpun demikian, petani kecil juga ada yang besar. Untuk itu, agar padu dengan penataan nusa maka luas tanah garapan mereka menentukan posisi suara mereka pada lembaga perwakilan rakyat.

Misalnya: petani dengan tanah garapan seluas ≤ 2 ha berhak memilih dan dipilih pada level kelurahan. Petani dengan luas tanah garapan seluas 2 ha s.d. 4 ha berhak memilih dan dipilih pada level desa. Begitu seterusnya sampai pada level bagian dengan luas tanah garapan ≥ 20 ha. Ini berarti, besaran kapital mereka dalam ikut menyangga pangan (misalnya) diperhitungkan.
Riilnya, misalnya: (1) Dadap tinggal di Kelurahan A mempunyai tanah sawah seluas 5 ha juga di Kelurahan A maka ia berhak memilih dan dipilih pada level kelurahan, level desa, dan level kecamatan –sesuai dengan tempat tinggalnya. (2) Fulan tinggal di Kelurahan B dan hanya mempunyai tanah garapan seluas 0,50 ha di kelurahan B juga, maka suaranya berakhir di level kelurahan. (3) Chewank tinggal Kelurahan C dan tanah garapannya seluas 1,25 ha berada di Kelurahan D, maka hak memilih dan dipilihnya berada di Kelurahan D. (4) Cecep tinggal di Kelurahan E tanah garapannya menyebar di beberapa kelurahan maka Cecep berhak memilih dan dipilih pada kelurahan tempat tanah garapan terluasnya berada. Sejalan dengan hal itu maka pendataan kepemilikan tanah petani harus sangat akurat.
Petani dikelompokkan lagi sesuai dengan jenis tanaman yang dibudidayakan. Dengan demikian, akan muncul: petani tanaman pangan, petani tanaman holtikultura, petani tanaman obat, petani tanaman hias, dan sebagainya.
Petani tanaman pangan berada di depan sendiri dalam garda penyangga pangan nasional. Tanpa mereka akan lumpuh semuanya. Memang, kelihatannya pangan hanya masalah sepele. Namun, ketika bahan pangan sudah dijadikan senjata untuk menaklukkan bangsa lain maka masalah pangan menjadi terlalu amat sangat penting. Embargo bahan pangan sangatlah menyakitkan.

cabai merah, cabai hijau

cabai


Petani holtikultura berada di garis depan dalam mendampingi petani tanaman pangan. Keberadaan hasil kerja mereka, sedikit banyak sangat berpengaruh pada perekonomian secara nasional. Lihat, ketika harga cabai melejit … Dengan asumsi 1 kg seharga Rp 50.000,00 maka sepasang cabai bisa menembus Rp 100,00. Artinya, hanya untuk mendapatkan dua biji cabai, rupiah sudah harus menari di pasar.
Petani tanaman obat juga berada di garis depan dalam menyangga obat-obatan nasional. Memang, sementara ini tanaman obat dikelompokkan sebagai obat-obatan tradisional, dan hanya dipandang sebagai obat alternatif. Maklum, demam obat-obatan ”modern” belum juga usai. Kelak, jika institusi pendidikan telah berhasil menelorkan DR. Kencur, DR. Jahe, DR. Sirih Merah, DR. Mengkudu, dan sebagainya maka demam obat-obatan ”modern” pun akan mereda dengan sendirinya. Oleh sebab itu, semua tanaman obat yang dimiliki oleh negara ini harus dicatat, dibukukan, didokumentasikan sedemikian rupa sehingga tidak diserobot bangsa lain melalui para gedibalnya.
DR. Kencur dkk. bisa terwujud jika materi pembelajaran pada institusi pendidikan (dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi) mampu memfokuskan diri pada sasaran tembak yang hendak dibidiknya. Ini berarti, ada spesifikasi bahan ajar.
Petani tanaman hias juga berada di garis depan untuk mempercantik wajah Ibu Pertiwi. Tanpa mereka, akan gersanglah wajah tanah air ini. Begitu pula dengan petani-petani yang lain. Pendek kata, semua petani, penting.
Oleh sebab itu, perlindungan kepada mereka pun menjadi penting pula. Perlindungan menyangkut profesinya, ketersediaan sumber daya alam sebagai faktor pendukungnya (air, tanah garapan, dan segala tetek bengeknya pertanian), dan juga segi pendanaan.
Petani adalah profesi jabatan Pegawai Negara pada garis rakyat murni. Dengan demikian, identitas ini melekat, jadi sekedar mata pencaharian. Petani “hanya” satu di antara seratus macam natar rakyat murni.
Intervensi lahan pertanian oleh tangan-tangan gedibal asing harus dihentikan. Tanah-tanah garapan mereka yang subur, yang kian susut dari tahun ke tahun harus diganti dengan tanah baru. Dalam hal ini, aturan main tentang penguasaan maksimal kepemilikan tanah harus pula dipertimbangkan. Mereka yang memiliki tanah melebihi ambang batas, akan diganti rugi oleh negara. Dananya? Hmm, revolusi rupiah yang akan menjawabnya.
Di bumi Pertiwi, tidak patut ada rakyatnya yang menggelandang karena tidak memiliki tanah untuk rumah secuilpun. Tidak patut pula ada petani yang tidak mempunyai tanah garapan. Juga tidak patut ada rakyatnya yang lapar. Tidak ada alasan pembenar untuk ketiganya.
Pendanaan dalam pengoperasian lahan pertanian pun harus ditanggung oleh negara. Intinya, petani sudah bermodalkan tanah dan tenaga. Negara -lah yang mendanai biaya operasionalnya yang lain. Sebut saja Biaya Operasional Pertanian. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan bibit, pupuk, racun, dan biaya lain yang mengiringi. Nah, di situlah letak pentingnya keberadaan Pamong Petani, Kamra Petani, Koperasi Petani, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pertanian.

Tentang Sang Nata Sugiarno

Sang Nata Sugiarno bukan siapa-siapa ...
Pos ini dipublikasikan di Tanya Jawab dan tag , , , , , , . Tandai permalink.